Jumat, 23 Februari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

Senin, 16 Oktober 2017 23:02 WIB

Anggota Komisi IV DPR Kritisi Kinerja Menteri Susi



 

Bisnisnews.id-Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menciderai prestasi Jokowi yang punya visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pasalnya, konflik berkepanjangan dengan rakyat atas kebijakan yang dikeluarkan tidak berlandaskan gotong royong. "Walau Susi mempunyai program yang merupakan turunan dari Visi Misi dan Nawacita Presiden yang ingin wujudkan Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Kepribadian dengan berlandaskan Gotong Royong, ternyata malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan Rakyat," kata Ono, dalam keteranngan tertulisnya, Senin (16/10/2017).

Menurutnya, sejak pertama kali Susi dilantik sebagai Menteri sampai menjelang tiga tahun sekarang, rakyat masih terus menyuarakan penolakan-penolakan terhadap Peraturan-peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebut saja moratorium kapal, pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, pelarangan alat tangkap, dan pelarangan Kapal Angkut Ikan Hidup.

"Sungguh konflik KKP versus Rakyat ini sangat menguras energi. Banyak waktu dan uang terbuang percuma. Dan hebatnya, tidak ada satupun kelembagaan negara ini yang mampu membuat Susi berdamai dan bergotong-royong dengan rakyat membangun negeri ini menjadi Poros Maritim Dunia," ujar Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Konflik tersebut menimbulkan kinerja Susi yang sangat buruk. Hal itu terbukti denganh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja KKP menilai disclaimer dan teguran presiden Jokowi membuktikan Susi 'bandel' dalam memimpin. Pada APBN 2016, BPK memberikan opini disclaimer dengan alasan program Kapal Bantuan dari 1.390 unit hanya terealisasi 57 unit, padahal bantuan itu telah menguras anggaran 209 Milyar lebih. Sangat jauh dari mimpi awal KKP sebanyak 3.450 unit.

"Ternyata yang kontrak hanya 754 kapal dan 636 kapal sisanya sengaja dibatalkan kontraknya. Juga ada temuan-temuan BPK lainnya seperti pekerjaan konstruksi, pembelian asset,kelebihan pembayaran, PNBP yang tidak ditagih, dan lain-lain," tambah Ono yang juga menjadi ketua umum Masyarakat Perikanan Nasional (MPN).

Bukti buruknya kinerja Menteri Susi, lanjut Ono, juga terlihat pada perjalanan realisasi APBN 2017, pasalnya hingga saat ini realisasinya baru hanya mencapai 30 persen. Padahal waktu tahun anggaran 2017 tersisa tinggal 2,5 bulan.

Ono memaparkan, sebut saja Program Bantuan Kapal 1.573 unit, hingga saat ini belum ada sama sekali yang terealisasi, walau informasinya sudah dilakukan kontrak, pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) 15 lokasi terancam gagal, dengan hanya 4 lokasi saja yang akan Soft Opening di Bulan November dan Desember, yaitu Natuna, Merauke, Sebatik, dan Saumlaki.

Bukan hanya itu, lanjut Ono, Pembangunan Kapal 100 dan 120 GT serta National Fisheries Centre (Pasar Ikan Modern) Muara Baru sudah tidak akan mungkin selesai di tahun 2017. Untuk menutup kegagalannya, kemudian KKP mencoba merubah skema anggaran menjadi Multiyears Contract.

Mekanisme perubahan di tengah jalan itu agaknya menabrak kelaziman sistem penganggaran. Pasalnya skema Multiyears Contract harusnya direncanakan dan diputuskan pada saat pembahasan RAPBN 2017 bersama dengan DPR.

Dari semua permasalahan tersebut, Ono mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak bosan-bosan menegur Menteri Susi, dan berharap agar Susi segera berubah sikap yang lebih baik ke depan dalam memimpin KKP.

"Sangatlah patut Presiden Jokowi diinformasikan telah menegur Susi Pudjiastuti atas kinerjanya selama ini. Tetapi apakah teguran itu akan merubah sikap Susi? Mari Kita lihat dan cermati seiring berjalannya waktu," jelas ono. (Rayza Nirwan)

Baca Juga

 

Internasional  -  Jumat, 23 Februari 2018
INDEKS KORUPSI
Peringkat 96, Indonesia Masih Masuk Kategori Negara Korup

Bisnisnews.id - Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2017  dan hasil penemuannya adalah sebagian besar negara di dunia hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam mengakhiri korupsi. Indonesia . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Jumat, 23 Februari 2018
EXPO
Kemenpora Pamerkan Industri Olahraga di Kemenkeu

Bisnisnews.id – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ikut berpatisipasi pada Pameran Capain Kinerja Kementerian dan Lembaga yang di gelar di Kantor Kementeria Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (22/2/2018). Pada . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 22 Februari 2018
Jurgen Klopp Ingin Kembali ke Era Bill Shankly

Bisnisnews.id – Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan, klub yang dilatihnya tersebut sarat akan sejarah yang besar dan pelatih-pelatih hebat di masa lampau salah satunya, Klopp menyebut Liverpool era Bill Shankly sebagai . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 22 Februari 2018
KLUB BOLA
AC Milan Bangkrut, Bos Asal Tiongkok Yonghong Li Teriak

Bisnisnews.id – Pemilik AC Milan Yonghong Li akhirnya buka suara dan membantah semua kabar yang menyebutkan bahwa dirinya mengalami masalah finansial dan jatuh bangkrut, Rabu (22/2/2010). Sebelumnya, keuangan Li disebut  . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 22 Februari 2018
ASIAN GAMES
Asian Games 2018 Akan Diliput 2000 Wartawan

Bisnisnews.id – Buka hanya ribuan atlet dan ofisial yang bakal menyerbu Palembang, tapi awak media juga akan membanjiri Bumi Sriwijaya guna meliput perhelatan Asian Games 2018 mendatang. Diperkirakan 2.000 wartawan akan . . .
Selengkapnya