Perlu Efisiensi Pelabuhan di Indonesia
Minggu, 14 November 2021, 16:06 WIB
BisnisNews.id -- Berbagai upaya harus dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik di Indonesia. Pada sektor kepelabuhanan, salah satu upaya pembenahan penting adalah pemercepatan waktu (durasi) kapal di pelabuhan Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara Asean.
Analisis SCI terhadap perhitungan UNCTAD menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan kapal berbagai jenis barang di pelabuhan di Indonesia selama 1,62 hari, lebih lama daripada Singapore (0,91 hari), Thailand (1,32 hari), dan Malaysia (1,42 hari).
"Khusus kapal kontainer, rata-rata waktu yang dihabiskan di pelabuhan di Indonesia selama 1,09 hari, sementara Singapore 0,77 hari, Thailand 0,79 hari, dan Malaysia 0,76 hari," kata Setijadi Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Minggu (14/11/3/2021).
Menurutnya biaya kepelabuhanan sekitar 30% dari biaya transportasi (end-to-end), sehingga pembenahan juga perlu dilakukan pada segmen transportasi lainnya termasuk pada transportasi hinterland yang berkontribusi sekitar 50% dari biaya transportasi.
"Peningkatan efisiensi kepelabuhanan dan logistik secara keseluruhan perlu dilakukan melalui peranan dan kerja sama para pihak terkait," jelas Setijadi.
KPK dan Kemenko Marvest
Oleh karenan itu, Setijadi mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang tengah memberi perhatian khusus pada sektor kepelabuhanan.
Dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, salah satu aksi pencegahan korupsi adalah Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan yang bertujuan utama membenahi birokrasi serta meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Menko Marves menyoroti mengenai mafia pelabuhan yang dinilai bisa menghambat kegiatan ekonomi dan efisiensi layanan logistik nasional. "Birokrasi di pelabuhan harus dibenahi agar tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan," papar Setijadi.
SCI juga mengapresiasi Jaksa Agung dan Polri mendukung pemberantasan mafia pelabuhan itu. Sinergi antar kementerian/lembaga, termasuk dalam aspek hukum, diharapkan dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi di pelabuhan yang akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi logistik nasional.(hlm/Helmi)
