Minggu, 18 Februari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

PILKADA
Rabu, 31 Januari 2018 10:10 WIB

Mendagri Didesak Segera Batalkan Penunjukan Plt Gubernur Dari TNI dan Polri



Bisnisnews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo didesak segera membatalkan penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari Polri.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (31/1/2018) menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) Pasal 201 Ayat (10), telah diatur bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur adalah dengan mengangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur baru.

Ketentuan ini, kata dia, juga secara jelas menyebutkan sekretaris jendral kementerian, sekretaris utama, sekretaris jendral kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jendral lembaga non-struktural, direktur jendral, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

"Kami meminta kepada Mentri Dalam Negeri tidak melanjutkan rencana menunjuk polisi sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Fadli.

Menurut Fadli, dengan adanya ketentuan tersebut sesungguhnya sudah jelas, jika Mendagri menunjuk selain jabatan yang ada di atas, artinya tidak berkesesuain dan berpotensi melanggar UU Pilkada.

Ia menambahkan Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga secara tegas mengatur tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Oleh sebab itu, langkah penunjukan anggota polisi aktif jadi penjabat gubernur juga berpotensi melanggar UU Kepolisian, ungkap Fadli. (Adhitio)

Baca Juga

 

Industri  -  Sabtu, 17 Februari 2018
KESELAMATAN PENERBANGAN
Cuaca Ekstrim, Sektor Penerbangan Terganggu

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso  mengingatkan  semua pihak di sektor penerbangan bersatu mentaati peraturan dalam menghadapi cuaca ekstrim di bulan Februari ini. Semua pihak . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Sabtu, 17 Februari 2018
KOMPETENSI
Pekerja Perkeretaapian Wajib Memiliki Sertifikat Keterampilan

Bisnisnews.id  -  Para petugas perkeretaapian diwajibkan mengikuti uji kelaikan  sesuai bidangnya masing-masing. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub  mentargetkan, tahun ini sebanyak 2000 orang akan mendapatkan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Sabtu, 17 Februari 2018
IMO
Biaya Perawatan Prasana Kereta Api Tahun Ini Rp 1,3 Triliun

Bisnisnews.id - Ditjen Perkeretaapian Kemenhub  tahun ini alokasikan anggaran Rp 1.3 triliun untuk biaya perawatan prasarana perkeretaapian atau  Infrastructure Maintenance and Operation (IMO). Biaya yang bersumber . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Jumat, 16 Februari 2018
FASILITAS BANDARA
Area Parkir TOD M1 Soetta Beroperasi Maret 2018

Bisnisnews.id - PT Anglasa Pura II rampungkan pembangunan kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang dan  akan  beroperasi 1 Maret 2018 . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Jumat, 16 Februari 2018
BOLA
Indosiar Kejar Rating Siaran Langsung Final Piala Presiden

Bisnisnews.id – Sebagai pemegang hak siar turnamen Piala Presiden, Indosiar telah memiliki target rating mencapai 40 persen. Mengingat animo masyarkat yang sangat tinggi terhadap laga penutup Piala Presiden 2018.   . . .
Selengkapnya