Minggu, 18 Februari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Logistik / Berita

PENEGAKAN HUKUM
Jumat, 19 Januari 2018 22:05 WIB

Kerugian Negara Akibat Overloading Truk Rp 43,45 Triliun per Tahun



Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan  Budi Setiyadi menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan truk angkutan barang. Terutama truk yang kelebihan dimensi dan muatan.

Data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebutkan, setiap tahunnya negara harus menanggung beban kerugian sebesar Rp 43,45 triliun akibat pelanggaran dimensi dan overloading angkutan barang di jalan raya.

Penegakan aturan angkutan jalan itu dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, PT Jasa Marga dan  Kepolisian. Terutama dalam upaya meningkatkan aspek keselamatan dan pemeliharaan jalan.

Kata Dirjen Budi, tahap awal penerapan  sanksi  berupa tilang elektronik dan selanjutnya penurunan barang. "Sekarang kami belum siap gudang dan lapangan penumpukan untuk menampung barang dari truk yang kelebihan muat," tutur Dirjen Budi saat dikonfirmasi Bisnisnews.id Jumat (19/1/2018)  terkait penindakan tegas truk angkutan barang yang melakukan pelangaran kelebuhan muat dan dimensi di jalan raya.

“Kendaraan angkutan barang yang over dimensi dan over loading, akan kami tindak tegas," ujar Dirjen Budi.

Dirjen Budi mengatakan jika dilihat dari aspek bisnis yang untung adalah pemilik barang, tetapi negara rugi besar. Dampak dari pelanggaran tersebut adalah semakin besarnya anggaran untuk pemeliharaan jalan sehingga memperlambat pembangunan jalan yang baru.

"Kita harapkan tanpa Pemerintah melakukan tindakan tegas, pemilik barang maupun pemilik kendaraan angkutan barang dengan sadar mengurangi pelanggaran," tambahnya.

Dirjen Budi juga menyampaikan untuk memulai tindakan ini, hal yang dilakukan adalah mengoperasionalkan jembatan timbang yang ada. Dalam operasionalnya, pihak swasta akan dilibatkan melakukan pendampingan kepada petugas di jembatan timbang.

Hal ini untuk evaluasi efektifitas dan efisiensi pekerjaan serta meminimalisir pungli. ”Apabila ada petugas dari jembatan timbang yang masih melakukan pungli, saya tidak segan untuk langsung memberikan sanksi dan pemutusan kontrak bagi pegawa honor," tegasny.

Dirinya mengatakan tanggal 15 Februari 2018 akan mulai kick off modernisasi jembatan timbang dimana setiap pelanggaran yang ada di jembatan timbang akan ditindak dengan menggunakan e-tilang, sehingga tidak ada lagi transaksi yang diberikan kepada petugas. Pelanggar dapat menggunakan transfer atau setor melalui ATM atau menggunakan mesin EDC yang tersedia di jembatan timbang.

Kepada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia bersama Kepolisian dihimbau untuk serempak melakukan penegakan aturan secara keseluruhan.

Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menjelaskan permasalahan over dimensi dan over loading merupakan permasalahan lama yang memiliki dampak maksimal.
 
Penegakan hukum dengan ancaman maksimal yang memiliki tujuan menimbulkan efek jera kepada pelanggar merupakan langkah serta upaya yang cukup bagus.

"Memang butuh suatu upaya-upaya yang ekstrem, awalnya memang harus dipaksa tetapi harus ada regulasi yang jelas,” ungkapnya. (Syam S)

Baca Juga

 

Industri  -  Sabtu, 17 Februari 2018
KESELAMATAN PENERBANGAN
Cuaca Ekstrim, Sektor Penerbangan Terganggu

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso  mengingatkan  semua pihak di sektor penerbangan bersatu mentaati peraturan dalam menghadapi cuaca ekstrim di bulan Februari ini. Semua pihak . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Sabtu, 17 Februari 2018
KOMPETENSI
Pekerja Perkeretaapian Wajib Memiliki Sertifikat Keterampilan

Bisnisnews.id  -  Para petugas perkeretaapian diwajibkan mengikuti uji kelaikan  sesuai bidangnya masing-masing. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub  mentargetkan, tahun ini sebanyak 2000 orang akan mendapatkan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Sabtu, 17 Februari 2018
IMO
Biaya Perawatan Prasana Kereta Api Tahun Ini Rp 1,3 Triliun

Bisnisnews.id - Ditjen Perkeretaapian Kemenhub  tahun ini alokasikan anggaran Rp 1.3 triliun untuk biaya perawatan prasarana perkeretaapian atau  Infrastructure Maintenance and Operation (IMO). Biaya yang bersumber . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Jumat, 16 Februari 2018
FASILITAS BANDARA
Area Parkir TOD M1 Soetta Beroperasi Maret 2018

Bisnisnews.id - PT Anglasa Pura II rampungkan pembangunan kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang dan  akan  beroperasi 1 Maret 2018 . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Jumat, 16 Februari 2018
BOLA
Indosiar Kejar Rating Siaran Langsung Final Piala Presiden

Bisnisnews.id – Sebagai pemegang hak siar turnamen Piala Presiden, Indosiar telah memiliki target rating mencapai 40 persen. Mengingat animo masyarkat yang sangat tinggi terhadap laga penutup Piala Presiden 2018.   . . .
Selengkapnya