Kamis, 23 November 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / / Berita

KEBAKARAN HUTAN
Rabu, 23 Agustus 2017 17:29 WIB

Peluang Kerja Dan Ekspor Kayu Tekan Moratorium Pemerintah


MPK (Mohairson Pawan Khatulistiwa) di Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: International Animal Rescue

Bisnisnews.id - Di Kalimantan, sebuah perusahaan lokal dan mitranya dari China tetap melanjutkan operasional industri mereka di lahan gambut, terlepas dari moratorium pemerintah dalam mencegah terulangnya bencana kebakaran pada tahun 2015.

Foto dan cuplikan drone yang diambil oleh aktivis pada akhir Juli menunjukkan saluran drainase yang luas penuh air, peralatan pemindah tanah dan penanaman bibit meskipun ada perintah pada bulan Maret dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menghentikan operasinya.

Eksploitasi hutan Sungai Putri seluas 57.000 hektar dan investasi China di pabrik pengolahan kayu terkait, didukung oleh pejabat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat. Namun, konflik ini bertentangan dengan moratorium pemerintah yang tidak merata soal drainase dan eksploitasi lahan gambut di Indonesia setelah kebakaran musim kemarau pada tahun 2015.

Wakil masyarakat lokal di Sungai Putri mengatakan bahwa penduduk desa tidak tahu tentang moratorium pemerintah mengenai drainase lahan gambut ketika perusahaan Mohairson Pawan Khatulistiwa, meminta persetujuan mereka untuk perkebunan percobaan dan penggalian kanal untuk mengangkut kayu ke sebuah pabrik.

Mereka menginginkan kesepakatan tersebut dengan kompensasi 300 dolar untuk setiap hektar lahan untuk kanal tersebut untuk dibatalkan.

"Saat itu kami tidak tahu bahwa kanal tidak boleh dibuat di lahan gambut," kata Abram. "Jadi, sejujurnya, kami merasa dibohongi."

Perusahaan tersebut bekerja sama dengan bisnis pengolahan kayu China Benshang Advanced Materials Co. yang menurut situs pemerintah kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat menginvestasikan 4 triliun rupiah di wilayah tersebut, termasuk sebuah pabrik.

Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut telah kacau, menyusul tekanan dari industri dan pemerintah provinsi. Surat 25 April dari gubernur provinsi Kalimantan Barat kepada Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembatasan penggunaan lahan gambut akan mengancam hampir 90 ribu pekerjaan dan membahayakan miliaran dolar ekspor.

Jokowi pada bulan Juli menegur Menteri Kehutanan dan Lingkungan agar seharusnya tidak mengeluarkan peraturan baru yang menakut-nakuti investor.

Pada bulan Maret, pernyataan Siti Nurbaya dipublikasikan di situs ForestHints, juru bicara semi resmi untuk pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, mengatakan bahwa kanal baru dan pengembangan lahan gambut dilarang keras dan tidak akan ada kompromi.

Abram mengatakan perusahaan itu terus bekerja. Awal bulan ini, mereka mengunjungi penduduk desa dan menyuruh untuk tidak ribut-ribut dan juga meminta surat dari masyarakat untuk persetujuan kanal tersebut, dan ditolak, katanya.

Bupati Ketapang, Martin Ratan mengatakan bahwa dia menyambut investasi di wilayah tersebut dan penggalangan perkebunan oleh perusahaan China akan menyediakan 2.000 pekerjaan.

Dia mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak membatalkan kesepakatan mereka karena akan kehilangan peluang ekonomi.

Dia bersikeras bahwa pekerjaan di kanal yang diperkirakan panjangnya 60 kilometer, telah berhenti dan perusahaan itu hanya melakukan penanaman.

"Saluran drainase tidak akan berlanjut di lahan gambut, dan mereka berencana untuk mengangkut produk mereka dengan truk. Mereka berencana membangun jalan untuk truk tapi itu belum dimulai," katanya.

Greenpeace telah memperingatkan bahwa drainase lahan gambut Sungai Putri akan menciptakan risiko kebakaran yang signifikan dan mengancam masyarakat dan populasi orangutan. Perkebunan kelapa sawit di sekitar Sungai Putri dibakar secara ekstensif pada kebakaran tahun 2015, katanya.

Badan mitigasi bencana di Indonesia mengatakan pada hari Selasa (22/8/2017) bahwa sepertiga lebih dari 500 kebakaran musim kemarau saat ini adalah di Kalimantan Barat.

"Perusahaan ini nampaknya tidak hanya mengabaikan instruksi pemerintah tapi juga memulai kembali operasinya," kata aktivis kampanye Greenpeace Ratri Kusumohartono. "Jika pemerintah serius menghentikan kebakaran, harusnya menghentikan perusahaan ini untuk berkembang di lahan gambut dan melindungi hutan gambut kritis ini." (marloft)

Baca Juga

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
KECELAKAAN
Delapan Selamat Setelah Pesawat AL AS Jatuh DI Laut Jepang

Bisnisnews.id - Tim penyelamat telah menyelamatkan delapan orang ke tempat yang aman di selatan Jepang setelah sebuah pesawat Angkatan Laut AS dengan 11 orang di kapal jatuh di Laut Filipina. Pasukan Jepang dan Amerika bergegas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
TERORIS
Pakistan Bebaskan Dalang Serangan Mumbai

Bisnisnews.id - Pengadilan Pakistan pada hari Rabu 22 November memerintahkan pembebasan salah satu dalang dugaan serangan Mumbai 2008 yang menewaskan lebih dari 160 orang, setelah berbulan-bulan AS menekan Islamabad atas dugaan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
ZIMBABWE
Mugabe Keluar, Buaya Pulang Ambil Alih

Bisnisnews.id - Wakil presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akan terbang pulang pada hari Rabu 22 November untuk mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri Robert Mugabe yang mengakhiri masa pemerintahan 37 tahun yang otoriter. Dia . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Rabu, 22 November 2017
SERBIA
Dipenjara Seumur Hidup, Penjagal Bosnia Dinyatakan Bersalah Atas Genosida

Bisnisnews.id - Juri PBB pada hari Rabu 22 November menghukum mantan komandan Serbia Bosnia, Ratko Mladic untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah menemukannya bersalah melakukan genosida dan kejahatan perang dalam . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Rabu, 22 November 2017
LIBANON
PM Hariri Tidak Jadi Undur Diri

Bisnisnews.id - Perdana Menteri Libanon Saad Hariri mengatakan pada hari Rabu 22 November bahwa dia menangguhkan pengunduran dirinya, sambil menunggu jalan keluar potensial dari sebuah krisis politik yang telah mengguncang negara . . .
Selengkapnya