Selasa, 23 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Metropolitan / Jabodetabek / Berita

PILKADA DKI
Senin, 17 April 2017 13:19 WIB

Polda Jaya,Bawaslu dan KPUD Terbitkan Maklumat



Bisnisnews.id-Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta,  keluarkan maklumat bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Spanduk berisi maklunat itu ditandatangani secara bersamasama tiga instansi , Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Mimah Susanti, dan dikeluarkan di Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Maklumat bernomor MAK/01/IV/2017, 336/KPU-Prov-010/IV/2017, 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu berisi tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi massa secara fisik maupun psikologis pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 19 April nanti.

Pertimbangannya: berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat, dan pasca putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Isi maklumat bersama itu: setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat status keamanan dan ketertiban massa di Jakarta kurang kondusif.

Juga masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan sudah ada penyelenggara Pilkada yaitu KPUD DKI Jakarta dan pengawas Pilkada yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dan jajarannya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam maklumat bersama itu, bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan itu (pengerahan massa) maka polisi, TNI, dan instansi terkait akan mencegah dan memeriksa mereka di jalan, dan mereka akan diminta untuk kembali.

Bila massa yang dikerahkan itu terlanjur sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Kemudian disebutkan juga bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum. (Gungde Ariwangsa)


Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONFLIK YERUSALEM
Kedutaan Amerika Pindah Ke Yerusalem Akhir 2019

Bisnisnews.id - Wakil Presiden AS Mike Pence berjanji untuk memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem pada akhir 2019 dalam sebuah pidato hari Senin 22 Januari ke parlemen Israel. Saat Pence berbicara, Presiden Palestina . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
EKONOMI GLOBAL
Terdorong Reformasi Pajak AS, IMF Revisi Prospek Ekonomi Dunia

Bisnisnews.id - Perekonomian global pulih secara bersamaan dengan kecepatan lebih kuat, dan akan mendapatkan dorongan jangka pendek dari pemotongan pajak AS, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Senin 22 Januari. Dalam . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 22 Januari 2018
UMKM
AP I Gelar Pameran dan Peragaan Busana Daerah

Bisnisnews.id – Manajemen PT Angkasa Pura I menggelar  peragaan busana  pakaian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peragaan  busana diselenggarakan di ruang tunggu domestik Bandara . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONGRES
Menhub Ajak Mahasiswa Membangun Indonesia

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemuda membangun seluruh daerah di Indonesia secara bersama-sama. Oleh karenanya konektivitas menjadi suatu keharusan agar Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
BPIH
Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Naik 2,58 Persen

Bisnisnews.id - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini diperkirakan bakal naik sebesar 2,58 persen. Usulan kenaikan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan . . .
Selengkapnya