Pengamat, Akademisi dan DPR Minta Rencana Merger INKA ke KAI Ditinjau Ulang
Rabu, 28 Oktober 2020, 19:01 WIB
BisnisNews.id -- Menneg BUMN Erick Tohir berencana memerger PT INKA ke PT KAI. Tapi ide ini menjadi perdebatan banyak pihak termasuk pengamat, akademisi bahkan anggota DPR. Mereka meminta rencana merger kedua BUMN tidak dilaksanakan. Dan, harus dilakukan kajian mendalam oleh pihak yang profesional dan independen.
Anggota Komisi VI DPR-RI Mufti Anam yang meminta agar rencana akuisisi PT INKA ke PT KAI dikaji ulang. Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo yang meminta agar Pemerintah melakukan kajian terdahulu.
"Lakukan studi yang cermat dan dilaksanakan kajian secara mendalam. Tapi untuk studinya harus pilih lembaga yang kompeten," kata Agus Pambagyo saat diminta komentarnya di Jakarta.
Dia menegaskan, dirinya tidak setuju rencana Menneg BUMN me-merger PT KAI dengan PT INKA. "Bisa hancur dua-duanya. PT KAI yang zaman Pak Jonan, (Menhub ,2014-2016, red) bagus. Sekarang merosot lagi kinerjanya, bahkan kembang kempis karena disuruh ngurus yang lain-lain yang tidak ada urusannya dengan PT KAI."
Menurut Agus Pambagio, sekarang PT KAI disuruh mengurus LRT, mengurus KCIC, hingga kondisi keuangannya sekarang turun. Pemerintah sekarang (Menteri BUMN Erick Thohir) rajin melakukan merger perusahaan negara, padahal kinerjanya masih belum teruji.
"Dulu antara lain bikin holding pertambangan, migas dan BUMN Farmasi. Langkah ini nampaknya Pemerintah meniru perusahaan di Singapura Temasek dan Khasanah Malaysia, yang tentu kondisi dan situasinya berbeda," kata Agus.
Agus Pambagio juga tidak setuju rencana merger KAI dan INKA itu. "Saya melihat dalam melakukan holdingisasi dan merger ini, Pemerintah kurang cermat dan belum melakukan studi dan kajian yang mendalam."
Masih kata Agus, dia mendengar yang melakukan kajian dan studi terkait merger perusahaan BUMN ini adalah Bahana dan Danareksa Securitas yang notabene mereka adalah perusahaan keuangan.
Agus Pambagio menambahkan, sebelum melakukan kajian, carilah atau tunjuk lembaga studi yang betul-betul bagus dan memiliki kapabilitas yang teruji. Sehingga lembaga tersebut bisa melakukan kajian yang visibel sesuai tuntutan.
"Sekarang kinerja PT INKA lagi moncer, karena pemasarannya Pak Budi Noviantoro itu bagus, di satu pihak PT KAI lagi turun. Jadi kalau dimerger, pasti hancur dua duanya. Maka itu saya gak setuju," tegas dia.
Terpisah pengamat transportasi dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) dan akademisi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, PT INKA, kini sedang mengalami perkembangan yang cukup bagus. "Inovasi dan kreatifitas pengembangan usahanya mulai menampakkan hasilnya. Bahkanl diberi kepercayaan negara lain untuk memproduksi kereta dan loko," paparnya.
Sementara, hasil sinergi dengan beberapa BUMN, dapat kepercayaan untuk membangun jaringan kereta beserta sarananya yang menghubungkan beberapa negara di Afrika.
Inovasi produksi bus listrik di INKA juga dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Hubdat, Kemenhub dalam mengembangkan program transportasi umum di daerah dengan skema Buy the Service.
INKA Garap Proyek dari Congo
Sikap tak setuju juga disampaikan pengamat transportasi dan mantan wartawan transportasi MS Hendrowijono. "Mungkin tujuannya baik. Tetapi menurut saya tidak tepat. Masak industri manufacture digabung dengan operator," kata Hendrowijono.
Hendrowijono yang semasa menjadi wartawan banyak meliput perkeretaapian Indonesia mengaku dirinya setuju dengan pernyataan anggota Komisi VI DPR-RI Mufti Anam yang meminta agar rencana akuisisi PT PT INKA ke PT KAI dikaji ulang.
"Saya setuju pernyataan pak Anam sebagai Anggota DPR RI Komisi VI, yang meminta agar rencana akusisi INKA ke KAI dikaji ulang," tandasnya.
Menurut Hendrowijono, opsi yang diwacanakan pemerintah dengan tujuan agar INKA dan KAI maju, dan negara mendapat manfaat. Cuman saat ini INKA sudah mempunyai pabrik baru, fix cost tinggi, butuh proyek, dan disisi lain pasar domestik hanya dari KAI, itupun baru tiga tahun terakhir.
Masih kata dia, mungkin lima tahun lagi kereta KAI sudah baru semua, tetapi apakah INKA harus ditutup. Oleh karena itu, Hendrowiyono, mendesak perlu penetrasi ke pasar global dan itu harus diraih. "Kalau tidak ada proyek, akusisi INKA akan membebani keuangan KAI yang lagi terdampak pandemi covid-19," paparnya.
Hendrowiyono khawatir, kalau INKA menjadi anak perusahaan, Pemerintah Congo akan balik kanan dan memilih China atau Turki. Jadi, kalau ini terjadi celaka dua belas. "Megaproyek batal, INKA masuk KAI tanpa proyek, yang terjadi KAI ambruk," jelas dia.
Apalagi di KAI ada Direktorat Sarana, dan kalau tidak ada perampingan alias PHK, entah orang INKA atau orang Direktorat Sarana KAI yang double cost. Dulu Pak Jonan sudah sangat bagus mereformasi KAI, jadi saya sangat menyayangkan kalau KAI ambruk," tegasnya prihatin.(hlm/helmi)
