Selasa, 26 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / / Berita

INVESTASI
Selasa, 20 Juni 2017 17:42 WIB

Pemerintah Revisi Peraturan Kepemilikan Sektor Asing


Jokowi menurunkan daftar investasi negatif yang tahun lalu disebutnya sebagai liberalisasi ekonomi 'Big Bang'

Bisnisnews.id - Pemerintah sedang dalam proses merevisi peraturan kepemilikan dalam daftar sektor yang sebagian atau seluruhnya tertutup bagi orang asing, kata Menteri Perhubungan hari ini.

"Presiden sangat ingin investasi meningkat," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kepada wartawan.

Untuk sektor transportasi, pemerintah mempertimbangkan untuk meringankan peraturan tentang layanan operasi bandara, kata Sumadi. Aturan saat ini menetapkan batas maksimum kepemilikan asing sebesar 49 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan daftar investasi negatif yang disebut tahun lalu sebagai liberalisasi ekonomi "Big Bang".

Jokowi menandatangani keputusan presiden tahun lalu mengurangi pembatasan pada berbagai perusahaan termasuk bisnis pariwisata, perusahaan transportasi dan bioskop.

Pembatasan kepemilikan bisnis di sektor ritel dan jasa pelabuhan dikurangi, meskipun peraturan tersebut memperkenalkan kontrol yang lebih ketat terhadap menara telekomunikasi dan e-commerce.

Liberalisasi tersebut merupakan bagian dari strategi Presiden untuk memperluas sektor manufaktur dan pariwisata di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

Peraturan baru tersebut juga mengurangi kepemilikan asing untuk penanganan kargo maritim di pelabuhan, beberapa layanan bandara dan telekomunikasi tertentu, serta penyediaan internet, menjadi 67 persen dibandingkan batas sebelumnya 49 persen.

Selain perubahan yang telah diumumkan, peraturan baru tersebut memungkinkan orang asing untuk memiliki 67 persen department store dengan luas lantai penjualan 400 meter persegi menjadi 2.000 meter persegi, asalkan berada di mal, padahal sebelumnya mereka hanya bisa berinvestasi di department store dengan lantai penjualan lebih besar dari 2.000 meter persegi.

Seperti yang diumumkan pada bulan Februari 2016, bisnis restoran, industri film, penyimpanan, pengelolaan limbah dan sektor bahan baku farmasi termasuk di antara mereka yang sepenuhnya dibuka untuk kepemilikan asing.

Namun, peraturan baru tersebut menetapkan 49 persen kepemilikan asing atas bisnis e-commerce kecil, membatalkan pernyataan pemerintah sebelumnya mengatakan pihaknya akan membuka sektor tersebut 100 persen. Pemerintah juga melarang orang asing untuk memiliki bisnis di bidang jasa dan manajemen menara telekomunikasi. (marloft)


Baca Juga

 

Industri  -  Selasa, 26 September 2017
INDUSTRI PELAYARAN
Pemerintah Konsisten Menerapkan Asas Cabotage

Bisnisnews.id-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah konsisten melaksanakan asas cabotage sebagai upaya melindungi pelayaran nasional sesuai Inpres 5/205 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasiona. "Kita . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Selasa, 26 September 2017
Hari Ini, Kirab Pemuda 2017 Menuju Miangas

Bisnisnews.id -Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kukuhkan Kirab Pemuda 2017 yang digelar mulai 26 September sampai 6 Desember 2017, melintasi 34 provinsi . Menpora menjelaskan, kirab pemuda ini dilakukan dalam . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Selasa, 26 September 2017
SENTUL SERIES
Haridarma, Menuju Juara Nasional

Bisnisnews.id - Pembalap Haridarma Manoppo dari Toyota Team Indonesia (TTI) akhirnya tampil mengungguli Alvin Bahar dalam balapan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) di Sirkuit Internasional Sentul. Di kelas Kejurnas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 26 September 2017
TRAVEL BAN
Aneka Reaksi Negara Yang Dilarang Masuk AS

Bisnisnews.id - Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah yang memberlakukan pembatasan perjalanan terbaru bagi warga dari beberapa negara, termasuk lima negara dari larangan sebelumnya. Pejabat pemerintah mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 26 September 2017
RETORIKA
Korut Tuduh AS Deklarasikan Perang

Bisnisnews.id - Menteri luar negeri Korea Utara menuduh Presiden AS Donald Trump pada Senin 25 September mendeklarasikan perang di negaranya dan memperingatkan bahwa Pyongyang akan mempertahankan diri dengan menembaki pembom AS. "Trump . . .
Selengkapnya