Selasa, 20 Februari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Internasional / Berita

KRISIS MALDIVES
Selasa, 06 Februari 2018 09:22 WIB

Gawat Darurat, Mantan Presiden Maladewa Ditangkap


Abdulla Yameen (AFP)

Bisnisnews.id - Presiden Maladewa, Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat 15 hari di pulau tersebut pada hari Senin (5/2) sebelum tentara bersenjata menyerbu pengadilan tertinggi negara tersebut dan seorang mantan pemimpin ditangkap.

Kepulauan kecil di Samudera Hindia itu telah terjerumus ke dalam kekacauan, dengan presiden mengadu melawan Mahkamah Agung setelah dia menolak mematuhi perintah pada Kamis (1/2) untuk membebaskan 9 pembangkang politik.

Kebuntuan tersebut terjadi di tengah tindakan keras pemerintah selama bertahun-tahun mengenai perbedaan pendapat, dengan presiden memenjarakan hampir semua oposisi politik sejak berkuasa pada 2013.

Pada hari Senin, polisi Maladewa menangkap saudara tiri Yameen yang terasing dan mantan presiden Maumoon Abdul Gayoom yang telah memihak oposisi utama.

Mantan Presiden selama 30 tahun itu diambil dari rumahnya di ibukota Male sekitar tengah malam pada hari Senin (5/2), menurut tweet dari putrinya Yumna Maumoon.

"Saya tidak melakukan apapun untuk ditangkap," kata Gayoom dalam sebuah pesan video kepada para pendukung yang diposting di Twitter.

"Saya mendesak Anda untuk tetap teguh dalam tekad. Kami tidak akan menyerah pada pekerjaan reformasi yang sedang kami lakukan."

Pasukan bersenjata yang sangat banyak dan unit operasi khusus polisi sebelumnya telah menyerbu gedung Mahkamah Agung di mana Hakim Agung Abdulla Saeed dan lainnya berlindung, kata pengadilan di Twitter.

Ratusan orang berkumpul di luar kompleks pengadilan dan polisi menggunakan semprotan merica untuk membubarkan kerumunan orang.

Langkah mengejutkan pengadilan pada hari Kamis (1/2) juga memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan kursi 12 anggota parlemen yang dipecat karena membelot dari partai Yameen.

Oposisi sekarang memiliki suara mayoritas di majelis, yang berarti mereka berpotensi mencemari presiden.

Namun pemerintah yang telah memerintahkan polisi dan tentara untuk menolak upaya penangkapan atau pemaksaan terhadap Yameen, mengatakan pengadilan tidak berada di atas hukum.

"Putusan Mahkamah Agung menentang otoritas tertinggi di negara ini: konstitusi," juru bicara Ibrahim Hussain Shihab mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip dar AFP.

"Mahkamah Agung harus ingat bahwa hal itu juga terikat oleh undang-undang."

Dia mengatakan pemerintah akan memfasilitasi ketenangan dan menjamin keamanan semua warga dan wisatawan selama periode yang tidak biasa ini. (marloft)

Baca Juga

 

Nasional  -  Senin, 19 Februari 2018
PASCA LETUSAN
Penerbangan Garuda Dari dan Ke Bandara Kualanamu Normal

Bisnisnews.id -  Direktur Produksi Garuda Indonesia Puji Nur Handayani umumkan, letusan Gunung Sinabung di Karo Sumatera Utara tidak akan mengganggu pelayanan. Penerbangan dari dan menuju Bandara Kualanamu dan sekitarnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 19 Februari 2018
PASCA LETUSAN
Penerbangan Dilarang Melintas Di Kawasan Gunung Sinabung

Bisnisnews.id - Pasca letusan Gunung Api Sinabung Senin pagi (19/2/2018) ,  Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (VPMBG) menaikkan VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) dari Orange menjadi Merah. Artinya penerbangan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 19 Februari 2018
PENERBANGAN
Bos AirAsia Group Usulkan PSC Diturunkan dan T2 Soetta Khusus LCC

Bisnisnews.id - CEO Air Asia Group Tony Fernandes mengusulkan agar tarif airport tax atau Passenger Service Charge (PSC)  diturunkan bagi penumpang  Low Cost Carrier (LCC) terkait rencananya membuka rute baru ke destinasi . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 19 Februari 2018
PENERBANGAN
Transportasi Udara Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bisnisnews.id - Sektor transportasi udara memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik makro maupun mikro. Secara makro diukur dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 19 Februari 2018
PELAYANAN
PTP Operasikan Billing Centre Terminal 1.2 dan 3

Bisnisnews.id - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) terus berbenah meningkatkan pelayanannya dengan memodernisasi fasilitas pusat layanan pembayaran jasa kepelabuhanan (billing centre) di terminal 1, terminal 2, dan terminal 3. . . .
Selengkapnya