Minggu, 20 Mei 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / / Berita

PAJAK
Kamis, 18 Mei 2017 19:52 WIB

Dorong Implementasi AEOI, Presiden Tanda Tangani Akses Ke Rekening


Pidato di KTT G-20, Presiden Jokowi Dorong Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (photo: setkab.go.id)

Bisnisnews.id - Presiden Indonesia Joko Widodo telah menandatangani peraturan baru yang memberi otoritas pajak mengakses informasi rekening yang dimiliki lembaga keuangan seperti bank. Persetujuan DPR tertunda atas peraturan baru tersebut.

Peraturan tersebut ditandatangani pekan lalu sebagai bagian dari janji Indonesia untuk mengikuti inisiatif Automatic Exchange of Information (AEOI) yang dipimpin oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

Pemerintah menganggap hal ini sangat mendesak agar kantor pajak mendapat akses lebih luas terhadap data keuangan, kata peraturan tersebut. Kegagalan memenuhi komitmen AEOI dapat menyebabkan kerugian signifikan dan mengganggu stabilitas di Indonesia, katanya.

Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pada saat darurat dan menjadi efektif segera, walaupun Parlemen harus berdebat dan memberikan suara pada peraturan tersebut selama pertemuan berikutnya, yang dimulai besok, dan mengubahnya menjadi undang-undang.

Jika DPR tidak mendukung, peraturan itu dicabut.

Peraturan tersebut meminta bank, perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya untuk melaporkan informasi klien, termasuk saldo kas dan keuntungan finansial dari aset, sesuai dengan standar internasional, dan kantor pajak harus berbagi informasi dengan pihak berwenang di negara lain.

Kantor pajak juga dapat meminta lembaga keuangan berbagi informasi untuk tujuan pemungutan pajak.

Sebelumnya, berdasarkan undang-undang perlindungan bank dan lembaga keuangan lainnya, kantor pajak harus mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan akses ke akun wajib pajak, hanya untuk tujuan penyelidikan.

Ini bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan dan memungkinkan orang tersebut menutupi kemungkinan bukti penghindaran pajak, kata petugas pajak.

Peraturan baru tersebut mengikuti kampanye amnesti yang mendorong pembayar pajak menyatakan kekayaan tersembunyi. Hampir 1 juta pembayar pajak mengikuti program tersebut, mengumumkan aset bersih yang sebelumnya disembunyikan sebesar 4.881 triliun rupiah.

"Kami belum siap sebelum amnesti pajak, tapi sekarang sudah memiliki amnesti, kita siap," kata kepala ekonom Bank Central Asia, David Sumual. (marloft)


Baca Juga

 

Arena  -  Minggu, 20 Mei 2018
INAPGOC
Asian Para Games 2018 Berjalan Aman

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengingatkan Ketua Umum Panitia Nasional Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC),  Raja Sapta  Oktohari  terkait persiapan keamanan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Minggu, 20 Mei 2018
KESELAMATAN PENERBANGAN
Runway Bandara Juanda Surabaya Amblas , puluhan Penerbangan Terganggu

Bisnisnews.id - Maskapai Lion Air mengumumkan, pelayanan penerbangan dari bandara Juanda Surabaya kembali normal setelah fasilitas landas pacu (runway) dinyatakan aman (safety) untuk proses lepas landas (take off) dan mendarat . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Minggu, 20 Mei 2018
ASIAN PARA GAMES 2018
Menpora Apresiasi Kerja Keras INAPGOC

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan apresiasi kepada Panitia Nasional Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC). yang sejak tahun lalu telah menunjukan progress yang menggembirakan. . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 19 Mei 2018
RESOLUSI PBB
AS dan Australia Menolak Penyelidikan Kejahatam Perang Israel Terhadap Palestina

Bisnisnews.id  -  Amerika Serikat  dan Australia menolak dlakukannya resolusi untuk mengirim tim investigasi  menyelididki pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina, khusunya Jalur Gaza. Rapat Dewan Khusus . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 19 Mei 2018
SIDANG OKI
Wapres Jusuf Kalla Desak Hamas dan Fatah Bersatu dan Kompak

Bisnisnews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Hamas dan Fatah bersatu dan mennyelesaikan konflik internal. Dengaan demikian, dukungan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara diplomatis akan semakin memperkuat . . .
Selengkapnya