Senin, 23 April 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

PARLEMEN
Senin, 12 Februari 2018 21:14 WIB

Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU MD3 Jadi Undang-Undang



Bisnisnews.id - Aksi walk out Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP tidak mempengaruhi putusan Rapat Paripurna DPR RI, Senin (12/2/2018) yang menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang.

Mayoritas peserta Rapat Paripurna DPR menyatakan setuju, ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

 Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan kedua UU MD3 mencakup penambahan jumlah Pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian; penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; dan penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.

Dia mengatakan penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat.

Rapat Parpurna itu diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.

"Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," usul Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.

Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD syarat kepentingan politis.

Dia menilai penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR dan DPD justru akan menciptakan oligarkhi dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg.(Adhitio)

Baca Juga

 

Industri  -  Sabtu, 21 April 2018
PESAWAT DELAY
Berikut Penjelasan Lion Group Soal Keterlambatan Puluhan Penerbangannya

Bisnisnews.id -   Puluhan penerbangan  Lion Air Group Sabtu (21/4/201) memgalami keterlambatan  (delayed) dari dan ke Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan (PLM) . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Jumat, 20 April 2018
BOLA
Wenger Akhirnya Tinggalkan Kursi Kepelatihan Arsenal

Bisnisnews.id – Pelatih berkebangsaan Perancis Arsene Wenger akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir panjangnya bersama Arsenal saat musim 2017/2018 resmi ditutup.   Sebelumnya para fans The Gunners memang sudah . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Jumat, 20 April 2018
DESTINASI WISATA
Pelabuhan Heritage Sunda Kelapa Kini Menjadi Pangkalan Pasir

Bisnisnews.id -  Sunda Kelapa sebagai pelabuhan warisan budaya (heritage) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan sebagai daerah kunjungan wisatawan banyak dikeluhkan masyarakat. Kondisinya menjadi tidak terawat dan . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Jumat, 20 April 2018
ASIAN GAMES
Delegasi China Taipei Apresiasi Kerja Keras INASGOC

Bisnisnews.id – National Olympic Committee (NOC) China Taipei melakukan kunjungan ke Indoensia selama lima hari terhitung dari tanggal 15-20 April. Hal tersebut guna melihat persiapan Kota Jakarta dan Palembang selaku tuan . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Jumat, 20 April 2018
MUNASLUB
KONI Tentukan Tuan Rumah PON 2024

Bisnisnews.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat akan menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang di laksanakan pada tanggal 24-25 April 2018 di Hotek Bidakara, Jakarta.   Adapun . . .
Selengkapnya