Selasa, 23 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Internasional / Berita

DISIPLIN FISKAL
Jumat, 05 Januari 2018 23:43 WIB

Permalukan Pemerintah, Jerman Pasang Jam Utang


Jam penunjuk utang di Jerman mulai berjalan mundur dalam 22 tahun, mencerminkan transparansi dan perbaikan keuangan negara (AFP)

Bisnisnews.id - Jam utang di Jerman yang dipasang untuk mempermalukan pemerintah terkait disiplin fiskal, mulai berjalan mundur untuk pertama kalinya dalam sejarah 22 tahun sejak 1995.

Hal bersejarah ini dianggap mencerminkan perbaikan dalam keuangan publik negara tersebut.

Jam di Berlin itu sekarang menunjukkan pundi-pundi publik bergerak ke hitam dengan tarif 78 euro per detik.

Memang pada tingkat penurunan saat ini, dibutuhkan lebih dari 800 tahun untuk membawa total hutang sebesar 2 triliun dolar turun menjadi nol.

Namun Federasi Pembayar Pajak Jerman (BdSt), yang menyiapkan jam digital itu tetap memuji perputaran tersebut sebagai pertanda baik bagi ekonomi terbesar Eropa.

Presiden Federasi Reiner Holznagel mengatakan: "Baru-baru ini pemerintah mulai bertanggung jawab atas kebijakan menumpuk hutang ini."

"Kebijakan yang merugikan generasi masa depan, untungnya sekarang dihentikan."

Tingkat hutang sebenarnya telah turun sejak 2013 menjadi sekitar 23.827 euro per orang sekarang.

Tapi Holznagel mengatakan pengaruhnya hanya tercermin dalam anggaran nasional dan regional mulai tahun ini.

Dilansir dari pemberitaan AFP, BdSt mengatur jam itu di pintu masuk markas besar Berlin pada tahun 1995.

Faktanya, negara ini dalam beberapa tahun terakhir membukukan surplus anggaran yang mencapai miliaran.

Sumber keuntungan ini diperkirakan akan terus berlanjut selama 4 tahun ke depan senilai 30 miliar eueo menurut Peter Altmaier, menterian keuangan yang sekarang.

Ketika perundingan koalisi dengan Demokrat Sosial berjalan, para politisi melihat uang tunai sebagai kesempatan untuk kemewahan dalam bentuk pemotongan pajak, belanja lebih tinggi atau investasi publik.

Dengan hutang sebesar 68,1 persen dari PDB, Jerman adalah satu dari sedikit anggota UE yang mendekati batas 60 persen yang ditetapkan dalam Perjanjian Maastricht, bersama dengan Lithuania, Estonia, Luksemburg, Finlandia dan Belanda. (Marloft)

Baca Juga

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dirjen Hubud Sikapi Kemelut Manajemen Garuda Vs APG dan Sekarga,

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengingatkan para operator penerbangan agar menyelesaikan beragam masalah yang ada di internal perusahaan asal tidak berdampak negatif terhadap keselamatan, . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
REPUTASI MASKAPAI
Seragam AirAsia Terlalu Seksi, Pemerintah Sarankan Sesuai Shariah

Bisnisnews.id - Seorang penumpang maskapai telah menyatakan rasa prihatinnya setelah mengaku bisa melihat payudara dan celana dalam pramugari. June Robertson asal New Zeland adalah penumpang yang sering terbang ke Malaysia. Tapi . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
REGULASI IMO
Kapal dan Pelabuhan Wajib Implementasikan ISPS Code

Bisnisnews.id - Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Capt. Jhonny R Silalahi menyebutkan sebanyak 348 fasilitas pelabuhan di Indonesia telah mengimplementasikan The International Ship and Port Facility Security (ISPS) . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
IPO
GMF AeroAsia Belum Menunjuk Investor Strategis

Bisnisnews.id - Direktur Utama GMF AeroAsia Iwan Juniarto, menjelaskan, hingga saat ini belum menunjuk investor strategis. Proses pemilihan masih dilakukan dan akan dibahas  dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 23 Januari 2018
KONFLIK YERUSALEM
Al-Qaeda Serukan Serangan Ke Yahudi dan Amerika Di Dunia

Bisnisnews.id - Pemimpin senior Al Qaeda telah meminta umat Islam di dunia untuk bangkit dan membunuh orang-orang Yahudi dan Amerika sebagai tanggapan atas keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota . . .
Selengkapnya