Selasa, 19 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / / Berita

KEBAKARAN HUTAN
Rabu, 23 Agustus 2017 17:29 WIB

Peluang Kerja Dan Ekspor Kayu Tekan Moratorium Pemerintah


MPK (Mohairson Pawan Khatulistiwa) di Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: International Animal Rescue

Bisnisnews.id - Di Kalimantan, sebuah perusahaan lokal dan mitranya dari China tetap melanjutkan operasional industri mereka di lahan gambut, terlepas dari moratorium pemerintah dalam mencegah terulangnya bencana kebakaran pada tahun 2015.

Foto dan cuplikan drone yang diambil oleh aktivis pada akhir Juli menunjukkan saluran drainase yang luas penuh air, peralatan pemindah tanah dan penanaman bibit meskipun ada perintah pada bulan Maret dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menghentikan operasinya.

Eksploitasi hutan Sungai Putri seluas 57.000 hektar dan investasi China di pabrik pengolahan kayu terkait, didukung oleh pejabat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat. Namun, konflik ini bertentangan dengan moratorium pemerintah yang tidak merata soal drainase dan eksploitasi lahan gambut di Indonesia setelah kebakaran musim kemarau pada tahun 2015.

Wakil masyarakat lokal di Sungai Putri mengatakan bahwa penduduk desa tidak tahu tentang moratorium pemerintah mengenai drainase lahan gambut ketika perusahaan Mohairson Pawan Khatulistiwa, meminta persetujuan mereka untuk perkebunan percobaan dan penggalian kanal untuk mengangkut kayu ke sebuah pabrik.

Mereka menginginkan kesepakatan tersebut dengan kompensasi 300 dolar untuk setiap hektar lahan untuk kanal tersebut untuk dibatalkan.

"Saat itu kami tidak tahu bahwa kanal tidak boleh dibuat di lahan gambut," kata Abram. "Jadi, sejujurnya, kami merasa dibohongi."

Perusahaan tersebut bekerja sama dengan bisnis pengolahan kayu China Benshang Advanced Materials Co. yang menurut situs pemerintah kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat menginvestasikan 4 triliun rupiah di wilayah tersebut, termasuk sebuah pabrik.

Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut telah kacau, menyusul tekanan dari industri dan pemerintah provinsi. Surat 25 April dari gubernur provinsi Kalimantan Barat kepada Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembatasan penggunaan lahan gambut akan mengancam hampir 90 ribu pekerjaan dan membahayakan miliaran dolar ekspor.

Jokowi pada bulan Juli menegur Menteri Kehutanan dan Lingkungan agar seharusnya tidak mengeluarkan peraturan baru yang menakut-nakuti investor.

Pada bulan Maret, pernyataan Siti Nurbaya dipublikasikan di situs ForestHints, juru bicara semi resmi untuk pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, mengatakan bahwa kanal baru dan pengembangan lahan gambut dilarang keras dan tidak akan ada kompromi.

Abram mengatakan perusahaan itu terus bekerja. Awal bulan ini, mereka mengunjungi penduduk desa dan menyuruh untuk tidak ribut-ribut dan juga meminta surat dari masyarakat untuk persetujuan kanal tersebut, dan ditolak, katanya.

Bupati Ketapang, Martin Ratan mengatakan bahwa dia menyambut investasi di wilayah tersebut dan penggalangan perkebunan oleh perusahaan China akan menyediakan 2.000 pekerjaan.

Dia mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak membatalkan kesepakatan mereka karena akan kehilangan peluang ekonomi.

Dia bersikeras bahwa pekerjaan di kanal yang diperkirakan panjangnya 60 kilometer, telah berhenti dan perusahaan itu hanya melakukan penanaman.

"Saluran drainase tidak akan berlanjut di lahan gambut, dan mereka berencana untuk mengangkut produk mereka dengan truk. Mereka berencana membangun jalan untuk truk tapi itu belum dimulai," katanya.

Greenpeace telah memperingatkan bahwa drainase lahan gambut Sungai Putri akan menciptakan risiko kebakaran yang signifikan dan mengancam masyarakat dan populasi orangutan. Perkebunan kelapa sawit di sekitar Sungai Putri dibakar secara ekstensif pada kebakaran tahun 2015, katanya.

Badan mitigasi bencana di Indonesia mengatakan pada hari Selasa (22/8/2017) bahwa sepertiga lebih dari 500 kebakaran musim kemarau saat ini adalah di Kalimantan Barat.

"Perusahaan ini nampaknya tidak hanya mengabaikan instruksi pemerintah tapi juga memulai kembali operasinya," kata aktivis kampanye Greenpeace Ratri Kusumohartono. "Jika pemerintah serius menghentikan kebakaran, harusnya menghentikan perusahaan ini untuk berkembang di lahan gambut dan melindungi hutan gambut kritis ini." (marloft)

Baca Juga

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
SIDANG PBB 72
Buka Sidang, Sekjen PBB Angkat Isu Korut Dan Myanmar

Bisnisnews.id - Kecemasan global tentang perang nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Selasa 19 September saat ia membuka pertemuan para pemimpin . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
PERANG RUDAL
Jepang Sebar Pencegat Rudal Di Jalur Peluncuran Korut

Bisnisnews.id - Jepang pada hari Selasa 19 September memindahkan sistem pertahanan rudal di pulau utara Hokkaido ke sebuah pangkalan dekat rute peluncuran rudal Korea Utara terakhir. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
INVESTASI ASING
Uni Eropa Peringatkan China : Ekonomi Terbuka Atau Tanggung Resiko

Bisnisnews.id - Kelompok bisnis mendesak China pada hari Selasa 19 September untuk melaksanakan janji-janji keterbukaan ekonominya dan memperingatkan bahwa pergerakan lamban dapat memicu reaksi balik terhadap perdagangan bebas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Penyelidik PBB Tuntut Akses Penuh Tanpa Batas ke Myanmar

Bisnisnews.id - Penyelidik HAM PBB pada hari Selasa 19 September mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses penuh dan tak terbatas ke Myanmar untuk menyelidiki krisis yang sedang berlangsung, namun pemerintah menolak penyelidikan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Akhirnya Angkat Bicara, Suu Kyi Tolak Kritik Dunia

Bisnisnews.id - Aung San Suu Kyi mengatakan pada hari Selasa 19 September bahwa dia tidak takut pada pengawasan dunia atas krisis Rohingya, berjanji untuk menahan pelanggar HAM dan memukimkan kembali beberapa dari 410 ribu Muslim . . .
Selengkapnya