Jumat, 22 Juni 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / / Berita

TAKSI ONLINE
Senin, 03 Juli 2017 18:54 WIB

Angkutan Umum Non Trayek Wajib Patuhi PM 26/2017


Ilustrasi

Bisnisnews.id - Operator angkutan umum non trayek (taksi online) wajib mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi, sejak diberlakukan  oafa 1 Juli 2O17  karena telah mengakomodir seluruh pemangku kepentingan sebelum peraturan itu diterapkan. Termasuk tiga hal pokok terkait kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK sudah ditetapkan.

"Kita sudah melakukan diskusi dengan seluruh pihak terkait. Pertama yang  menyangkut kuota kendaraan, pihak pemerintah daerah yang mengusulkan kebutuhkan kuotanya untuk kemudian 

ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan," kata Menhub Budi Senin (03/7/2017) di kantornya.

Hal pokok kedua adalah tarif batas atas dan tarif bawah. Dijelaskan, Kementerian Perhubungan bersama  terkait sama-sama menghitung komponen. Baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

"Terkait tarif, kami berusaha membuat industri ini sehat dan bukan memikirkan hanya short term saja serta kami ingin para pengemudi mendapatkan harga dan nilai yang dibawa ke rumah dengan wajar karena apabila terlalu rendah, pengemudi yang akan jadi korban," jelas Menhub.

Dengan tarif yang wajar, kata Menhub, akan ada keseimbangan sehingga keberlangsungan operasional bisa terjaga dan kompetisi bisa terjadi dengan sehat.

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar menambahkan, tarif tersebut dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali. Untuk wilayah I, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.000/km dan tarif batas bawahnya Rp. 3.500/km. Sedangkan wilayah II adalah untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah tersebut, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.500/km dan tarif batas bawahnya adalah Rp. 3.700/km. 

"Tarif tersebut sudah memperhitungkan komponen baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung seperti asuransi (pengemudi, penumpang dan kendaraan), biaya alat komunikasi (handphone),"  jelas Pudji. 

Hal pokok ketiga adalah STNK yang berbadan hukum. Menhub menegaskan STNK yang berbadan hukum tetap diberlakukan namun penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum tersebut dapat diganti setelah masa berlaku STNK-nya habis. 

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan para operator angkutan online dan pengemudinya dalam memenuhi aturan yang tercantum dalam PM 26 Tahun 2017 tersebut, Menhub menjelaskan penegakan hukum harus dilakukan tapi Menhub menghimbau agar para pemerintah daerah dan pihak Kepolisian untuk tidak melakuan penindakan yang lugas tapi memberikan peringatan-peringatan dan nantinya bisa ditindak dengan tegas.

"Pemberlakuan peraturan menteri ini memerlukan waktu penyesuaian sekitar 3 atau 6 bulan tapi setelah 6 bulan harus lugas,," tegas Menhub.  (Syam S)








Baca Juga

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
ASIAN GAMES 2018
Menpora Kembali Ingatkan Target 10 Besar

Bisnisnews.id – Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri seluruh pejabat, staf Kemenpora menggelar Halal Bihalal 1439 H tahun 2018 dengan Menpora Imam Nahrawi, Ketua Inasgoc Erick Thohir, Ketua Inapgoc Raja . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
BOLA
Gede Siapkan Layar Lebar pada Laga Persija vs Persebaya

Bisnisnews.id – Menyambut pertandingan Persjia Jakarta kontra Persebaya Surabaya yang akan tersaji pada 26 Juni 2018. Gede Widiade berjanji akan menyiapkan layar lebar di beberapa wilayah agar para supoerter The Jakmania . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Kamis, 21 Juni 2018
TRAGEDI DANAU TOBA
ABK KM Sinar Bangun dan Patugas Dishub Tigaras Diperiksa Polisi

Bisnisnews.id - Tiga petugas Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tigaras dan empat  anak buah kapal (ABK)  diperiksa pihak Kepolisian terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun di kawasan Danau Toba yang diduga membawa ratusan  . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
PIALA DUNIA
Jagoan Sayap Kiri Denmark Sewa Jet Pribadi Untuk Melihat Istrinya Melahirkan

Bisnisnews.id  -  Jagoan sayap kiri Denmark, Jonas Knudsen harus absen beberapa jam karena istri tercintanya Trine melahirkan. Ini adalah kelahiran yang ditunggu-tunggu saat  para bintang lapangan hijau  berlaga. . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Kamis, 21 Juni 2018
ANGKUTAN LEBARAN
Aktivitas Arus Balik di Bandara Adi Sutjipto dan Sumarmo Lancar

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan pemantauan atus balilboemydik di  Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta dan  Bandara Adi Sumarmo Solo. "Hari ini secara marathon saya mengunjungi dua bandara . . .
Selengkapnya