Senin, 23 April 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Nusantara / Berita

DAERAH TERTINGGAL
Selasa, 20 Maret 2018 10:38 WIB

Pemda Subar Meminta Pemerintah Pusat Membantu Kabupaten Kepulauan Mentawai


Rumah warga di Kabuopaten Kepulauan Mentawai yang berharap uluran tangan pemerintah pusat agar tidak lagi menjadi daerah tertinggal.


Bisnisnews.id - Pemda Sumatera Barat berharap pemerinta pusat memberikan bantuan kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga keluar dari status daerah tertinggal pada 2019.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit berharap perhatian pemerintah pusat itu akan membangitkan perekonomian Kabupaten kepulauan Mentwai, sehingga tidak terus menerus menjadi daerah tertinggal.

"Berbagai program bantuan dari kementerian menunjukkan perhatian pada Mentawai dan ini menjadi harapan bagi daerah ini untuk bisa keluar dari status tertinggal," kata Nasrul, Selasa.

Dari tiga daerah tertinggal di Sumbar, Mentawai dinilai paling sulit keluar dari status itu karena dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, Mentawai berada pada peringkat 76.

Dua kabupaten lain masing-masing Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 35 dan Pasaman Barat pada peringkat 33.

Namun, perhatian dari pemerintah pusat untuk kabupaten kepulauan yang merupakan salah satu daerah terluar di Indonesia itu memberikan harapan Mentawai bisa sama cepatnya dengan dua kabupaten lain untuk keluar dari status tertinggal.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Mentawai pada 2015 setelah bencana tsunami dan memberikan perhatian lebih pada kabupaten itu.

Setelah itu beberapa orang menteri juga mengunjungi daerah yang memiliki keindahan alam dan potensi wisata luar biasa itu.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat mininjau langsung Februari 2018 mengatakan pemerintah berkomitmen menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

Menkopolhukam Wiranto juga mengirimkan Tim Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk meninjau pelaksanaan program di pulau terluar yang berpenghuni selama 2017.

Ada enam kriteria dan 27 indikator yang menjadi acuan daerah dikatakan tertinggal. Enam kriteria itu masing-masing perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Sesuai RPJMN dari 122 daerah tertinggal saat ini, sekitar 80 diantaranya bisa keluar dari status itu pada 2020. (Ari)

Sumber: Ataranews

Baca Juga

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
BMKG
DKI Jakarta dan Sekitarnya Berpotensi Hujan Lebat, Angin Disertai Petir

Bisnisnews.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan dalam beberapa hari kedepan (23 -25 April 2018) terpantau adanya sirkulasi siklonik di sekitar perairan wilayah Indonesia dan adanya aliran udara . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 23 April 2018
PELAYANAN
Batik Air Klaim Sebagai Maskapai Paling Tepat Waktu di Asia Tenggara

Bisnisnews.id - Batik Air (Lion Group) pada periode Maret 2018 klaim menjadi maskapai paling tepat waktu di Asia Tenggara dan peringkat ke-56 di dunia Dilaporkan bahwa keberangkatan dan kedatangan pesawat Batik Air *on time performance/ . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
LALIN
Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Jalan Thamrin dan Sudirman

Bisnisnews.id - Sosialisasi penertiban lalulintas dengan sstem ganjil-genap di DKI Jakarta berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Hari ini sistem itu diuji coba mulai pukul 06.00-10.00 WIB. Wakil Kepala Dinas Perhubungan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 23 April 2018
PILPRES
Jokowi: Jangan Recoki Degan Urusan Elektabilitas

Bisnisnews.id - Presiden Joko Widodo menngatakan, dirinya masih sangat fokus memimpin pemerintahan dan meneyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan jangan direcoki oleh beragam elektabilitas. "Saya masih fokus konsentrasi pada . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Senin, 23 April 2018
UNJUK RASA
7.000 Personil Polri Diterjunkan Amankan Demo Ojek Daring di DPR/MPR

Bisnisnews.id - Polda Metro Jaya menurunkan 7.000 personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring (online) di depan Gedung DPR/MPR RI Senin (23/4/2018). Kelompok massa bernama Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia . . .
Selengkapnya