Rabu, 24 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / / Berita

PAJAK
Kamis, 18 Mei 2017 19:52 WIB

Dorong Implementasi AEOI, Presiden Tanda Tangani Akses Ke Rekening


Pidato di KTT G-20, Presiden Jokowi Dorong Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (photo: setkab.go.id)

Bisnisnews.id - Presiden Indonesia Joko Widodo telah menandatangani peraturan baru yang memberi otoritas pajak mengakses informasi rekening yang dimiliki lembaga keuangan seperti bank. Persetujuan DPR tertunda atas peraturan baru tersebut.

Peraturan tersebut ditandatangani pekan lalu sebagai bagian dari janji Indonesia untuk mengikuti inisiatif Automatic Exchange of Information (AEOI) yang dipimpin oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

Pemerintah menganggap hal ini sangat mendesak agar kantor pajak mendapat akses lebih luas terhadap data keuangan, kata peraturan tersebut. Kegagalan memenuhi komitmen AEOI dapat menyebabkan kerugian signifikan dan mengganggu stabilitas di Indonesia, katanya.

Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pada saat darurat dan menjadi efektif segera, walaupun Parlemen harus berdebat dan memberikan suara pada peraturan tersebut selama pertemuan berikutnya, yang dimulai besok, dan mengubahnya menjadi undang-undang.

Jika DPR tidak mendukung, peraturan itu dicabut.

Peraturan tersebut meminta bank, perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya untuk melaporkan informasi klien, termasuk saldo kas dan keuntungan finansial dari aset, sesuai dengan standar internasional, dan kantor pajak harus berbagi informasi dengan pihak berwenang di negara lain.

Kantor pajak juga dapat meminta lembaga keuangan berbagi informasi untuk tujuan pemungutan pajak.

Sebelumnya, berdasarkan undang-undang perlindungan bank dan lembaga keuangan lainnya, kantor pajak harus mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan akses ke akun wajib pajak, hanya untuk tujuan penyelidikan.

Ini bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan dan memungkinkan orang tersebut menutupi kemungkinan bukti penghindaran pajak, kata petugas pajak.

Peraturan baru tersebut mengikuti kampanye amnesti yang mendorong pembayar pajak menyatakan kekayaan tersembunyi. Hampir 1 juta pembayar pajak mengikuti program tersebut, mengumumkan aset bersih yang sebelumnya disembunyikan sebesar 4.881 triliun rupiah.

"Kami belum siap sebelum amnesti pajak, tapi sekarang sudah memiliki amnesti, kita siap," kata kepala ekonom Bank Central Asia, David Sumual. (marloft)


Baca Juga

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
PILKADA
KPK dan Polri Akan Menangkap Pelaku Money Politic

Bisnisnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara. "Kalau Ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
KORUPSI
Penyidik KPK Terus Mendalami Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Papua

Bisnisnews.id - Kasus dugaan korupsi pejabat Dinas PU Papua pada proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km yanng telah menyeret dua tersangka DM dan MK terus didalami Penyidik Komisi pembertasan Korupsi (KPK). Sebanyak . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Rabu, 24 Januari 2018
KEJAHATAN
Seorang Istri Menjual Suaminya Seharga Rp 500 Ribu

Bisnisnews.id - Peristiwa langka, wanita bernisisial VR, warga Jalan Tambak Wedi Baru, Surabaya Jawa Timur menjual suaminya kepada pria hidung belang senilai Rp 500 ribu dengan alasan ekonomi. Transaksi penjualan yang akhirnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
BILATERAL
Menko Polhukam Lakukan Pertemuan Dengan Menhan AS

Bisnisnews.id - Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis lakukan pertemuan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dirjen Hubud Sikapi Kemelut Manajemen Garuda Vs APG dan Sekarga,

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengingatkan para operator penerbangan agar menyelesaikan beragam masalah yang ada di internal perusahaan asal tidak berdampak negatif terhadap keselamatan, . . .
Selengkapnya