Selasa, 19 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Metropolitan / Jabodetabek / Berita

PILKADA DKI
Senin, 17 April 2017 13:19 WIB

Polda Jaya,Bawaslu dan KPUD Terbitkan Maklumat



Bisnisnews.id-Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta,  keluarkan maklumat bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Spanduk berisi maklunat itu ditandatangani secara bersamasama tiga instansi , Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Mimah Susanti, dan dikeluarkan di Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Maklumat bernomor MAK/01/IV/2017, 336/KPU-Prov-010/IV/2017, 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu berisi tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi massa secara fisik maupun psikologis pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 19 April nanti.

Pertimbangannya: berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat, dan pasca putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Isi maklumat bersama itu: setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat status keamanan dan ketertiban massa di Jakarta kurang kondusif.

Juga masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan sudah ada penyelenggara Pilkada yaitu KPUD DKI Jakarta dan pengawas Pilkada yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dan jajarannya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam maklumat bersama itu, bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan itu (pengerahan massa) maka polisi, TNI, dan instansi terkait akan mencegah dan memeriksa mereka di jalan, dan mereka akan diminta untuk kembali.

Bila massa yang dikerahkan itu terlanjur sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Kemudian disebutkan juga bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum. (Gungde Ariwangsa)


Baca Juga

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
SIDANG PBB 72
Buka Sidang, Sekjen PBB Angkat Isu Korut Dan Myanmar

Bisnisnews.id - Kecemasan global tentang perang nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Selasa 19 September saat ia membuka pertemuan para pemimpin . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
PERANG RUDAL
Jepang Sebar Pencegat Rudal Di Jalur Peluncuran Korut

Bisnisnews.id - Jepang pada hari Selasa 19 September memindahkan sistem pertahanan rudal di pulau utara Hokkaido ke sebuah pangkalan dekat rute peluncuran rudal Korea Utara terakhir. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
INVESTASI ASING
Uni Eropa Peringatkan China : Ekonomi Terbuka Atau Tanggung Resiko

Bisnisnews.id - Kelompok bisnis mendesak China pada hari Selasa 19 September untuk melaksanakan janji-janji keterbukaan ekonominya dan memperingatkan bahwa pergerakan lamban dapat memicu reaksi balik terhadap perdagangan bebas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Penyelidik PBB Tuntut Akses Penuh Tanpa Batas ke Myanmar

Bisnisnews.id - Penyelidik HAM PBB pada hari Selasa 19 September mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses penuh dan tak terbatas ke Myanmar untuk menyelidiki krisis yang sedang berlangsung, namun pemerintah menolak penyelidikan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Akhirnya Angkat Bicara, Suu Kyi Tolak Kritik Dunia

Bisnisnews.id - Aung San Suu Kyi mengatakan pada hari Selasa 19 September bahwa dia tidak takut pada pengawasan dunia atas krisis Rohingya, berjanji untuk menahan pelanggar HAM dan memukimkan kembali beberapa dari 410 ribu Muslim . . .
Selengkapnya