Senin, 23 April 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / / Berita

TAKSI ONLINE
Senin, 03 Juli 2017 18:54 WIB

Angkutan Umum Non Trayek Wajib Patuhi PM 26/2017


Ilustrasi

Bisnisnews.id - Operator angkutan umum non trayek (taksi online) wajib mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi, sejak diberlakukan  oafa 1 Juli 2O17  karena telah mengakomodir seluruh pemangku kepentingan sebelum peraturan itu diterapkan. Termasuk tiga hal pokok terkait kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK sudah ditetapkan.

"Kita sudah melakukan diskusi dengan seluruh pihak terkait. Pertama yang  menyangkut kuota kendaraan, pihak pemerintah daerah yang mengusulkan kebutuhkan kuotanya untuk kemudian 

ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan," kata Menhub Budi Senin (03/7/2017) di kantornya.

Hal pokok kedua adalah tarif batas atas dan tarif bawah. Dijelaskan, Kementerian Perhubungan bersama  terkait sama-sama menghitung komponen. Baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

"Terkait tarif, kami berusaha membuat industri ini sehat dan bukan memikirkan hanya short term saja serta kami ingin para pengemudi mendapatkan harga dan nilai yang dibawa ke rumah dengan wajar karena apabila terlalu rendah, pengemudi yang akan jadi korban," jelas Menhub.

Dengan tarif yang wajar, kata Menhub, akan ada keseimbangan sehingga keberlangsungan operasional bisa terjaga dan kompetisi bisa terjadi dengan sehat.

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar menambahkan, tarif tersebut dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali. Untuk wilayah I, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.000/km dan tarif batas bawahnya Rp. 3.500/km. Sedangkan wilayah II adalah untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah tersebut, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.500/km dan tarif batas bawahnya adalah Rp. 3.700/km. 

"Tarif tersebut sudah memperhitungkan komponen baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung seperti asuransi (pengemudi, penumpang dan kendaraan), biaya alat komunikasi (handphone),"  jelas Pudji. 

Hal pokok ketiga adalah STNK yang berbadan hukum. Menhub menegaskan STNK yang berbadan hukum tetap diberlakukan namun penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum tersebut dapat diganti setelah masa berlaku STNK-nya habis. 

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan para operator angkutan online dan pengemudinya dalam memenuhi aturan yang tercantum dalam PM 26 Tahun 2017 tersebut, Menhub menjelaskan penegakan hukum harus dilakukan tapi Menhub menghimbau agar para pemerintah daerah dan pihak Kepolisian untuk tidak melakuan penindakan yang lugas tapi memberikan peringatan-peringatan dan nantinya bisa ditindak dengan tegas.

"Pemberlakuan peraturan menteri ini memerlukan waktu penyesuaian sekitar 3 atau 6 bulan tapi setelah 6 bulan harus lugas,," tegas Menhub.  (Syam S)








Baca Juga

 

Industri  -  Sabtu, 21 April 2018
PESAWAT DELAY
Berikut Penjelasan Lion Group Soal Keterlambatan Puluhan Penerbangannya

Bisnisnews.id -   Puluhan penerbangan  Lion Air Group Sabtu (21/4/201) memgalami keterlambatan  (delayed) dari dan ke Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan (PLM) . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Jumat, 20 April 2018
BOLA
Wenger Akhirnya Tinggalkan Kursi Kepelatihan Arsenal

Bisnisnews.id – Pelatih berkebangsaan Perancis Arsene Wenger akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir panjangnya bersama Arsenal saat musim 2017/2018 resmi ditutup.   Sebelumnya para fans The Gunners memang sudah . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Jumat, 20 April 2018
DESTINASI WISATA
Pelabuhan Heritage Sunda Kelapa Kini Menjadi Pangkalan Pasir

Bisnisnews.id -  Sunda Kelapa sebagai pelabuhan warisan budaya (heritage) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan sebagai daerah kunjungan wisatawan banyak dikeluhkan masyarakat. Kondisinya menjadi tidak terawat dan . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Jumat, 20 April 2018
ASIAN GAMES
Delegasi China Taipei Apresiasi Kerja Keras INASGOC

Bisnisnews.id – National Olympic Committee (NOC) China Taipei melakukan kunjungan ke Indoensia selama lima hari terhitung dari tanggal 15-20 April. Hal tersebut guna melihat persiapan Kota Jakarta dan Palembang selaku tuan . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Jumat, 20 April 2018
MUNASLUB
KONI Tentukan Tuan Rumah PON 2024

Bisnisnews.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat akan menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang di laksanakan pada tanggal 24-25 April 2018 di Hotek Bidakara, Jakarta.   Adapun . . .
Selengkapnya