Senin, 25 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Kesra / Berita

PENGANGGURAN
Senin, 03 Juli 2017 15:15 WIB

PHK Terus Terjadi, Pemerintah Tegur Freeport Indonesia


Serikat Pekerja Freeport Indonesia mendesak pemerintah menengahi perselisihan antara karyawan dan manajemen setelah PHK 840 karyawan Freeport (15/5/2017) (photo: Tempo)

Bisnisnews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengirim surat peringatan kepada PT Freeport Indonesia setelah memecat 4 ribu karyawan.

PHK tersebut terjadi setelah pemogokan pekerja Freeport Indonesia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dari 1 Mei sampai 16 Juni di Kabupaten Mimika, Papua.

Kementerian tersebut telah menuntut agar Freeport Indonesia bertindak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, kata direktur jenderal pertambangan batu bara, Bambang Gatot Ariyono.

"Kami telah memperingatkan Freeport untuk mematuhi undang-undang saat memberhentikan pegawai," kata Bambang seperti dikutip tribunnews.com (2/7/2017).

Secara terpisah, Freeport mengklaim telah mengikuti peraturan saat memberhentikan para karyawannya.

"Kami mengambil tindakan sesuai dengan pedoman dan undang-undang tentang hubungan industrial," kata juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama.

Perusahaan tersebut, misalnya, meminta karyawan mogok untuk kembali bekerja, kata Riza, menambahkan bahwa undang-undang mengizinkan perusahaan untuk menghentikan karyawan yang tidak hadir dan mengabaikan panggilan perusahaan selama lima hari berturut-turut.

Freeport mengatakan perusahaan tidak akan membayar kompensasi kepada karyawan yang diberhentikan.

Freeport Indonesia juga memangkas 2 ribu karyawan pada bulan Februari 2017 untuk efisiensi perusahaan. Para karyawan juga ditawarkan paket pensiun dini dan cuti. 

Ribuan pekerja tambang di unit Freeport-McMoRan Inc Indonesia memperpanjang pemogokan mereka untuk satu bulan lagi untuk protes PHK, kata seorang pejabat serikat pekerja (21/6/2017).

"Hingga 6 ribu pekerja akan tetap mogok," kata hubungan industrial serikat pekerja Freeport Indonesia, kata Tri Puspital kepada Reuters.

Pekerja memulai pemogokan pada bulan Mei 2017 setelah Freeport memberhentikan sekitar 10 persen karyawannya, sementara penambang tersebut menegosiasikan izin pertambangan baru dengan pemerintah. (marloft)


Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 25 September 2017
TRAGEDI KEMANUSIAAN
Memberi Makan Ribuan Pengungsi,  Bangladesh Berharap Bantuan Internasional

Bisnisnews.id-Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi mengatakan, saat ini Bangladesh sangat membutuhkan bantuan internasional, untuk memberi makan dan melindungi 436.000 orang Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Minggu, 24 September 2017
AIRNAV INDONESIA
Gunung Agung Status AWAS, Sejumlah Penerbangan ke Bali Akan Dialihkan 

Bisnisnews.id-Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia) akan mengalihkan sejumlah rute penerbangan tujuan bandara I Gusti Ngurahrai Bali ke sejumlah bandara, menyusul ancaman letusan . . .
Selengkapnya

 

Opini  -  Minggu, 24 September 2017
Nobar Pertandingan  KPK Vs DPR,  Makin Tegang ....

Oleh: Baba Makmun Penulis adalah wartawan senior, tinggal di kawasan Pejaten Timur Jaksel. Bisnisnews.id-Ibarat tengah nonton bareng (nobar) pertandingan sepakbola, 'duel' Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lawan Komisi Pemberantasan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Minggu, 24 September 2017
SATWA LANGKA
Tiongkok  Pinjamkan  Giant Panda ke  Indonesia Untuk Dikembangbiakan

Bisnisnews.id-Tiongkok pinjamkan sepasang satwa Giant Panda kepada pemerintah Indonesia untuk dikembangbiakan di Taman Safari Indonesia. Giant Panda merupakan salah satu satwa kategori Appendix I CITES yang merupakan satwa endemik . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Minggu, 24 September 2017
TES RUDAL
AS Tuduh Iran Dan Korut Kerjasama Kembangkan Nuklir

Bisnisnews.id - Presiden Trump menuduh Iran berkolaborasi dengan Korea Utara untuk memperkuat teknologi rudal mereka dalam tweet-nya pada Sabtu 23 Agustus, mengkritik kesepakatan nuklir 2015 antara AS, Iran dan lima negara kuat . . .
Selengkapnya