Rabu, 24 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / Berita

REGULASI TAKSI ONLINE
Selasa, 09 Januari 2018 10:56 WIB

Pemda Didesak Segera Menyelsaikan Penghitungan Kuota Kendaraan


Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (kanan) (foto dok BN)


Bisisnews.id - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi megingatkan para kepala daerah, segera menyelesaikan data penghitungan kuota kendaraan di masing-masing wilayahnya, menjelang penerapan PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus atau berbasis aplikasi online.

Pemberlakuan secara penuh regulasi angkutan khusus berbasis aplikasi online sudah cukp lama dososialisasikan dan tidak bisa lagi ditunda. "Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Budi, Selasa (9/1/2018) di Jakarta.

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang telah melakukan penghitungan kuota. Pihaknya juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya.

"Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Dirjen Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, dijelaskan Dirjen Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik.

"Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegas Dirjen Budi.

Lebih lanjut Dirjen Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian.

"Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Usia Kendaraan

Terkait usia kendaraan, Dirjen Budi menegaskan, untuk angkutan busa wisata maksimum 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

"Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara," ungkap Dirjen Budi.

Diakuinya bahwa dari pihak Organda masih meminta tambahan usia menjadi 15 tahun untuk angkutan pariwisata, namun masih dipertimbangkan belum diputuskan.

Sementara bagi bus pariwisata yang sudah memasuki batas usia 10 tahun, maka kata Dirjen Budi dapat memanfatkan busnya untuk angkutan karyawan atau AKAP dan AKDP.

"Selanjutnya untuk armada pariwisatanya diremajakan kembali dengan penyediaan bus baru," kata dia. (Syam S)

Baca Juga

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
PILKADA
KPK dan Polri Akan Menangkap Pelaku Money Politic

Bisnisnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara. "Kalau Ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
KORUPSI
Penyidik KPK Terus Mendalami Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Papua

Bisnisnews.id - Kasus dugaan korupsi pejabat Dinas PU Papua pada proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km yanng telah menyeret dua tersangka DM dan MK terus didalami Penyidik Komisi pembertasan Korupsi (KPK). Sebanyak . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Rabu, 24 Januari 2018
KEJAHATAN
Seorang Istri Menjual Suaminya Seharga Rp 500 Ribu

Bisnisnews.id - Peristiwa langka, wanita bernisisial VR, warga Jalan Tambak Wedi Baru, Surabaya Jawa Timur menjual suaminya kepada pria hidung belang senilai Rp 500 ribu dengan alasan ekonomi. Transaksi penjualan yang akhirnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
BILATERAL
Menko Polhukam Lakukan Pertemuan Dengan Menhan AS

Bisnisnews.id - Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis lakukan pertemuan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dirjen Hubud Sikapi Kemelut Manajemen Garuda Vs APG dan Sekarga,

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengingatkan para operator penerbangan agar menyelesaikan beragam masalah yang ada di internal perusahaan asal tidak berdampak negatif terhadap keselamatan, . . .
Selengkapnya