Senin, 24 Juli 2017

Home/ Regulasi / / Berita

Senin, 03 Juli 2017 18:54 WIB

Angkutan Umum Non Trayek Wajib Patuhi PM 26/2017


Ilustrasi

Bisnisnews.id - Operator angkutan umum non trayek (taksi online) wajib mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi, sejak diberlakukan  oafa 1 Juli 2O17  karena telah mengakomodir seluruh pemangku kepentingan sebelum peraturan itu diterapkan. Termasuk tiga hal pokok terkait kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK sudah ditetapkan.

"Kita sudah melakukan diskusi dengan seluruh pihak terkait. Pertama yang  menyangkut kuota kendaraan, pihak pemerintah daerah yang mengusulkan kebutuhkan kuotanya untuk kemudian 

ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan," kata Menhub Budi Senin (03/7/2017) di kantornya.

Hal pokok kedua adalah tarif batas atas dan tarif bawah. Dijelaskan, Kementerian Perhubungan bersama  terkait sama-sama menghitung komponen. Baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

"Terkait tarif, kami berusaha membuat industri ini sehat dan bukan memikirkan hanya short term saja serta kami ingin para pengemudi mendapatkan harga dan nilai yang dibawa ke rumah dengan wajar karena apabila terlalu rendah, pengemudi yang akan jadi korban," jelas Menhub.

Dengan tarif yang wajar, kata Menhub, akan ada keseimbangan sehingga keberlangsungan operasional bisa terjaga dan kompetisi bisa terjadi dengan sehat.

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar menambahkan, tarif tersebut dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali. Untuk wilayah I, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.000/km dan tarif batas bawahnya Rp. 3.500/km. Sedangkan wilayah II adalah untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah tersebut, tarif batas atasnya sebesar Rp. 6.500/km dan tarif batas bawahnya adalah Rp. 3.700/km. 

"Tarif tersebut sudah memperhitungkan komponen baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung seperti asuransi (pengemudi, penumpang dan kendaraan), biaya alat komunikasi (handphone),"  jelas Pudji. 

Hal pokok ketiga adalah STNK yang berbadan hukum. Menhub menegaskan STNK yang berbadan hukum tetap diberlakukan namun penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum tersebut dapat diganti setelah masa berlaku STNK-nya habis. 

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan para operator angkutan online dan pengemudinya dalam memenuhi aturan yang tercantum dalam PM 26 Tahun 2017 tersebut, Menhub menjelaskan penegakan hukum harus dilakukan tapi Menhub menghimbau agar para pemerintah daerah dan pihak Kepolisian untuk tidak melakuan penindakan yang lugas tapi memberikan peringatan-peringatan dan nantinya bisa ditindak dengan tegas.

"Pemberlakuan peraturan menteri ini memerlukan waktu penyesuaian sekitar 3 atau 6 bulan tapi setelah 6 bulan harus lugas,," tegas Menhub.  (Syam S)








Baca Juga

 

Nasional  -  Senin, 24 Juli 2017
PANSUS KPK
Mengagetkan, Komisioner KPK Terima Uang Rp 1 Miliar ?

Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis saat diambil sumpahnya agar memberikan keterangan sejujurnya sebelum dimulainya Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK di ruang KK 1, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 24 Juli 2017
MEGA KORUPSI
Soal Pelindo II, Prima Tuntut Menneg BUMN Ditangkap

Bisnisnews.id - Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) akan melakukan aksi demo terkait kasus mega korupsi Pelindo II hari Selasa 25 Juli 2017 di Gedung KPK. Menurut Syaroni, Ketua Presidium PRIMA bahwa demo "Segera Tangkap Rini . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 24 Juli 2017
MILITER DAN INTELIJEN
1.200 Tentara Dari 22 Negara Tiba Untuk Olimpiade Militer Rusia 2017

Bisnisnews.id - Pasukan dari 22 negara telah tiba di Rusia untuk Olimpiade Internasional Militer Rusia. Sekitar 1.200 tentara dari China, India, Iran dan beberapa negara sekutu Rusia atau netral diperkirakan akan ambil bagian, . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 24 Juli 2017
OBOR
China Harap Pembangunan Kereta Api Thailand Dipercepat

Bisnisnews.id - Menteri luar negeri China mengatakan dia berharap pembangunan perkeretaapian Thailand yang baru dapat segera dimulai sehingga Thailand akan memiliki akses yang lebih baik ke pasar China. Wang Yi sedang dalam kunjungan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 24 Juli 2017
LAYANAN
Hasil Survei, Tiga Bandara AP I Masuk 10 Besar Dunia

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, raih peringkat II jumlah penumpang terbanyak oleh lembaga pemeringkat ACI Bisnisnews.id-Tiga bandara PT Angkasa Pura I masuk peringkat 10 besar dunia kategori jumlah penumpang, hasil survei penilaian . . .
Selengkapnya