Jumat, 22 Juni 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / / Berita

KEBAKARAN HUTAN
Rabu, 23 Agustus 2017 17:29 WIB

Peluang Kerja Dan Ekspor Kayu Tekan Moratorium Pemerintah


MPK (Mohairson Pawan Khatulistiwa) di Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: International Animal Rescue

Bisnisnews.id - Di Kalimantan, sebuah perusahaan lokal dan mitranya dari China tetap melanjutkan operasional industri mereka di lahan gambut, terlepas dari moratorium pemerintah dalam mencegah terulangnya bencana kebakaran pada tahun 2015.

Foto dan cuplikan drone yang diambil oleh aktivis pada akhir Juli menunjukkan saluran drainase yang luas penuh air, peralatan pemindah tanah dan penanaman bibit meskipun ada perintah pada bulan Maret dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menghentikan operasinya.

Eksploitasi hutan Sungai Putri seluas 57.000 hektar dan investasi China di pabrik pengolahan kayu terkait, didukung oleh pejabat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat. Namun, konflik ini bertentangan dengan moratorium pemerintah yang tidak merata soal drainase dan eksploitasi lahan gambut di Indonesia setelah kebakaran musim kemarau pada tahun 2015.

Wakil masyarakat lokal di Sungai Putri mengatakan bahwa penduduk desa tidak tahu tentang moratorium pemerintah mengenai drainase lahan gambut ketika perusahaan Mohairson Pawan Khatulistiwa, meminta persetujuan mereka untuk perkebunan percobaan dan penggalian kanal untuk mengangkut kayu ke sebuah pabrik.

Mereka menginginkan kesepakatan tersebut dengan kompensasi 300 dolar untuk setiap hektar lahan untuk kanal tersebut untuk dibatalkan.

"Saat itu kami tidak tahu bahwa kanal tidak boleh dibuat di lahan gambut," kata Abram. "Jadi, sejujurnya, kami merasa dibohongi."

Perusahaan tersebut bekerja sama dengan bisnis pengolahan kayu China Benshang Advanced Materials Co. yang menurut situs pemerintah kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat menginvestasikan 4 triliun rupiah di wilayah tersebut, termasuk sebuah pabrik.

Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut telah kacau, menyusul tekanan dari industri dan pemerintah provinsi. Surat 25 April dari gubernur provinsi Kalimantan Barat kepada Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembatasan penggunaan lahan gambut akan mengancam hampir 90 ribu pekerjaan dan membahayakan miliaran dolar ekspor.

Jokowi pada bulan Juli menegur Menteri Kehutanan dan Lingkungan agar seharusnya tidak mengeluarkan peraturan baru yang menakut-nakuti investor.

Pada bulan Maret, pernyataan Siti Nurbaya dipublikasikan di situs ForestHints, juru bicara semi resmi untuk pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, mengatakan bahwa kanal baru dan pengembangan lahan gambut dilarang keras dan tidak akan ada kompromi.

Abram mengatakan perusahaan itu terus bekerja. Awal bulan ini, mereka mengunjungi penduduk desa dan menyuruh untuk tidak ribut-ribut dan juga meminta surat dari masyarakat untuk persetujuan kanal tersebut, dan ditolak, katanya.

Bupati Ketapang, Martin Ratan mengatakan bahwa dia menyambut investasi di wilayah tersebut dan penggalangan perkebunan oleh perusahaan China akan menyediakan 2.000 pekerjaan.

Dia mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak membatalkan kesepakatan mereka karena akan kehilangan peluang ekonomi.

Dia bersikeras bahwa pekerjaan di kanal yang diperkirakan panjangnya 60 kilometer, telah berhenti dan perusahaan itu hanya melakukan penanaman.

"Saluran drainase tidak akan berlanjut di lahan gambut, dan mereka berencana untuk mengangkut produk mereka dengan truk. Mereka berencana membangun jalan untuk truk tapi itu belum dimulai," katanya.

Greenpeace telah memperingatkan bahwa drainase lahan gambut Sungai Putri akan menciptakan risiko kebakaran yang signifikan dan mengancam masyarakat dan populasi orangutan. Perkebunan kelapa sawit di sekitar Sungai Putri dibakar secara ekstensif pada kebakaran tahun 2015, katanya.

Badan mitigasi bencana di Indonesia mengatakan pada hari Selasa (22/8/2017) bahwa sepertiga lebih dari 500 kebakaran musim kemarau saat ini adalah di Kalimantan Barat.

"Perusahaan ini nampaknya tidak hanya mengabaikan instruksi pemerintah tapi juga memulai kembali operasinya," kata aktivis kampanye Greenpeace Ratri Kusumohartono. "Jika pemerintah serius menghentikan kebakaran, harusnya menghentikan perusahaan ini untuk berkembang di lahan gambut dan melindungi hutan gambut kritis ini." (marloft)

Baca Juga

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
ASIAN GAMES 2018
Menpora Kembali Ingatkan Target 10 Besar

Bisnisnews.id – Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri seluruh pejabat, staf Kemenpora menggelar Halal Bihalal 1439 H tahun 2018 dengan Menpora Imam Nahrawi, Ketua Inasgoc Erick Thohir, Ketua Inapgoc Raja . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
BOLA
Gede Siapkan Layar Lebar pada Laga Persija vs Persebaya

Bisnisnews.id – Menyambut pertandingan Persjia Jakarta kontra Persebaya Surabaya yang akan tersaji pada 26 Juni 2018. Gede Widiade berjanji akan menyiapkan layar lebar di beberapa wilayah agar para supoerter The Jakmania . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Kamis, 21 Juni 2018
TRAGEDI DANAU TOBA
ABK KM Sinar Bangun dan Patugas Dishub Tigaras Diperiksa Polisi

Bisnisnews.id - Tiga petugas Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tigaras dan empat  anak buah kapal (ABK)  diperiksa pihak Kepolisian terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun di kawasan Danau Toba yang diduga membawa ratusan  . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
PIALA DUNIA
Jagoan Sayap Kiri Denmark Sewa Jet Pribadi Untuk Melihat Istrinya Melahirkan

Bisnisnews.id  -  Jagoan sayap kiri Denmark, Jonas Knudsen harus absen beberapa jam karena istri tercintanya Trine melahirkan. Ini adalah kelahiran yang ditunggu-tunggu saat  para bintang lapangan hijau  berlaga. . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Kamis, 21 Juni 2018
ANGKUTAN LEBARAN
Aktivitas Arus Balik di Bandara Adi Sutjipto dan Sumarmo Lancar

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan pemantauan atus balilboemydik di  Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta dan  Bandara Adi Sumarmo Solo. "Hari ini secara marathon saya mengunjungi dua bandara . . .
Selengkapnya