Senin, 23 April 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

POLRI
Kamis, 12 Oktober 2017 20:05 WIB

Minta Dukungan Komisi III, Anggaran Densus Tipikor  Rp 2,6 Triliun 



Bisnisnews.id - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan, total anggaran untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Polri mencapai sekitar Rp 2,6 triliun.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/10/2017)

Tito merinci kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.

"Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun,"  kata Tito Karnavian.

Dia juga menjelaskan bahwa Polri sudah menyusun struktur Densus, yang akan dipimpin oleh personel Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau berbintang dua.

Polri,  lanjutnya,  juga akan membentuk satuan-satuan tugas penanganan tindak pidana korupsi di setiap wilayah. Satuan tugas tindak pidana korupsi kewilayahan akan meliputi enam satuan tugas tipe A, 14 satuan tugas tipe B, dan 13 satuan tugas tipe C.

"Kedudukan Kepala Densus Tipikor di bawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3.560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada,"
 katanya.

Tito meminta dukungan Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor dan pemenuhan kebutuhan anggarannya.

"Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik," tambahnya.

Dia mengatakan, salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Tito meminta bantuan Komisi III DPR untuk mewujudkan kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan mengenai keberadaan tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor. (Rayza Nirwan)

Baca Juga

 

Arena  -  Senin, 23 April 2018
BOLA
Kemenpora Gelar Nobar Piala Dunia 2018

Bisnisnews.id – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menggelar nonton bareng (Nobar)  perhelatan Piala Dunia 2018 Rusia  satu bulan penuh (15 Juni - 15 Juli 2018) di Halaman Kantor Kemenpora. Sesmenpora . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
UNJUK RASA
Ribuan Pengemudi Ojek Online Menuntut Kesejahteraan dan Pengakuan

Bisnisnews.id - Ribuan pengemudi ojek online melakukan orasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senin (23/4/2018). Mereka menuntut mendorong para wakil rakyat ikut berperan mendorong diberikan subsidi, sehingga penumpang tetap bisa menikmati . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
BMKG
DKI Jakarta dan Sekitarnya Berpotensi Hujan Lebat, Angin Disertai Petir

Bisnisnews.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan dalam beberapa hari kedepan (23 -25 April 2018) terpantau adanya sirkulasi siklonik di sekitar perairan wilayah Indonesia dan adanya aliran udara . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 23 April 2018
PELAYANAN
Batik Air Klaim Sebagai Maskapai Paling Tepat Waktu di Asia Tenggara

Bisnisnews.id - Batik Air (Lion Group) pada periode Maret 2018 klaim menjadi maskapai paling tepat waktu di Asia Tenggara dan peringkat ke-56 di dunia Dilaporkan bahwa keberangkatan dan kedatangan pesawat Batik Air *on time performance/ . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
LALIN
Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Jalan Thamrin dan Sudirman

Bisnisnews.id - Sosialisasi penertiban lalulintas dengan sstem ganjil-genap di DKI Jakarta berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Hari ini sistem itu diuji coba mulai pukul 06.00-10.00 WIB. Wakil Kepala Dinas Perhubungan . . .
Selengkapnya