Selasa, 24 April 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Opini / Berita

PESTA DEMOKRASI
Rabu, 03 Januari 2018 20:06 WIB

Pilkada Serentak, Mencari Pemimpin Bersih Pilihan Rakyat



Uus Sumirat
 
*) Penulis adalah praktisi, pemerhati Polhukam dan penggiat pemerintahan bersih.
 
 
Bisnisnews.id - Pemilihan Kepalan Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. Spanduk dan baliho yang menampilkan para calon mewarnai setiap sudut kota dan desa. kunjungan para kandidat ke desa, rumah ibadah, pasar dan yayasan jompo termasuk masuk ke gang-gang sempit menjadi biasa untuk menarik simpati masyarakat.
 
Namun yang perlu dicatat adalah, Pilkada bukan sebuah jaminan lahirnya pemimpin daerah ideal. Karena realitanya, banyak Kepala Daerah masuk bui. Jadi makan uang rakyat. Apa yang salah ?
 
Pilkada serentak 2018
 
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan, 27 Juli 2018 waktu pencoblosan serentak. Tercatat 171 daerah mengikuti Pilkada. Rangkaian pesta demokrasi serentak ini akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017. 
 
Pilkada serentak 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah Berikut daerah yang mengikuti Pilkada 2018 (tingkat Provinsi 17, Kota 39 dan Kabupaten sebayak 115).
 
Beberapa nama sudah bermunculan dengan memasang baliho yang mewarnai jalan-jalan dan sudut-sudut kota, bahkan dilengkapi dengan penawaran janji yang memikat untuk membius nalar rakyat dalam pelaksanaan pencoblosan nanti.
 
Namun, kita bisa melihat dewasa ini tingkat Tindak Pidana Korupsi ("TPK") oleh kepala Daerah terus meningkat. Prosentase kenaikannya pun konon lebih dari 200 persen dalam kurun waktu 2010-2017. Padahal semua calon Kepala Daerah selalu menjanjikan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ...
 
Penyebab TPK
 
Mengapa pelanggaran ini bisa terus terjadi ? Menurut hemat penulis, perbuatan Kepala Daerah yang dikategorikan sebagai TPK itu setidaknya terjadi karena tiga hal. Pertama,  karena memang itikad buruk yang sudah dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi sudah ada niat sejak awal kalau terpilih akan mengumpulkan kekayaan dari jabatannya sehingga dalam perjalannya banyak melahirkan kebijakan-kebijakan korup di dalam pengelolaan (keuangan) daerah. 
 
Kedua, karena keterbatasan pengetahuan (kebodohan) si Kepala Daerah. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tidak atau kurang memahaminya praktik-praktik pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menerapkan disiplin anggaran.
 
Ketiga, Korupsi by sistem, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan sudah terpola lingkungan birokrasi yang korup dan berisi orang-orang berjiwa korup. Jadi sudah berjalan sebuah sistem dan prosedur yang mampu membuat pejabat Kepala Daerah secara tak disadari sudah melakukan TPK.  
 
Jadi, orang baik dan terpelajar sekalipun secara tidak sadar "dijebak" oleh system sehingga mereka terikat oleh sistem tersebut yang pada akhirnya mampu memojokan si Kepala Daerah sebagai pelaku TPK. 
 
Berdasarkan data,  pada 2014, tercatat 56 kasus korupsi yang disidik KPK. Tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 57 kasus, dan pada 2016 naik lagi menjadi 99 kasus.
 
Berdasarkan data, hingga 30 September ada 78 penyidikan kasus korupsi. Pejabat negara yang paling banyak menilep uang rakyat justeru kalangan wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD yakni sebanyak 23 orang.
 
Para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga wali kota atau bupati berjumlah 10 orang. Jabatan yang juga rawan korupsi adalah pejabat eselon I, II, dan III yakni 10 orang. Dari kalangan swasta yang terlibat korupsi juga tak sedikit yakni 28 orang.
 
Modus korupsi yang paling sering dilakukan adalah penyuapan. Pada 2014 ada 20 kasus penyuapan, tahun 2015 naik menjadi 38 kasus, dan 2016 naik lagi menjadi 79 kasus penyuapan, dan tahun ini hingga 30 September sudah mencapai 55 kasus penyuapan. (*)
 
 

Baca Juga

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
DESTINASI WISATA
Reaksi Disparbud DKI Soal Kegiatan Pangkalan Pasir di Sunda Kelapa

Bisnisnews.id - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta,  Tinia  Budiati akui, Sunda Kelapa  di Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Pelabuhan heritage  dan menjadi salah satu destinasi Wisata bersejarah. . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Senin, 23 April 2018
BOLA
Mohamed Salah Jadi Pemain Terbaik versi PFA

Bisnisnews.id – Pemain Liverpool Mohamed Salah sukses meraih gelar pemain terbaik versi Professional Fotballers Association (PFA) musim 207-2018.   Mohamed Salah berhak atas gelar ini karena telah berhasil mengungguli . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Senin, 23 April 2018
BOLA
Pires Sebut Wenger Dinosaurus Terakhir

Bisnisnews.id – Legenda sepak bola Arsenal Robert Pires menyebut mantan pelatihnya Arsene Wenger sebagai sosok dinosaurus terakhir di era sepak bola zaman kini.   Pemain berkebangsaan Perancis tersebut mengatakan bahwa . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Senin, 23 April 2018
CATUR
Kejar Rating, PB Percasi Gelar Turnamen Internasional

Bisnisnews.id – Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) menggandeng produsen makanan nasional dalam menggelar JAPFA Grandmaster (GM) and Women Grandmaster (WGM) Chest Tournament 2018. Direktur Corporate . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Senin, 23 April 2018
DESTINASI
Kirab Obor Asian Games Singgahi 18 Provinsi di Indonesia

Bisnisnews.id – Ketua INASGOC Erick Thohir mengatakan, Torch Relay atau kirab obor Asian Games 2018  akan dimanfaatkan secara maksimal sebagai ajang promosi destinasi-destinasi pariwisata, seni budaya serta berbagai . . .
Selengkapnya