Jumat, 25 Mei 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Berita

REGULASI
Senin, 19 Maret 2018 07:32 WIB

Ratusan Izin Badan Usaha Pelabuhan Terancam Sanksi Pembekuan


Ketu Umum DPP ABUPI Aulia Febrial Fatwa (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum I David Rahadian, Wakil Ketua Umum II Ariyanto Purboyo dan Sekjen Liana Trisnawati, saat memberikan penjelasan terkait Evaluasi izin BUP.

Bisnisnews.id -  Ratusan Badan Usaha Pelabuhan (BUP)  yang belum melakukan konsesi pengusahaan pelabuhan selama  tiga tahun sejak terbitnya PM  51/2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, izinnya langsung dicabut dan tidak berlaku.

Peringatan pencabutan  izin BUP  itu sendiri tertuang dalam surat Dirjen Perhubungan Laut No.PP.001/1/4/DTPL-18 perihal  evaluasi  izin usaha sebagai  BUP.  Disebutkan,  seluruh badan usaha yang telah mengantongi izin BUP wajib membuat laporan kegiatannya selama tiga tahun sampai 24 Februari 2018.

Ketua Umum DPP Assosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI)  Aulia Febrial Fatwa mengatakan,  sesuai surat Dirjen Perhubungan Laut bila sampai waktu yang telah ditentukan para pemegang izin  BUP belum juga melaporkan kegiatannya, dengan sendirinya izin tidak berlaku lagi.

PM 51/2015 mulai berlaku 24 Februari. Artinya,  kalau pemegang  BUP yang jumlahanya mencapai 223 badan usaha  di luar Pelindo, tidak melakukan  konsesi pengusahaan, seperti yang diwajibkan,  dengan sendirinya izin BUP-nya tidak berlaku.
Konsesi pengusahaa pelabuhan itu dapat dilakukan dengan operator pelabuhan, seperti Pelindo I - IV atau pemerintah  melalui skema public-private partnerships (PPP).

Sekarang ini, tutur Aulia, Anggota ABUPI yang jumlahnya sekitar 40 Badan Usaha pemegang BUP selamat dari sanksi pencabutan izin. Karena,  telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

"Anggota kami sudah melakukan penyesuaian dan konsesi pengusahaan.  Memang  masih banyak yang belum melakukan konsesi tapi telah mengusahakan kegiatan kepelabuhanan dan kegiatannya itu dilaporkan kepada regulator,"  tutur Aulia,  Minggu (18/3/2018) dalam menyikapi  surat Dirjen Perhububgan Laut terkait batas waktu laporan kegiatan bagi pemegang izin BUP.

"Jauh sebelum keluarnya surat Dirjen Perhubungan Laut kami selalu mengingatkan para pelaku usaha pemegang izin BUP untuk segera melakukan konsesi kegiatan atau kegiatan kepelabuhanan lainnya. Tapi tidak didengar, dan ketika muncul surat Dirjen Perhubungan  Laut dan sanksi  pencabutan mereka baru teriak," tegas Aulia.

Diakui, banyak badan usaha BUP  meminta  ABUPI  untuk melakukan pembatalan batas waktu laporan. Hal itu,  ungkap Aulia tidak mungkin dilakukan. Kewajiban konsesi bagi  pemegang BUP dan laporan kegiatan  tidak bisa dicabut, tapi harus dilaksanakan.

" Ada sejumlah perusahaan pemegang BUP meminta ABUPI memperjuangkan agar peraturan peraturan dibatalkan. Tidak mungkin kami melakukan itu, karena yang mengeluarkan peraturan adalah Ditjen Perhubungan Laut, " tutur Aulia.

Wakil Ketua  I ABUPI bidang  Organisasi, David Rahadian menambahkan, sebagai tanggungjawab organisasi,  jauh sebelumnya telah mengingatkan para pemegang BUP untuk segera melakukan konsesi pengusahaan kepelabuhanan, agar tidak terkena sanksi pencabutan.

Para pemegang izin BUP bahkan disarankan, kalau tidak memiliki kecukupan modal untuk melakukan konsesi pengusahaan,  bisa melakukan kegiatan lain yang terkait dengan kepelabuhanan.

"Prioritasnya pasti anggota ABUPI,  badan usaha di luar anggota tetap kami beri tahu. Tapi khusus anggota kami selalu memberikan bimbingan dan arahan, karena sesuai regulasi yang ada, pengusahaan pelabuhan banyak dan bisa dilakukan satu saja sudah bisa menggugurkan pembekuan    asal membuat laporan," jelasnya.

Pada sisi lain Aulia menjelaskan, adanya keraguan para badan usaha pemegang BUP untuk melakukan konsesi pengusahaan. Selain padat modal, aset yang dimiliki akan diserahkan kepada pemerintah setelah habis masa konsesi.

"Lahan harus milik sendiri, mempunyai SDM  yang telah memiliki sertifikasi kepelabuhanan. Membangun infrastruktur, tapi setelah habis masa konsesi diserahkan ke pemerintah. Tidak semua swasta berani melakukan ini," jelasnya. (Syam S)

 

Arena  -  Kamis, 24 Mei 2018
PEMUDA
Kirab Pemuda 2018 Siap Bergulir 5 Septermber Mendatang

Bisnisnews.id – Untuk mematangkan persiapan Kirab Pemuda 2018, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kirab Pemuda 2018 bersama perwakilan 34 provinsi, dan 100 perwakilan . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 24 Mei 2018
ATLET
Menpora Berjanji Tambahkan Anggaran Peralatan Layar

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyetujui penambahan anggaran perlatan untuk Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PB Porlasi) jelang Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.   "Kami . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Kamis, 24 Mei 2018
TRANSPORTASI
Naik Transjakarta Gratis Selama Asian Games 2018

Bisnisnews.id – Panitia pelaksana Asian Games (INASGOC) berserta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggelar rapat progres persiapan pesta olahraga bangsa Asia yang akan bergulir 86 hari lagi.   Rapat yang dipimpin . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Kamis, 24 Mei 2018
INVESTIGASI
Rusia Bertanggung Jawab Di Balik Serangan MH17

Bisnisnews.id - Peneliti internasional telah menyimpulkan bahwa rudal yang menyerang Malaysia Airlines MH17 empat tahun lalu berasal dari unit militer yang berbasis di Rusia. Misil ditembakkan oleh angkatan bersenjata Rusia yang . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Kamis, 24 Mei 2018
DIPLOMASI
Trump Tarik Diri Dari KTT Korut

Bisnisnews.id - Presiden AS Donald Trump telah membatalkan pertemuan KTT dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan dunia telah "kehilangan peluang besar untuk perdamaian abadi". Dia mengatakan keputusannya adalah karena . . .
Selengkapnya