MUI dan Seruan Untuk Melindungi Umat Islam Pasca Krisis Politik Myanmar
Jumat, 05 Februari 2021, 06:54 WIB
BisnisNews.id -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional sebagai wakil umat Islam Indonesia mendukung pernyataan Pemerintah Indonesia, Senin (1/2/2021) lalu. Melalui Menlu Retno LP Marsudi, Indonesia menyampaikan rasa prihatin atas situasi politik di Myanmar.
"Selajutnya, MUI mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga situasi tidak semakin memburuk," sebut siaran pers MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Bunyan Saptomo di Jakarta.
Dikatakan, MUI mengharapkan kiranya dialog yang disarankan Pemerintah Indonesia tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Myanmar, termasuk masyarakat Muslim di sana. Mereka itu, diantaranya Muslim Rohingya yang selama ini mengalami diskriminasi, pembunuhan dan pengusiran paksa.
Menurut berbagai laporan media, saat ini tercatat lebih dari 700 ribu Muslim terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan berbagai Negara, termasuk ke Indonesia.
MUI juga menyerukan penguasa di Myanmar melaksanakan resolusi PBB (Desember 2019) yang menyerukan kepada Pemerintah Myanmar untuk melindungi semua kelompok minoritas, termasuk minoritas Muslim di negeri itu.
"Selain itu juga memastikan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Rohingya," kata Bunyan lagi.
MUI juga menyerukan penguasa di Myanmar menindaklanjuti keputusan International Court of Justice (Januari 2020) yang memerintahkan Pemerintah Myanmar untuk menggunakan segala cara dan kemampuannya untuk mencegah kemungkinan berlanjutnya genosida terhadap Muslim Myanmar.
MUI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh dan pemimpin umat Islam, ORMAS muslim di Indonesia dan organisasi masyarakat madani muslim di berbagai wilayah negara lainnya.
"Mari kita ikut mencermati dan memantau perkembangan yang terjadi di Myanmar agar tidak terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap semua kelompok, termasuk muslim di Myanmar yang dilakukan oleh siapapun," ajak Ketua MUI itu.
MUI mengharapkan kiranya pemerintah RI dapat membina kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, OKI dan PBB untuk memastikan bahwa gejolak politik di Myanmar tidak memperburuk kondisi Warga Negara Indoensia (WNI) yang berada di Myanmar serta kondisi masyarakat Muslim di negeri itu, termasuk Muslim Rohingya.
"MUI meminta bantuan pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian luar Negeri RI, untuk menyampaikan sikap MUI yang mewakili concern Umat Islam seluruh Indonesia ini kepada Penguasa Myanmar," tegas Bunyan.(hms/helmi)
