Minggu, 20 Mei 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Internasional / Berita

KRISIS MALDIVES
Selasa, 06 Februari 2018 09:22 WIB

Gawat Darurat, Mantan Presiden Maladewa Ditangkap


Abdulla Yameen (AFP)

Bisnisnews.id - Presiden Maladewa, Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat 15 hari di pulau tersebut pada hari Senin (5/2) sebelum tentara bersenjata menyerbu pengadilan tertinggi negara tersebut dan seorang mantan pemimpin ditangkap.

Kepulauan kecil di Samudera Hindia itu telah terjerumus ke dalam kekacauan, dengan presiden mengadu melawan Mahkamah Agung setelah dia menolak mematuhi perintah pada Kamis (1/2) untuk membebaskan 9 pembangkang politik.

Kebuntuan tersebut terjadi di tengah tindakan keras pemerintah selama bertahun-tahun mengenai perbedaan pendapat, dengan presiden memenjarakan hampir semua oposisi politik sejak berkuasa pada 2013.

Pada hari Senin, polisi Maladewa menangkap saudara tiri Yameen yang terasing dan mantan presiden Maumoon Abdul Gayoom yang telah memihak oposisi utama.

Mantan Presiden selama 30 tahun itu diambil dari rumahnya di ibukota Male sekitar tengah malam pada hari Senin (5/2), menurut tweet dari putrinya Yumna Maumoon.

"Saya tidak melakukan apapun untuk ditangkap," kata Gayoom dalam sebuah pesan video kepada para pendukung yang diposting di Twitter.

"Saya mendesak Anda untuk tetap teguh dalam tekad. Kami tidak akan menyerah pada pekerjaan reformasi yang sedang kami lakukan."

Pasukan bersenjata yang sangat banyak dan unit operasi khusus polisi sebelumnya telah menyerbu gedung Mahkamah Agung di mana Hakim Agung Abdulla Saeed dan lainnya berlindung, kata pengadilan di Twitter.

Ratusan orang berkumpul di luar kompleks pengadilan dan polisi menggunakan semprotan merica untuk membubarkan kerumunan orang.

Langkah mengejutkan pengadilan pada hari Kamis (1/2) juga memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan kursi 12 anggota parlemen yang dipecat karena membelot dari partai Yameen.

Oposisi sekarang memiliki suara mayoritas di majelis, yang berarti mereka berpotensi mencemari presiden.

Namun pemerintah yang telah memerintahkan polisi dan tentara untuk menolak upaya penangkapan atau pemaksaan terhadap Yameen, mengatakan pengadilan tidak berada di atas hukum.

"Putusan Mahkamah Agung menentang otoritas tertinggi di negara ini: konstitusi," juru bicara Ibrahim Hussain Shihab mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip dar AFP.

"Mahkamah Agung harus ingat bahwa hal itu juga terikat oleh undang-undang."

Dia mengatakan pemerintah akan memfasilitasi ketenangan dan menjamin keamanan semua warga dan wisatawan selama periode yang tidak biasa ini. (marloft)

 

Arena  -  Minggu, 20 Mei 2018
INAPGOC
Asian Para Games 2018 Berjalan Aman

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengingatkan Ketua Umum Panitia Nasional Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC),  Raja Sapta  Oktohari  terkait persiapan keamanan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Minggu, 20 Mei 2018
KESELAMATAN PENERBANGAN
Runway Bandara Juanda Surabaya Amblas , puluhan Penerbangan Terganggu

Bisnisnews.id - Maskapai Lion Air mengumumkan, pelayanan penerbangan dari bandara Juanda Surabaya kembali normal setelah fasilitas landas pacu (runway) dinyatakan aman (safety) untuk proses lepas landas (take off) dan mendarat . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Minggu, 20 Mei 2018
ASIAN PARA GAMES 2018
Menpora Apresiasi Kerja Keras INAPGOC

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan apresiasi kepada Panitia Nasional Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC). yang sejak tahun lalu telah menunjukan progress yang menggembirakan. . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 19 Mei 2018
RESOLUSI PBB
AS dan Australia Menolak Penyelidikan Kejahatam Perang Israel Terhadap Palestina

Bisnisnews.id  -  Amerika Serikat  dan Australia menolak dlakukannya resolusi untuk mengirim tim investigasi  menyelididki pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina, khusunya Jalur Gaza. Rapat Dewan Khusus . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 19 Mei 2018
SIDANG OKI
Wapres Jusuf Kalla Desak Hamas dan Fatah Bersatu dan Kompak

Bisnisnews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Hamas dan Fatah bersatu dan mennyelesaikan konflik internal. Dengaan demikian, dukungan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara diplomatis akan semakin memperkuat . . .
Selengkapnya