Akhir Tahun MUI, Indonesia Tegakkan Politik Bebas Aktif Dan Tolak Hubungan Dengan Israel

BisnisNews.id -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah  Indonesia tetap meneguhkan politik  luar negeri Indonesia bebas aktif dan tampil sebagai juru damai (peace maker) dalam menyelesaikan atau mencari solusi berbagai konflik di dunia misalnya, Israel-Palestina, Azarbeijan-Armenia, dan Afghanistan. 

"Khusus  komitmen membela Palestina, MUI memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk tidak membuka peluang normalisasi hubungan dengan Israel meskipun ada iming-iming Indonesia akan diberi bantuan finansial," kata Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional di Jakarta,  Kamis (31/12/2020).

Dikatakan,  membuka hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Israel akan sangat melukai perasaan bangsa Palestina dan bahkan masyarakat Indonesia. "MUI sebagai payung  besar organisasi-organisasi Islam tetap berkomitmen dan melakukan berbagai program untuk mewujudkan perdamaian dan kerahmatan,"     kata Sudarnoto lagi. 

Menurut dia, penindasan dan kekejaman terhadap umat Islam terjadi di banyak tempat dan  negara bahkan dilakukan oleh pemerintah. Di India, misalnya, umat Islam yang minoritas telah terdiskriminasi secara social, ekonomi, bahkan hukum dan politik apalagi sejak undang-undang kewarganegaraan India menempatkan muslim sebagai warga kelas dua. 

"Tindakan permusuhan dan kebencian terhadap umat Islam dan Islam (Islamofobia) benar-benar dilakukan. Semangat Islamofobia disebarkan dengan mengatakan, antara lain, orang Islam adalah penyebar Covid 19," jelas Sudarnoto. 

Sementara,  perlakuan pemerintah India dan kelompok-kelompok ekstrim Hindu India telah merusak prinsip-prinsip demokrasi, dan menghancurkan kemanusiaan. 

"Keberadaan dan posisi umat Islam minoritas di sejumlah negara non-muslim tidak mendapat perhatian. Mereka mengalami berbagai tindakan di luar batas kemanusiaan," papar Ketua MUI dalam oeaan akhir tahjn 2020 ini. 

Prinsip dan nilai-nilai demokrasi,  keadilan, dan kemanusiaan dilanggar secara sistimatik yang dilakukan pemerintah dan kelompok politik dan ideologi sekular-radikal dan bahkan kelompok agama tertentu. Hak-hak keagamaan dan bahkan keselamatan dan hidup mereka terancam. 

Selain di India, hal ini juga dialami misalnya oleh muslim di Kashmir,  Myanmar dan Uyghur. Beberapa kasus diskriminasi, bully,  penistaan terhadap muslim di beberapa wilayah di Australia,  Eropa dan Amerika juga terjadi. 

"Sikap fobia terhadap Islam dan umat Islam juga ditunjukkan di Perancis antara lain melalui pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron beberapa waktu yang lalu. Atas nama kebebasan berekspresi, pemerintah membiarkan dan melindungi penghinaan dan penistaaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam," tegas Sudarnoto.(elm/helmi)