Selasa, 23 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Internasional / / Berita

KRISIS SEMENANJUNG KOREA
Rabu, 19 April 2017 23:50 WIB

Kecoh Korut, Gugus Tempur AS Putar Ke Selat Tunda


Kapal induk USS Carl Vinson dan sejumlah kapal perang AS berada di Samudera Hindia

Bisnisnews.id - Armada tempur angkatan laut Amerika Serikat yang terdiri dari sebuah kapal induk dan kapal perang lainnya ternyata tidak  berlayar menuju Korea Utara melainkan menuju arah yang berlawanan.

Semula diumumkan, pada 8 April lalu, angkatan laut AS mengatakan armada tempur Carl Vinson diarahkan menuju ke semenanjung Korea, sebagai langkah kesiagaan. Kemudian pekan lalu Presiden Trump mengatakan sedang mengerahkan sebuah 'armada.'

Namun kelompok itu ternyata bergerak menjauh selama akhir pekan lalu, dan mengarah ke Samudera Hindia melalui Selat Sunda.

Komando Pasifik AS mengatakan pada Selasa (18/4) bahwa mereka telah membatalkan rencana berlabuh di Perth, dan sudah menyelesaikan pelatihan yang dijadwalkan bersama Australia setelah meninggalkan Singapura pada 8 April.

Gugus tempur itu sekarang 'melanjutkan perjalanan ke Pasifik Barat seperti yang diperintahkan.'

"Tidak jelas apakah hal itu merupakan langkah pengecohan yang disengaja, yang mungkin dirancang untuk menggertak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, atau memang perubahan rencana atau malah sekadar miskomunikasi saja," kata wartawan BBC Stephen Evans.

Pengerahan gugus tempur ini membuat hubungan Korea Utara dan AS makin menegang selama beberapa pekan terakhir. Bahkan Korea Utara mengancam untuk melancarkan serangan nuklir.

Menurut Pentagon, Korea Utara menggelar unjuk kekuatan militer sebagai bagian dari parade selama akhir pekan lalu dan menguji coba rudal lain pada hari Minggu, namun meledak segera setelah peluncuran.

AS menuduh Korea Utara mencoba untuk 'melakukan provokasi,' dan Menteri Pertahanan AS James Mattis menyebut uji coba yang gagal ittu merupakan langkah gegabah.

Pyongyang mengatakan mereka tidak gentar pada AS, dan siap menguji-coba rudal setiap minggu, dan memperingatkan 'perang habis-habisan' jika AS mengambil tindakan militer.

"Jika AS merencanakan serangan militer terhadap kami, kami akan bereaksi dengan serangan-serangan pendahuluan menggunakan nuklir dengan gaya dan metode kami sendiri," kata Wakil Asing Menteri Luar Negeri Han Song-ryol dalam wawancara dengan BBC, Senin lalu. (Gungde Ariwangsa)


Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONFLIK YERUSALEM
Kedutaan Amerika Pindah Ke Yerusalem Akhir 2019

Bisnisnews.id - Wakil Presiden AS Mike Pence berjanji untuk memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem pada akhir 2019 dalam sebuah pidato hari Senin 22 Januari ke parlemen Israel. Saat Pence berbicara, Presiden Palestina . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
EKONOMI GLOBAL
Terdorong Reformasi Pajak AS, IMF Revisi Prospek Ekonomi Dunia

Bisnisnews.id - Perekonomian global pulih secara bersamaan dengan kecepatan lebih kuat, dan akan mendapatkan dorongan jangka pendek dari pemotongan pajak AS, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Senin 22 Januari. Dalam . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 22 Januari 2018
UMKM
AP I Gelar Pameran dan Peragaan Busana Daerah

Bisnisnews.id – Manajemen PT Angkasa Pura I menggelar  peragaan busana  pakaian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peragaan  busana diselenggarakan di ruang tunggu domestik Bandara . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONGRES
Menhub Ajak Mahasiswa Membangun Indonesia

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemuda membangun seluruh daerah di Indonesia secara bersama-sama. Oleh karenanya konektivitas menjadi suatu keharusan agar Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
BPIH
Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Naik 2,58 Persen

Bisnisnews.id - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini diperkirakan bakal naik sebesar 2,58 persen. Usulan kenaikan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan . . .
Selengkapnya