Senin, 22 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / / Berita

KISRUH ANGKUTAN
Senin, 20 Maret 2017 19:16 WIB

Organda Bali Sebut Biang Keroknya Tarif Kerendahan


Ketua DPD Organda Bali, Eddy Dharmaputra (paling kiri) saat hadiri Muskerda di Denpasar. (Sumber Photo: ist)

Bisnisnews.id - Dari revisi 11 item yang ada dalam PM 32/2016 terkait transportasi berbasis aplikasi, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali menganggap persoalan yang paling mendasar adalah kesetaraan tarif. Pihaknya meminta transparansi pemerintah dalam menghitung komponen ketetapan tarif.  

Dalam Musyawarah Kerja Daerah III 2017 Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali yang dilangsungkan di gedung Hino Denpasar, Senin (20/3) kemarin, isu krusial yang jadi pembahasan kali ini yaitu revisi 11 item yang ada dalam PM 32/2016 terkait transportasi berbasis aplikasi. 

Pembahasan ini menurut Ketua Organda Bali, Eddy Dharmaputra sangatlah penting terutama dalam mengevaluasi kinerja, menyerap aspirasi, serta berbagai tuntutan yang diajukan, termasuk kesetaraan tarif.  

"Revisi PM 32/2016 saat ini sedang digodok oleh para pakar transportasi, baik itu Kominfo, Kemenhub, Kakorlantas, Pakar Transportasi, Masyarakat Transportasi, termasuk Organda. Kami ingin kesetaraan tarif antara angkutan umum dan khusus," ujar Eddy. 

BACA JUGA: Kadishub Bali : Jangan Sodok Saya............... !

Ia menyebutkan sebab kenapa transportasi berbasis aplikasi atau kerap disebut transportasi online ini belum bisa diterima. Menurutnya persoalan yang paling mendasar adalah masalah tarif Online yang dikategorikan sangat rendah. Tidak adanya kesetaraan tarif dianggap tidak sesuai dengan situasi. 

"Menurut hasil revisi PM 32/2016 akan ada tarif batas atas dan batas bawah, juga soal perpajakan. Dalam soal pajak dijelaskan disana (red, PM 32/2016) bahwa yang kena nantinya aplikasi. Juga terkait ijin angkutan sewa umum, tetap diberikan oleh pusat melalui Dirjen Perhubungan darat. Sedangkan untuk yang khusus (online) akan diserahkan pada provinsi masing masing," katanya. 

Setelah mendengar dan mengakomodir tuntutan para sopir konvensional, diakui masalahnya selama ini adalah seputar ketetapan tarif. Pihaknya meminta bagaimana cara menghitung tarif. Jangan sampai nanti tarif yang ditentukan tidak mendasar alias asal asalan. 

"Kita perlu kriteria dalam perhitungan tarif sehingga jelas. Bukan asal asalan, komponen apa saja yang ada di dalamnya. Ini yang nanti akan kita minta dari pemerintah," tukasnya. 

Apalagi katanya untuk kategori angkutan sewa khusus seperti angkutan online ini jenis kendaraan yang digunakan minimal 1000 CC, sedangkan kategori angkutan umum 1300 CC, jadi ditegaskan Eddy harus ada ketentuan penetapan tarif.

"Kuotanya berapa, ijin operasionalnya bagaimana, cara menghitung tarifnya bagaimana, semua akan diserahkan pada provinsi melalui Dinas Perhubungan," ucapnya. 

Menurutnya kalau sudah sifatnya teknis, maka itu adalah urusan pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Ia hanya menginginkan acuan dari semua perhitungan itu. 

"Misal untuk angkutan umum, hitungan tarifnya kan jelas. Meskipun banyak perusahaan, tetap saja tidak ribut, karena acuannya dan kriterianya jelas, sehingga tidak ada permasalahan lagi," imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya uji publik yang tengah dilakukan pemerintah, akan ada hasil terbaik yang ditelurkan. Bahkan dalam kesempatan ini ia juga menepis anggapan beberapa pihak yang mengatakan Organda Bali lemah syahwat. Justru Eddy dengan tegas katakan, mungkin mereka tidak tahu apa yang kami perjuangkan ke pusat, kalau anggota Organda pasti tahu itu. 

"Bukannya kami tidak berjuang, justru selama ini kami menyerap aspirasi dari bawah, lantas menyampaikannya ke pusat, seluruh anggota tahu hal itu, silahkan tanyakan pada DPP. Seluruh persoalan daerah kami ungkapkan, tidak ada yang kami tutupi," cetusnya. (marloft)

BACA JUGA: Alstar B Tetap Tolak Revisi PM 32/2016

PTOB Klaim 1,600 Anggotanya Telah Miliki Uji KIR


Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
DEMONSTRASI
PBB : Anti Presiden, Enam Tewas Di Kongo

Bisnisnews.id - Enam orang tewas di Republik Demokratik Kongo pada hari Minggu 21 Januari, kata PBB, karena pihak berwenang melarang demonstrasi terhadap Presiden Joseph Kabila. Saksi mata mengatakan pasukan keamanan melepaskan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Minggu, 21 Januari 2018
PROYEK CHANGI
Singapura Kenakan Pajak Tambahan Kepada Penumpang

Bisnisnews.id - Otoritas penerbangan sipil Singapura(CAAS)  berencana akan menaikan pajak 10 -15 dolar Singapura kepada para penumpang dari dan ke bandara Changi. Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai perluasan . . .
Selengkapnya

 

Regulasi  -  Minggu, 21 Januari 2018
REGULASI
Sertifikasi Kapal Wajib Mencantumkan Bahasa Indonesia

Bisnisnews.id - Mulai 1 Februari 2018 Sertifikat Garis Muat Kapal berbendera Indonesia yang dikeluarkan Badan Klasifikasi Nasional maupun Asing, wajib mencantumkan format berbahasa Indonesia. Direktur Perkapalan dan Kepelautan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Minggu, 21 Januari 2018
MINYAK DUNIA
Arab Saudi Serukan Perpanjang Pemangkasan Produksi

Bisnisnews.id - Arab Saudi menyerukan hari Minggu 21 Januari untuk memperpanjang kerjasama antara produsen OPEC dan non-OPEC sampai lewat dari 2018. Seruan tersebut datang setelah harga minyak mencapai 70 dolar per barel berkat . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Minggu, 21 Januari 2018
SERANGAN KABUL
Taliban Serang Hotel Intercontinental, Enam Tewas

Bisnisnews.id - Orang-orang bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Kabul dan membunuh setidaknya 6 orang dalam pertempuran 12 jam yang membuat sebagian bangunan terbakar. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan di . . .
Selengkapnya