Rabu, 24 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / / Berita

INVESTASI
Selasa, 08 Agustus 2017 16:50 WIB

Kado HUT RI, Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI



Menko Perekonomian Darmin Nasution berupaya menggenjot investasi

Bisnisnews.id - Menejelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Republik Indonesia pemerintah sudah menyiapkan kado untuk dunia usaha. Pemerintah akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI terkait kemudahan investasi.

"Paket kebijakan baru akan diumumkan sebelum 17 Agustus 2017," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Menurut Darmin, Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu tidak perlu dimasukkan dalam Pidato Kenegaraan oleh Presiden di depan sidang parlemen. "Pidato kenegaraan itu memuat hal-hal besar, ini cukup teknis saja," katanya.

Ia juga mengatakan 15 paket kebijakan ekonomi sebelumnya sudah jalan dan tetap berjalan.

Darmin menjelaskan paket kebijakan itu merupakan salah satu upaya menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017.

"Kita akan meluncurkan satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi. Semua persoalan perizinan di pusat dan daerah kita coba selesaikan dengan satu model, ya mungkin seminggu lagi kita umumkan. Itu dalam bentuk paket kebijakan ekonomi," jelas Darmin.

Menurut dia, pekerjaan besar yang akan dilakukan pemerintah setelah itu adalah menurunkan porsi barang dalam larangan dan pembatasan (lartas).

"Kita akan turunkan barang-barang lartas dari 49 persen, mengarah ke 17 persen, itu pekerjaan besar, harus bertahap mungkin 20 persen dulu," katanya.


Utang

Sementara itu mengenai utang pemerintah, Darmin menyatakan jumlah utang yang ada saat ini bukan hanya utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

"Saat ini utang pemerintah Rp3.600 triliun, saat Jokowi dilantik menjadi Presiden utang pemerintah sudah Rp2.700 triliun," katanya.

Ia menyebutkan bunga utang tersebut dalam tiga tahun mencapai Rp700 triliun sehingga kalau tidak berbuat apa-apa jumlah utang menjadi Rp3.400 triliun.

"Sekarang tinggal pilih ada utang Rp3.600 triliun dengan pembangunan atau Rp3.400 tapi tidak ada pembangunan," katanya.

Ia menyebutkan posisi utang itu juga aman karena digunakan untuk kegiatan produktif yaitu pembangunan infrastruktur.

"Dari sisi rasio utang, kondisi saat ini juga aman karena jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia," katanya. (Gungde Ariwangsa)

Baca Juga

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
PILKADA
KPK dan Polri Akan Menangkap Pelaku Money Politic

Bisnisnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara. "Kalau Ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
KORUPSI
Penyidik KPK Terus Mendalami Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Papua

Bisnisnews.id - Kasus dugaan korupsi pejabat Dinas PU Papua pada proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km yanng telah menyeret dua tersangka DM dan MK terus didalami Penyidik Komisi pembertasan Korupsi (KPK). Sebanyak . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Rabu, 24 Januari 2018
KEJAHATAN
Seorang Istri Menjual Suaminya Seharga Rp 500 Ribu

Bisnisnews.id - Peristiwa langka, wanita bernisisial VR, warga Jalan Tambak Wedi Baru, Surabaya Jawa Timur menjual suaminya kepada pria hidung belang senilai Rp 500 ribu dengan alasan ekonomi. Transaksi penjualan yang akhirnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
BILATERAL
Menko Polhukam Lakukan Pertemuan Dengan Menhan AS

Bisnisnews.id - Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis lakukan pertemuan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dirjen Hubud Sikapi Kemelut Manajemen Garuda Vs APG dan Sekarga,

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengingatkan para operator penerbangan agar menyelesaikan beragam masalah yang ada di internal perusahaan asal tidak berdampak negatif terhadap keselamatan, . . .
Selengkapnya