Kamis, 23 November 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Hukum / Berita

KORUPSI BERJAMAAH
Selasa, 02 Mei 2017 23:33 WIB

Soal Pernyataannya Tentang Setya Novanto Pada Kasus e-KTP, Yorrys Dapat Peringatan DPP Golkar 



Bisnisnews.id-Ketua Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai, mendapat surat peringatan tertulis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait ucapannya yang menyatakan, Setya Novanto hampir menjadi tersangka kasus mega korupsi pada proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Keterangan soal surat peringatan itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Daerah DPP Golkar Freddy Latumahina, di gedung DPP Partai Golkar, Selasa (2/5/2017).

Surat peringatan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham itu, kata Freddy sebagai akibat pernyataan Yorrys Raweyai yang mengatakan Ketum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka kasus e-KTP.

Kata Freddy, dirinya hanya mendapatkan tugas dari DPP Golkar untuk menyampaikan surt itu kepada  Yorrys. "Hari ini saya dapat tugas dari DPP menyampaikan surat kepada Pak Yorrys surat itu adalah surat peringatan dari DPP PG," jelasnya.

Kata Freddy, dalam sikapnya terhadap Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu, kata Freddy, yang bersangkutan melanggar kesepakatan rapat harian DPP Golkar sehingga diberi peringatan. "Beliau dianggap melanggar kesepakatan rapat sehingga DPP memberi peringatan," jelasnya.

BACA JUGA: Buronan KPK Dalam Kasus Mega Korupsi Berjamaah di Proyek KTP Elektronik (e-KTP) Miryam Tertangkap

Rapat pengurus harian DPP Golkar pada 5 April 2017 memutuskan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menjaga soliditas partai dan kompak menjaga soliditas menjelang Pilkada 2018 serta Pemilu Legislatif 2019.

"Apabila ada hal-hal yang harus disampaikan maka yang pertama dibicarakan di dalam rapat kemudian DPP menetapkan juru bicaranya. Kesepakatan itu kita pegang sampai sekarang," kata Freddy.

Yorrys, menurut Freddy telah mengeluarkan pernyataan yang menggegerkan DPP Golkar pada 28 April 2017. Padahal keputusan sebelum dibahas di dalam partai tidak boleh disampaikan ke publik. Itu ide yang baik padahal menurut kita. Ternyata hal itu beliau lampaui. 

Kata Freddy, karena sikapnya itu, DPP merasa perlu memberikan peringatan, berupa peringatan tertulis. "Itu yang ingin kami sampaikan, peringatan tertulis ada disini. Untuk diketahui sekalian," jelasnya. (Syam S)


Baca Juga

 

Internasional  -  Kamis, 23 November 2017
CANBERRA
Paksa Pengungsi Pergi, Polisi PNG Masuki Kamp Manus

Bisnisnews.id - Polisi Papua Nugini masuk ke kamp pengungsian yang dikelola oleh Australia pada hari Kamis 23 November dan memaksa ratusan orang meninggalkan pusat penahanan di pulau tersebut. Pencari suaka, yang telah dibarikade . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
KECELAKAAN
Delapan Selamat Setelah Pesawat AL AS Jatuh DI Laut Jepang

Bisnisnews.id - Tim penyelamat telah menyelamatkan delapan orang ke tempat yang aman di selatan Jepang setelah sebuah pesawat Angkatan Laut AS dengan 11 orang di kapal jatuh di Laut Filipina. Pasukan Jepang dan Amerika bergegas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
TERORIS
Pakistan Bebaskan Dalang Serangan Mumbai

Bisnisnews.id - Pengadilan Pakistan pada hari Rabu 22 November memerintahkan pembebasan salah satu dalang dugaan serangan Mumbai 2008 yang menewaskan lebih dari 160 orang, setelah berbulan-bulan AS menekan Islamabad atas dugaan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
ZIMBABWE
Mugabe Keluar, Buaya Pulang Ambil Alih

Bisnisnews.id - Wakil presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akan terbang pulang pada hari Rabu 22 November untuk mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri Robert Mugabe yang mengakhiri masa pemerintahan 37 tahun yang otoriter. Dia . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
SERBIA
Dipenjara Seumur Hidup, Penjagal Bosnia Dinyatakan Bersalah Atas Genosida

Bisnisnews.id - Juri PBB pada hari Rabu 22 November menghukum mantan komandan Serbia Bosnia, Ratko Mladic untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah menemukannya bersalah melakukan genosida dan kejahatan perang dalam . . .
Selengkapnya