BisnisNews.id -- Kota Jakarta sudah dapat menjadi laboratorium transportasi perkotaan di Indonesia. Kota-kota lain tidak perlu lagi belajar transportasi ke luar negeri. Teori transportasi dari mancanegara menjadi referensi dan sekarang sudah menjadi solusi di Jakarta.
Kota Jakarta juga telah meraih Penghargaan Sustainable Transport Award (STA) Tahun 2021. 

"Jakarta mendapatkan anugerah sebagai “honorable mention” di ajang Sustainable Transport Award 2019 yang diumumkan di Fortaleza, Brazil. Penghargaan ini berikan pertama kali tahun 2005 pada Kota Bogota (Kolombia)," kata akademisi dan pengamat transportasi dari Unika Soergijopranoto Semarang, DJoko Setijowarno,ST,MT di Jakarta.

Mengutip dari laman www.seward.org,  lanjut dia, penghargaan serupa tahun sebelumnya dimenangkan Pune (India, 2020), Fortaleza (Brazil, 2019), Dar es Salaam (Tanzania, 2018), Santiago (Chile, 2017), Yichang (China, 2016), Belo Horizonte, Rio de Janeiro, dan São Paulo (Brazil, 2015), Buenos Aires (Argentina, 2014), Mexico City (Mexico, 2013), San Francisco (Amerika Serikta, 2012), Medellin (Colombia, 2012), Guangzhou (China, 2011), Ahmedabad (India, 2010), New York (Amerika Serikat, 2009), Paris (Perancis¸2008), London (Inggris, 2008), Guayaquil (Equador, 2007), Seoul (Korea Selatan, 2006).

Menurutnya, Kota Jakarta diganjar gelar ini atas usahanya dalam mengembangkan sistem Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta, serta keberhasilan dalam menaikkan jumlah penumpang  angkutan hingga 200% dalam waktu kurang dari tiga tahun.

"Selain kenaikan jumlah penumpang Transjakarta yang fantastis, Jakarta juga dinilai berhasil mengintegrasikan sistem BRT dengan layanan mikrobus (angkot) serta kehadiran sistem metro (MRT) pertama yang memberikan tambahan opsi moda angkutan umum bagi warga Jakarta," jelas Djoko.

Menurutnya, Kota Jakarta juga dinilai berhasil meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan akses menuju stasiun dan halte angkutan umum serta menciptakan hub-hub untuk mengintegrasikan pelbagai moda.

Sustainable Transport Award (STA) merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan perkotaan.

Sejak tahun 2005, papar Djoko, penghargaan ini diberikan setiap tahunnya kepada kota yang telah menerapkan strategi inovatif dalam bidang transportasi berkelanjutan dan diberikan kepada kota-kota yang berhasil meningkat mobilitas penduduknya, berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dan meningkatkan keselamatan dan akses bagi para pejalan kaki dan pesepeda.

Sementara, menurut Djoko, setiap tahun ITDP dan Sustainable Transport Award Commitee menyeleksi dan mencari kota-kota di dunia yang telah menerapkan inovasi untuk program transportasi berkelanjutan. "STA merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan pada kota yang telah menunjukkan komitmen serta visi dalam bidang transportasi perkotaan berkelanjutan dan pembangunan perkotaan," papar Kabid Kemasyarakat MTI Pusat itu.

Tahun ini Jakarta berhasil menjadi juara dan mengalahkan kota-kota besar lainnya di dunia, seperti San Fransisco (Amerika Serikat), Frankurt (Jerman), Auckland (Selandia Baru), Moscow (Rusia), Buenos Aires (Argentina)dan Sao Paulo (Brazilia).

Komitmen kepala daerah
Secara objektif memang, Jakarta dalam lima tahun terakhir mengalami perbaikan yang signifikan untuk sektor transportasinya, memiliki Bus Trans Jakarta, LRT dan MRT yang memberikan pelayanan bagus, dan perbaikan pelayanan Transjakarta.

Selain itu peran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menata KRL Jabodetabek mulai tahun 2013 dengan mengangkut sekitar 350 ribu penumpang perhari. Sekarang sudah mencapai 1 juta penumpang per hari.

Demikian pula dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), terang, Djoko,  yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan tahun 2016 turut memberikan kontribusi perbaikan kondisi transportasi di Jakarta.

Agar kesuksesan Jakarta membangun dan mengembangkan dapat terjadi di daerah lain,  urai Djoko, maka  perlu komitmen bersama, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah. Agak susah kalau tidak dibantu (pemerintah) pusat.

Selain intervensi pemerintah pusat, komitmen kepala daerah juga diperlukan. Sayangnya, komitmen pemerintah daerah di banyak daerah kebanyakan masih minim. Tidak hanya itu, anggaran yang minim, tidak sebesar DKI Jakarta, juga jadi halangan.

Tahun 2019, dalam komitmen membangun transportasi massal di Jakarta dalam jangka waktu 10 tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hadapan pemerintah pusat mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun transportasi mencapai Rp 605 triliun. Dana itu dipakai untuk menambah armada dan jangkauan Transjakarta, MRT, serta kereta ringan (LRT).

Bagaimanapun, Jakarta sudah bisa menjadi kota percontohan penataan transportasi perkotaan bagi kota-kota lain di Indonesia. Keberhasilan itu, sekali lagi, terwujud karena komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.

Hasil Kerja Berkelanjutan

Gubernur terdahulu, misalnya, juga memiliki andil. Gubernur Sutiyoso melakukan gebrakan dengan memulai operasi Busway Trans Jakarta di tiga koridor. Dilanjutkan Gubernur Fauzi Bowo melanjutkan untuk koridor berikutnya dan mulai merintis pembangunan MRT di Lebak Bulus.

Era Gubernur Joko Widodo menancapkan mulainya pembangunan MRT di Dukuh Atas, penataan trotoar, bus tingkat wisata. Gub. Basuki Tjahaja Purnama menuntaskan pembangunan 13 koridor Busway Trans Jakarta, penggunaan bus lantai rendah (low deck), Simpang Susun Semanggi, penataan dan pelebaran trotoar yang sebagian dapat dimanfaatkan jalur sepeda dan memulai angkot gratis pada 10 rute saat jam sibuk pagi dan sore.

Masa kepemimpinan Gubernur Jarot Saiful Hidayat yang relatif pendek 4 bulan melanjutkan program yang sudah dikerjakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya.

Kemudian, lanjut Djoko, munculnya BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dengan Bus Trans Jabodetabek dan Bus JR Connexion sejak 2016 atau PT KCI dengan operasionalisasi KRL Jabodetabek sejak 2013 adalah wujud kepedulian Pemerintah Pusat  dan pemangku kepentingan lainnya.(hms/helmi)