Rabu, 20 Juni 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Opini / Berita

PESTA DEMOKRASI
Rabu, 03 Januari 2018 20:06 WIB

Pilkada Serentak, Mencari Pemimpin Bersih Pilihan Rakyat



Uus Sumirat
 
*) Penulis adalah praktisi, pemerhati Polhukam dan penggiat pemerintahan bersih.
 
 
Bisnisnews.id - Pemilihan Kepalan Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. Spanduk dan baliho yang menampilkan para calon mewarnai setiap sudut kota dan desa. kunjungan para kandidat ke desa, rumah ibadah, pasar dan yayasan jompo termasuk masuk ke gang-gang sempit menjadi biasa untuk menarik simpati masyarakat.
 
Namun yang perlu dicatat adalah, Pilkada bukan sebuah jaminan lahirnya pemimpin daerah ideal. Karena realitanya, banyak Kepala Daerah masuk bui. Jadi makan uang rakyat. Apa yang salah ?
 
Pilkada serentak 2018
 
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan, 27 Juli 2018 waktu pencoblosan serentak. Tercatat 171 daerah mengikuti Pilkada. Rangkaian pesta demokrasi serentak ini akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017. 
 
Pilkada serentak 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah Berikut daerah yang mengikuti Pilkada 2018 (tingkat Provinsi 17, Kota 39 dan Kabupaten sebayak 115).
 
Beberapa nama sudah bermunculan dengan memasang baliho yang mewarnai jalan-jalan dan sudut-sudut kota, bahkan dilengkapi dengan penawaran janji yang memikat untuk membius nalar rakyat dalam pelaksanaan pencoblosan nanti.
 
Namun, kita bisa melihat dewasa ini tingkat Tindak Pidana Korupsi ("TPK") oleh kepala Daerah terus meningkat. Prosentase kenaikannya pun konon lebih dari 200 persen dalam kurun waktu 2010-2017. Padahal semua calon Kepala Daerah selalu menjanjikan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ...
 
Penyebab TPK
 
Mengapa pelanggaran ini bisa terus terjadi ? Menurut hemat penulis, perbuatan Kepala Daerah yang dikategorikan sebagai TPK itu setidaknya terjadi karena tiga hal. Pertama,  karena memang itikad buruk yang sudah dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi sudah ada niat sejak awal kalau terpilih akan mengumpulkan kekayaan dari jabatannya sehingga dalam perjalannya banyak melahirkan kebijakan-kebijakan korup di dalam pengelolaan (keuangan) daerah. 
 
Kedua, karena keterbatasan pengetahuan (kebodohan) si Kepala Daerah. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tidak atau kurang memahaminya praktik-praktik pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menerapkan disiplin anggaran.
 
Ketiga, Korupsi by sistem, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan sudah terpola lingkungan birokrasi yang korup dan berisi orang-orang berjiwa korup. Jadi sudah berjalan sebuah sistem dan prosedur yang mampu membuat pejabat Kepala Daerah secara tak disadari sudah melakukan TPK.  
 
Jadi, orang baik dan terpelajar sekalipun secara tidak sadar "dijebak" oleh system sehingga mereka terikat oleh sistem tersebut yang pada akhirnya mampu memojokan si Kepala Daerah sebagai pelaku TPK. 
 
Berdasarkan data,  pada 2014, tercatat 56 kasus korupsi yang disidik KPK. Tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 57 kasus, dan pada 2016 naik lagi menjadi 99 kasus.
 
Berdasarkan data, hingga 30 September ada 78 penyidikan kasus korupsi. Pejabat negara yang paling banyak menilep uang rakyat justeru kalangan wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD yakni sebanyak 23 orang.
 
Para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga wali kota atau bupati berjumlah 10 orang. Jabatan yang juga rawan korupsi adalah pejabat eselon I, II, dan III yakni 10 orang. Dari kalangan swasta yang terlibat korupsi juga tak sedikit yakni 28 orang.
 
Modus korupsi yang paling sering dilakukan adalah penyuapan. Pada 2014 ada 20 kasus penyuapan, tahun 2015 naik menjadi 38 kasus, dan 2016 naik lagi menjadi 79 kasus penyuapan, dan tahun ini hingga 30 September sudah mencapai 55 kasus penyuapan. (*)
 
 

Baca Juga

 

Nasional  -  Selasa, 19 Juni 2018
ANGKUTAN LEBARAN
Puncak Arus Balik Pemudik Dari Sumatera ke Jawa Terjadi Pada H+3

Bisnisnews.id - Arus Balik  pemudik Angkutan Lebaran 1439 H / 2018 dari Sumatera ke Jawa yang menyeberang di Bakauheni  ke Merak akan terjadi pada 20 Junk 2018 atau H+3. Sekretaris  Jenderal Kemenhub Djoko Sasono . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Selasa, 19 Juni 2018
KECELAKAAN KAPAL
KSOP Wajib Mematuhi Peraturan Keselamatan Penumpang

Bisnisnews.id  - Seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) diperintahkan mematuhi aturan tentang keselamatan. Penumpang yang diangkut harus sesuai dengan kapasitas kapal yang akan dioperasikan. Perintah . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Selasa, 19 Juni 2018
ANGKUTAN LEBARAN
Sampai H+2 Pertumbuhan Penumpang Naik 6.35 Persen

Bisnisnews.id  -  Sampai H+2 lebaran 2018 penumpang angkutan udara tercatat  2.390.501 atau naik 6.35 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai  2.247.687 penumpang. “Dari yang dilaporkan pertumbuhan . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Selasa, 19 Juni 2018
TURNAMEN
WTA Future Stars dan Kids Clinic Bergulir di Bali

Bisnisnews.id - Women Tennis Association (WTA), gelar turnamen WTA Future Stars dan WTA Kids’ Clinic 2018 di Bali  19 - 23 Juni 2018. Event bergengsi  yang akan berlangsung di lapangan tenis KONI Bali  merupakan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Selasa, 19 Juni 2018
PELAYANAN
Menhub Minta Terminal Bus Terapkan Sistem Eticketing

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan dua hal pokok yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna angkutan bus.  Yaitu,  ticketing online dan peningkatan mutu serta kualitas . . .
Selengkapnya