Selasa, 20 Februari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

PARLEMEN
Senin, 12 Februari 2018 21:14 WIB

Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU MD3 Jadi Undang-Undang



Bisnisnews.id - Aksi walk out Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP tidak mempengaruhi putusan Rapat Paripurna DPR RI, Senin (12/2/2018) yang menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang.

Mayoritas peserta Rapat Paripurna DPR menyatakan setuju, ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

 Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan kedua UU MD3 mencakup penambahan jumlah Pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian; penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; dan penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.

Dia mengatakan penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat.

Rapat Parpurna itu diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.

"Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," usul Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.

Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD syarat kepentingan politis.

Dia menilai penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR dan DPD justru akan menciptakan oligarkhi dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg.(Adhitio)

Baca Juga

 

Nasional  -  Senin, 19 Februari 2018
PASCA LETUSAN
Penerbangan Garuda Dari dan Ke Bandara Kualanamu Normal

Bisnisnews.id -  Direktur Produksi Garuda Indonesia Puji Nur Handayani umumkan, letusan Gunung Sinabung di Karo Sumatera Utara tidak akan mengganggu pelayanan. Penerbangan dari dan menuju Bandara Kualanamu dan sekitarnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 19 Februari 2018
PASCA LETUSAN
Penerbangan Dilarang Melintas Di Kawasan Gunung Sinabung

Bisnisnews.id - Pasca letusan Gunung Api Sinabung Senin pagi (19/2/2018) ,  Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (VPMBG) menaikkan VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) dari Orange menjadi Merah. Artinya penerbangan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 19 Februari 2018
PENERBANGAN
Bos AirAsia Group Usulkan PSC Diturunkan dan T2 Soetta Khusus LCC

Bisnisnews.id - CEO Air Asia Group Tony Fernandes mengusulkan agar tarif airport tax atau Passenger Service Charge (PSC)  diturunkan bagi penumpang  Low Cost Carrier (LCC) terkait rencananya membuka rute baru ke destinasi . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 19 Februari 2018
PENERBANGAN
Transportasi Udara Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bisnisnews.id - Sektor transportasi udara memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik makro maupun mikro. Secara makro diukur dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 19 Februari 2018
PELAYANAN
PTP Operasikan Billing Centre Terminal 1.2 dan 3

Bisnisnews.id - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) terus berbenah meningkatkan pelayanannya dengan memodernisasi fasilitas pusat layanan pembayaran jasa kepelabuhanan (billing centre) di terminal 1, terminal 2, dan terminal 3. . . .
Selengkapnya