Jumat, 22 Juni 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

PARLEMEN
Senin, 12 Februari 2018 21:14 WIB

Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU MD3 Jadi Undang-Undang



Bisnisnews.id - Aksi walk out Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP tidak mempengaruhi putusan Rapat Paripurna DPR RI, Senin (12/2/2018) yang menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang.

Mayoritas peserta Rapat Paripurna DPR menyatakan setuju, ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

 Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan kedua UU MD3 mencakup penambahan jumlah Pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian; penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; dan penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.

Dia mengatakan penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat.

Rapat Parpurna itu diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.

"Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," usul Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.

Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD syarat kepentingan politis.

Dia menilai penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR dan DPD justru akan menciptakan oligarkhi dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg.(Adhitio)

Baca Juga

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
ASIAN GAMES 2018
Menpora Kembali Ingatkan Target 10 Besar

Bisnisnews.id – Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri seluruh pejabat, staf Kemenpora menggelar Halal Bihalal 1439 H tahun 2018 dengan Menpora Imam Nahrawi, Ketua Inasgoc Erick Thohir, Ketua Inapgoc Raja . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
BOLA
Gede Siapkan Layar Lebar pada Laga Persija vs Persebaya

Bisnisnews.id – Menyambut pertandingan Persjia Jakarta kontra Persebaya Surabaya yang akan tersaji pada 26 Juni 2018. Gede Widiade berjanji akan menyiapkan layar lebar di beberapa wilayah agar para supoerter The Jakmania . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Kamis, 21 Juni 2018
TRAGEDI DANAU TOBA
ABK KM Sinar Bangun dan Patugas Dishub Tigaras Diperiksa Polisi

Bisnisnews.id - Tiga petugas Dinas Perhubungan di Pelabuhan Tigaras dan empat  anak buah kapal (ABK)  diperiksa pihak Kepolisian terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun di kawasan Danau Toba yang diduga membawa ratusan  . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 21 Juni 2018
PIALA DUNIA
Jagoan Sayap Kiri Denmark Sewa Jet Pribadi Untuk Melihat Istrinya Melahirkan

Bisnisnews.id  -  Jagoan sayap kiri Denmark, Jonas Knudsen harus absen beberapa jam karena istri tercintanya Trine melahirkan. Ini adalah kelahiran yang ditunggu-tunggu saat  para bintang lapangan hijau  berlaga. . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Kamis, 21 Juni 2018
ANGKUTAN LEBARAN
Aktivitas Arus Balik di Bandara Adi Sutjipto dan Sumarmo Lancar

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso melakukan pemantauan atus balilboemydik di  Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta dan  Bandara Adi Sumarmo Solo. "Hari ini secara marathon saya mengunjungi dua bandara . . .
Selengkapnya