Senin, 21 Mei 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Opini / / Berita

KODE ETIK
Minggu, 23 Juli 2017 22:32 WIB

Dua-Pertiga Korporasi Abaikan Korupsi Dalam Rantai Suplai



Bisnisnews.id - Sebuah laporan baru-baru ini oleh Economist Intelligence Unit telah mengungkapkan kelemahan signifikan dalam kinerja etis perusahaan-perusahaan besar terkait manajemen rantai pasokan. Hanya kurang dari sepertiga yang terlihat menangani masalah korupsi dan penyuapan dengan pemasok mereka. Ini terlepas dari tanggapan responden mengenai kebijakan perusahaan mereka.

Penelitian tersebut mensurvei 800 eksekutif rantai pasokan yang sebagian besar berbasis di ekonomi industri. Laporan menyeluruh tersebut memunculkan pandangan praktisi, akademisi dan konsultan.

Hampir empat per lima responden percaya bahwa perusahaan mereka memiliki rantai pasokan yang bertanggung jawab'. Saat dieksplorasi lebih dekat, kinerja organisasi ini pun lenyap. Hanya 23 persen yang menangani perubahan iklim dan jejak karbon dan 22 persen yang menangani masalah pekerja anak.

Saat riset pemimpin bagian pengadaan Pengambilan, ditemukan bahwa ada perbedaan meluas pada tindakan rantai pasokan.
Pada tingkat yang paling ringan, perusahaan hanya boleh menggunakan kontrak. Misalnya, dimasukkannya ketentuan yang mewajibkan pemasok menandatangani kode etik perilaku dapat dilihat sebagai kemajuan bagi beberapa orang, namun harus dianggap sebagai tindakan paling dasar. Memang hanya sedikit jaminan bahwa seseorang dapat mempraktekkannya. Cara paling efektif untuk mengatasi etika rantai pasokan adalah penegakan langsung melalui pengukuran yang jelas dan transparan bersamaan dengan verifikasi rutin.

Sejak survei sebelumnya, lima tahun yang lalu, EIU mencatat penurunan dalam pengembangan rantai pasokan yang bertanggung jawab. 30 persen sampel ternyata mengurangi fokus pada isu-isu etis.

Sungguh mengejutkan melihat korupsi kembali dalam daftar etis. Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan Undang-Undang Penyuapan Inggris membentuk rezim ketat untuk semua perusahaan. Mereka yang gagal menyuap dalam rantai pasokan tidak hanya menghadapi kemarahan moral, tapi juga hukuman finansial yang signifikan. Manajer yang diadili mungkin juga dipenjara.

Tampaknya perusahaan bersedia mengambil risiko dalam operasi rantai pasokan mereka. Kasus penyuapan sangat sulit dibuktikan dan jaksa memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan penyelidikan multi-tahun dan lintas batas. Manajer rantai pasokan mungkin bersedia mengambil spekulasi bahwa mereka atau pemasok mereka, tidak akan terdeteksi. (Jonathan Webb/ Kontributor Forbes)

Baca Juga

 

Arena  -  Senin, 21 Mei 2018
BOLA
Mourinho: Chelsea Juara Piala FA Dengan 9 Pemain Bertahan

Bisnisnews.id – Tumpulnya lini serang Manchester United, dikonfirmasi oleh sang pelatih Jose Mourinho akibat dari hilangnya sosok Romelu Lukaku pada saat pertandingan final Piala FA di Stadion Wembley, (19/5/2018).   “Agak . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Senin, 21 Mei 2018
BOLA
Klopp Dambakan Pertemuan Dengan Zidane

Bisnisnews.id – Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku bahwa dirinya sudah tidak sabar menghadapai Real Madrid yang ditukangi Zinedine Zidane dalam final Liga Champions 2017/2018 yang akan diselenggarakan di Stadion Olimpiade . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 21 Mei 2018
MASKAPAI ASING
Ethopian Terbangi Langit Jakarta Mulai 17 Juli 2018

Bisnisnews.id - Ethiopian Airlines akan meluncurkan layanan tiga kali seminggu ke Jakarta pada 17 Juli. Rute tersebut akan diterbangkan oleh pesawat B787-8 Dreamliner mewakili koneksi pertama antara Afrika dan Indonesia. CEO Ethiopian . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 21 Mei 2018
MUBALIG
Menag Dinilai Salah Langkah Soal 200 Nama Penceramah

Bisnisnews.id - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin didesak segera menarik kembali 200 nama para mubaligh atau peceramah yang telah dirlisnya beberapa waktu lalu. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 21 Mei 2018
INFRASTRUKTUR
Pemerintah Akan Genjot Pengembangan Potensi Wisata di Padang

Bisnisnews.id - Pemerintah mendorong, seluruh potensi pariwisata di Sumatera Barat atau padang harus dikembangkan, seiring perbaikan infrastruktur di kota itu dalam menunjang kelacaran logistik dan perekonomian masyarakat. Terkait . . .
Selengkapnya