Komitmen Menata Transportasi Humanis di Kota Jakarta
Minggu, 07 Februari 2021, 12:46 WIB
BisnisNews.id -- Kota Jakarta telah memberikan inspiratif bagi daerah untuk menata transportasi umum yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Terlepas dengan segala kekurangan, akan tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi 15 tahun yang lalu.
Kota Jakarta menjadi lirikan banyak lembaga internasional untuk memberikan penghargaan atas keberhasilannya. Keberhasilan hasil kerja banyak pihak termasuk dukungan warganya
Secara objektif memang, Jakarta dalam lima tahun terakhir mengalami perbaikan yang signifikan untuk sektor transportasinya. Memiliki Bus Trans Jakarta, LRT dan MRT yang memberikan pelayanan bagus, dan perbaikan pelayanan Transjakarta.
Juga adanya inovasi Program JakLingko. Sebagai layanan first mile dan last mile, angkutan yang menghubungkan tempat tinggal ke halte bus dan stasiun dengan tujuan perjalanan (final destination).
Program JakLingko ini tidak mudah, karena mengkonversi dari layanan angkot (mikrolet, KWK, dan lain-lain) yang konvensional, dengan kepemilikan perorangan, sistem setoran, ke sistem layanan JakLingko yang pembayarannya cashless dan sopirnya digaji bulanan.
Di akhir masa Jabatan Gubernur Basuki Tjahja Purnama sudah memulai dengan memberikan layanan gratis bagi penunpang angkot pada pagi dan sore untuk sejumlah 10 rute angkot di Jakarta. Anggaran DKI Jakarta memungkinkan untuk memberikan layanan gratis angkot se-Jakarta.
Jalur sepeda juga dibangun sepanjang 63 kilometer. Memang masih perlu pengawasan, karena akivitas parkir di tepi jalan masih eksis dan pelanggaran ojek daring menggunakan jalur sepeda masih juga terjadi. Yang diperlukan jalur sepeda melindingi pesepeda, yakni dilengkapi batasan fisik sepanjang jalur sepeda yang dibangun.
Sementara, masih banyak kota yang saat ini bermasalah dengan layanan angkot mungkin saja bisa menggunakan model JakLingko ini sebagai referensi solusi. Namun kendalanya adalah terbatasnya APBD.
Selain itu, peran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menata KRL Jabodetabek mulai tahun 2013 dengan mengangkut sekitar 350 ribu penumpang per hari. Sekarang sudah mencapai 1 juta penumpang per hari.
Demikian pula dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2016, turut memberikan kontribusi perbaikan kondisi transportasi di Jakarta.
Mobilitas masyarakat tidak dapat dibatasi wilayah administratif. Oleh sebab itu, BPTJ telah memiliki Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) salah satunya memiliki target pengguna transportasi umum mencapai 60 persen di tahun 2029. Tahapannya dimulai tahun 2019 mencapai 20 persen dan tahun 2024 targentya 40 persen di wilayah Jabodetabek.
Perlu Bantuan Pemerintah Pusat
Agar kesuksesan Jakarta membangun dan mengembangkan dapat terjadi di daerah lain, perlu komitmen bersama, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah. Agak susah kalau tidak dibantu (Pemerintah) pusat.
Selain intervensi pemerintah pusat, komitmen kepala daerah juga diperlukan. Sayangnya, komitmen pemerintah daerah di banyak daerah kebanyakan masih minim. Tidak hanya itu, anggaran yang minim, tidak sebesar DKI Jakarta, juga jadi halangan.
Tahun 2019, dalam komitmen membangun transportasi massal di Jakarta dalam jangka waktu 10 tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hadapan pemerintah pusat mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun transportasi mencapai Rp605 triliun.
Dana itu dipakai untuk menambah armada dan jangkauan Transjakarta, MRT, serta kereta ringan (LRT). Bagaimanapun, Jakarta sudah bisa menjadi kota percontohan penataan transportasi perkotaan bagi kota-kota lain di Indonesia. Keberhasilan itu, sekali lagi, terwujud karena komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.
Gubernur terdahulu, misalnya, juga memiliki andil. Gubernur Sutiyoso melakukan gebrakan dengan memulai operasi Busway Trans Jakarta di tiga koridor. Dilanjutkan Gubernur Fauzi Bowo melanjutkan untuk koridor berikutnya dan mulai merintis pembangunan MRT di Lebak Bulus.
Era Gubernur Joko Widodo menancapkan mulainya pembangunan MRT di Dukuh Atas, penataan trotoar, bus tingkat wisata. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menuntaskan pembangunan 13 koridor Busway Trans Jakarta, penggunaan bus lantai rendah (low deck), Simpang Susun Semanggi, penataan dan pelebaran trotoar yang sebagian dapat dimanfaatkan jalur sepeda dan memulai angkot gratis pada 10 rute saat jam sibuk pagi dan sore.
Masa kepemimpinan Gubernur Jarot Saiful Hidayat yang relatif pendek 4 bulan melanjutkan program yang sudah dikerjakan Gub. Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya.
BPTJ dan Hasil Inovasinya
Kemudian, munculnya BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dengan Bus Trans Jabodetabek dan Bus JRConnexion sejak 2016 atau PT KAI dan PT KCI dengan operasionalisasi KRL Jabodetabek sejak 2013 adalah wujud kepedulian BUMN dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengukuhan program Pola Transportasi Makro (PTM) dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di DKI Jakarta juga berperan.
Program PTM mempunyai strategi yang meliputi pengembangan angkutan umum, pembatasan lalu lintas, dan peningkatan kapasitas jaringan. PTM yang dibuat dalam perda menjadi penguat para gubernur DKI untuk mewujudkan transportasi yang humanis di Jakarta. Setiap kepala daerah atau gubernur di Jakarta memiliki kontribusi dengan inovasi masing-masing.
*Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat/elm
