Selasa, 23 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Agrobisnis / Berita

SENGKETA DAGANG
Jumat, 23 Desember 2016 13:02 WIB

Indonesia Terbukti Hambat Ekspor, WTO Menangkan AS dan Selandia Baru 


Tim Ritchie, Kepala Asosiasi Industri Daging mengatakan pembatasan impor telah menyebabkan pasokan daging berkurang dan harga naik di Indonesia.

Bisnisnews.id - Selandia Baru dan Amerika Serikat telah memenangkan sengketa yang diajukan lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait hambatan perdagangan yang dilakukan Indonesia dan menyebabkan runtuhnya ekspor daging sapi Selandia Baru ke Asia Tenggara.

WTO memenangkan 18 klaim yang diajukan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat sejak tahun 2013, mengenai hambatan non-tarif pertanian yang diberlakukan Indonesia sejak 2011. Hambatan ini meliputi produk hortikultura dan hewan, produk hewan dan larangan impor, penggunaan dan pembatasan penjualan, persyaratan lisensi ketat dan persyaratan pembelian dalam negeri. 

Indonesia, negara keempat terpadat di dunia, memperkenalkan impor pembatasan kuota daging sapi pada tahun 2011 sebagai bagian dari program mandiri produk pertanian. Hal ini menyebabkan penurunan ekspor daging sapi Selandia Baru ke Indonesia dari 48.823 ton senilai 185 juta dollar di tahun 2010 turun ke 10.206 ton senilai 48,8 juta dollar di tahun 2012. Hambatan ini mengakibatkan sektor daging sapi Selandia Baru kehilangan nilai perdagangan 1 miliar dollar dan merugikan eksportir apel, kentang dan bawang.

" Ini adalah keadilan perdagangan bagi seluruh eksportir pertanian, termasuk Selandia Baru. Contoh bahwa pemerintah berusaha proaktif melaksanakan haknya di perjanjian perdagangan untuk mengatasi hambatan non-tarif," kata Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay.

" Sebagai hasilnya, kami telah melihat beberapa perbaikan peraturan yang mengimplementasikan keputusan WTO."

McClay juga mengatakan Selandia Baru memiliki kerjasama yang erat dengan Indonesia, jadi ia tidak melihat alasan mengapa keputusan WTO akan mengurangi ikatan antar mereka, "Bahkan teman dekat sesekali akan memiliki perbedaan pendapat, dan WTO membantu melindungi perbedaan kebijakan perdagangan dari hubungan bilateral yang lebih luas," katanya.

Sementara Michael Froman, Representatif Perdagangan AS, Kamis (22/12) mengatakan, " Laporan WTO akan menghilangkan pembatasan perdagangan produk pertanian Amerika, yang memungkinkan petani AS untuk menjual produk-produk berkualitas tinggi kepada pelanggan di Indonesia."

Seperti dilansir dari Scoop Business, Indonesia memiliki waktu sampai awal 2017 untuk mengajukan banding atas keputusan WTO. Jika tidak ada banding, laporan panel ini diharapkan secara resmi mengikat seluruh anggota WTO secara hukum pada Februari 2017, dan Indonesia wajib comply sesuai jangka waktu sewajarnya. (marloft/syam)


Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONFLIK YERUSALEM
Kedutaan Amerika Pindah Ke Yerusalem Akhir 2019

Bisnisnews.id - Wakil Presiden AS Mike Pence berjanji untuk memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem pada akhir 2019 dalam sebuah pidato hari Senin 22 Januari ke parlemen Israel. Saat Pence berbicara, Presiden Palestina . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
EKONOMI GLOBAL
Terdorong Reformasi Pajak AS, IMF Revisi Prospek Ekonomi Dunia

Bisnisnews.id - Perekonomian global pulih secara bersamaan dengan kecepatan lebih kuat, dan akan mendapatkan dorongan jangka pendek dari pemotongan pajak AS, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Senin 22 Januari. Dalam . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 22 Januari 2018
UMKM
AP I Gelar Pameran dan Peragaan Busana Daerah

Bisnisnews.id – Manajemen PT Angkasa Pura I menggelar  peragaan busana  pakaian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peragaan  busana diselenggarakan di ruang tunggu domestik Bandara . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONGRES
Menhub Ajak Mahasiswa Membangun Indonesia

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemuda membangun seluruh daerah di Indonesia secara bersama-sama. Oleh karenanya konektivitas menjadi suatu keharusan agar Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
BPIH
Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Naik 2,58 Persen

Bisnisnews.id - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini diperkirakan bakal naik sebesar 2,58 persen. Usulan kenaikan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan . . .
Selengkapnya