Rabu, 24 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Berita

KSP
Kamis, 11 Januari 2018 11:12 WIB

Dirjen Perhubungan Darat Optimalkan Seluruh Aset Milik Negara


Terminal Terpadu Merak, segera dioptimalkan melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Lahan (KSP).

Bisnisnews.id - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, ada tiga aset atau barang milik negara yang segera dioptimalkan. Tahap awal dilakukan di Terminal terpadu Merak, Tirtonadi Solo, Jembatan Timbang Watudodol dan Cekik dengan mekanisme Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Penandatanganan dokumen dan serahterima KSP aset-aset negara kepada pemerinah daerah (Pemda) ditargetkan sudah terealisasi pada kwartal I/2018. Saat ini seluruh dokumen dan administrasi terkait tengah dipersiapkan untuk mendukung terlaksananya KSP.

Aset-aset negara itu, Ungkap Dirjen Budi harus dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing pihak. Sekarang ini yang menjadi prioritas Kementerian Perhubungan adalah Terminal Merak Banten dan Tirtonadi Solo.

Khusus Terminal Terpadu Merak Banten, diakui Dirjen Budi masih terbentur administrasi kepemilikan, yaitu soal pemecahan sertifikat. Pihaknya kin telah meminta bantuan kepada Pemda Cilegon untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya.

Penyelesaian status aset, menjadi bagian penting yag harus diselesaikan."Hal itu harus segera dilaksanakan, karena rencana KSP belum bisa diproses apabila status aset belum jelas," ungkap Dirjen Budi.

Terhadap perusahaan BUMN yang akan melaksanakan KSP, Dirjen Budi meminta agar membuat usulan pemanfaatan Terminal terpadu Merak, Watudodol dan Cekik tersebut. "Kami juga akan segera melakukan kunjungan ke Cilegon untuk berkoordinasi dengan Pemda Cilegon dan BPN untuk melakukan pengukuran ulang lahan-lahan dimaksud," tuturnya.

Terminal Tirtonadi-Solo

Dirjen Budi mengemukakan, sebelum persyaratan administrasi pengajuan KSP dilengkapi maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan tidak dapat mengeluarkan izin KSP untuk TTM dan lokasi lainnya.

Dengan adanya KSP, nantinya sesuai pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan ada serah terima personel, pendanaan, sarana prasarana serta dokumen terkait.

"Diharapkan dengan dimulainya nanti kerja sama ini maka akan lebih mengoptimalkan pelayanan pada penumpang dan meningkatkan serta mengembangkan prasarana yang ada," ujar Dirjen Budi. (Syam S)

Baca Juga

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
PILKADA
KPK dan Polri Akan Menangkap Pelaku Money Politic

Bisnisnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara. "Kalau Ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
KORUPSI
Penyidik KPK Terus Mendalami Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Papua

Bisnisnews.id - Kasus dugaan korupsi pejabat Dinas PU Papua pada proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km yanng telah menyeret dua tersangka DM dan MK terus didalami Penyidik Komisi pembertasan Korupsi (KPK). Sebanyak . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Rabu, 24 Januari 2018
KEJAHATAN
Seorang Istri Menjual Suaminya Seharga Rp 500 Ribu

Bisnisnews.id - Peristiwa langka, wanita bernisisial VR, warga Jalan Tambak Wedi Baru, Surabaya Jawa Timur menjual suaminya kepada pria hidung belang senilai Rp 500 ribu dengan alasan ekonomi. Transaksi penjualan yang akhirnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
BILATERAL
Menko Polhukam Lakukan Pertemuan Dengan Menhan AS

Bisnisnews.id - Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis lakukan pertemuan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dirjen Hubud Sikapi Kemelut Manajemen Garuda Vs APG dan Sekarga,

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengingatkan para operator penerbangan agar menyelesaikan beragam masalah yang ada di internal perusahaan asal tidak berdampak negatif terhadap keselamatan, . . .
Selengkapnya