Program Pemberdayaan Kaum Marginal PBB Yang Harus Direspon di Indonesia

Kelompok miskin dan perempuan di Indonesia yang layak diberdayakan (foto; istimewa)

BisnisNews.id --  Pandemi yang melanda dunia membuat ekonomi tertekan, pemutusan hubungan kerja  (PHK) terjadi dimana-mana dan pendapatan masyarakat menurun. Dampaknya  banyak orang yang jatuh miskin atau mendekati miskin. Padahal, sebelumnya soal kemiskinan masih menjadi masalah akut, termasuk di Indonesia.

BPS mencatat jumlah orang miskin di Indonesia  tembus 27,54 juta pada Maret 2021. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. Populasi penduduk miskin meningkat 0,36 persen dari sebelumnya 26,42 juta pada Maret 2020. Namun, jika dibandingkan dengan September 2020 lalu turun tipis 0,05 persen dari 27,55 juta penduduk.

Sementara, korban PHK akibat pandemi juga tidak kecil, termasuk di DKI Jakarta misanya. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Buyung Airlangga mengatakan, jumlah pengangguran mulai meroket sejak Agustus 2020 karena pandemi Covid-19. Saat itu, ada 511 ribu orang yang terkena PHK.

"Ketika terjadi pandemi yang sangat dalam di tahun 2020, DKI Jakarta kehilangan 511 ribu tenaga. Itu terjadi untuk perkiraan data pada bulan Agustus. Jadi pada puncak pandemi tahun lalu, DKI Jakarta kehilangan lapangan pekerjaan sebanyak 511.000-an lebih," ujar Buyung 

Sementara, usaha Pemerintah Indonesia juga mengerahkan segara sumber daya baik di APBN, BUMN/BUMD dan sumber lain untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan/ ketrampilan SDM sebagai bekal menghadapi dan keluar dari pandemi serta krisis ekonomi terus dilakukan.

Pemerintah Indonesia komit mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Dukungan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN telah bekerja sangat keras mendukung upaya penanganan pandemi dan penguatan pemulihan ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal II 2021 sudah sesuai dengan prediksi pemerintah.

“Pertumbuhan ini sesuai dengan prediksi sebelumnya oleh Kementerian Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan telah berjalan dan terjadi secara nyata," ujar Febrio.

Dikatakan pemulihan ekonomi telah terjadi secara merata. Konsumsi, Investasi, Ekspor dan Impor semuanya mengalami pertumbuhan yang tinggi. "Keyakinan masyarakat untuk melakukan aktivitas terus meningkat dan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga," ujar Fabio.

Kolaborasi Lembaga Dunia

Sementara, bantuan  termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca pandemi terus dilakukan. Baik yang dilakukan Pemerintah, Pemda, BMN/BUMD serta mitra swasta lain di Tanah Air. Bahkan, lembaga dunia bersama PBB ikut berkontribusi membantu Indonesia cepat keluar dari krisis pasca pandemi ini. 

Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah mengucurkan dana US$1,7 juta atau sekitar Rp24 miliar untuk pengentasan kaum marginal termasuk korban PHK akibat pandemi, pengidap HIV/Aids bahkan para pengungsi. PBB  berkolaborasi dan melibatkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS), Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), dan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP).

Dampak pandemi yang sangat masif menimbulkan ketimpangan kian lebar dan memperbesar munculnya kelompok marjinal. PBB perlu menjabarkan program strategis yang telah dan sedang digulirkan khususnya di Indonesia. 

“Kami ingin menjamin pekerjaan PBB menjangkau semua orang dan setiap orang di Indonesia mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Salah satunya dengan membantu pemulihan pasca Covid-19 dan memastikan tidak seorang pun tertinggal,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand saat membuka media briefing secara virtual dengan topik ‘Upaya Pemulihan Covid-19 melalui Respons Sosial Ekonomi’, belum lama ini.

Spesialis Ketenagakerjaan ILO Indonesia, Kazutoshi Chatani menjelaskan PBB akan segera mengimplementasikan proyek ‘Employment and Livelihood’ yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan (orang dengan HIV/ODHA, disabilitas, anak muda, masyarakat desa, dan pengungsi) yang terdampak pandemi.

“Kami melakukan pelatihan kewirausahaan untuk 2.000 orang dan bantuan pengembangan bisnis secara mendalam untuk 200 orang. Ada juga keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi untuk 1.800 orang. Misalnya di Lombok, para perempuan petenun belajar langsung dari perancang busana,” tutur Kazutoshi.

Sementara Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah mendapat perhatian khusus dari komunitas global. Laporan terakhir,sebanyak 543 ribu ODHA di Indonesia mengalami diskriminasi selama pandemi. “Mereka kehilangan pekerjaan dan terusir dari tempat tinggalnya,” ujar Penasihat Hak Asasi Manusia dan Gender PBB untuk Indonesia, Yasmin Purba.

Menurut Yasmin, diskriminasi tersebut juga merugikan negara. Riset dari William Institute UCLA menyebutkan bahwa pengucilan terhadap kelompok marjinal selama pandemi mengakibatkan kerugian negara sekitar US$ 1 miliar. Karena itu, UNAIDS kini aktif mendorong pembaharuan hukum di Indonesia.

“Dengan mitra, kami melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk mempromosikan kesetaraan gender, non-diskriminasi, termasuk pada penyandang HIV, dan inklusivitas di tempat kerja,” katanya.

Kelompok terpinggirkan yang juga perlu mendapat perhatian adalah para pengungsi. Jumlahnya di Indonesia menurut data UNHCR per Agustus 2021sebanyak 13.343 orang. UNHCR mengemban tugas untuk menjamin mereka memperoleh hak-hak dasar selama di Indonesia.

Kendati Indonesia tidak ikut meratifikasi pakta perjanjian pengungsi, kerja sama pemerintah dan UNHCR memungkinkan anak pengungsi berkesempatan sekolah dan mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. “Kami mengakui dengan keterbatasan sumber daya, upaya ini belum cukup. Jadi, kami harus memberi prioritas kepada pengungsi paling rentan,” ujar Senior Staf Perlindungan UNHCR, Julia Zajkowski.

Tiga Program Strategis

Sementara, Ketua Tim Lab Keuangan Inovatif UNDP untuk Indonesia, Didi Hardiana menitikberatkan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama pada pemulihan Covid-19. Sektor ini menjadi penggerak ekonomi paling besar selama pandemi. Terdapat lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB secara nasional.

Ada tiga program yang digelar UNDP. Pertama, Youth Co-Lab Bootcamp berlangsung setiap tahun sejak 2018. “Program ini menjadi wadah kolaborasi dan bertukar ide antara pengusaha muda dengan para ahli pemerintah dan stakeholders,” ujarnya.

Kedua, program She Disrupts Indonesia 2021 menggandeng sejumlah organisasi yang fokus pada pengembangan peran perempuan. She Disrupts ialah wadah untuk menghimpun 24 perusahaan rintisan terpilih untuk mengikuti program akselerasi.

Program ketiga, Basic Entrepreneurship Training atau Pelatihan Kewirausahaan Dasar yang menargetkan 100 orang, khususnya perempuan, kaum muda, disabilitas, dan ODHA. “Nanti yang terpilih akan dibekali kemampuan wirausaha, analisis bisnis, dan perencanaan finansial,” tutur Didi.

Penjabaran empat badan PBB dalam media briefing yang diikuti sekitar perwakilan 48 media se-Indonesia diharapkan akan dipublikasikan lebih luas, sehingga semakin banyak masyarakat mengerti PBB merangkul semua kalangan, no one left behind.

Respon Pemerintah dan Masyarakat ?

Beragam program Pemerintah, Pemda dan BUMN serta mitra swasta untuk program pemberdayaan masyarakat  termasuk dari PBB harus diambut  dan disikapi dengan positif. Pemerintah di pusat atau daerah perlu memberikan fasilitas dan mendorong  program tersebut bisa diikuti dan dimanfaatkan dengan optimal.

DI tengah pandemi bahkan mendatang, masyarakat perlu dididik dan dibiasakan dengan kegatan yang produktif.  Masyarakat termasuk kaum marginal harus dibantu dan dientaskan. Tapi,  dengan cara yang cerdas dan produktif dan memberdayakan mereka. Berikan mereka kail agar bisa mencari ikan sendiri, bukan memberikan ikannya secara langsung yang cenderung membuat mereka malas.

Program pembedayaan masyarakat baik dari PBB atau lainnya harus dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat termasuk kaum marginal harus terus dirangkul dan diberdayakan serta diberlakukan secara adil dan transparan. Oleh karenanya, program pemberdayaan berupa ketrampilan bahkan  bantuan modal atau dana bergulir perlu terus dibina dan diberikan pendampingan. Tujuannya, mereka bisa hidup lebih baik dan mandiri.

Para peserta program pelatihan ketrampilan juga harus berfikir positif. Peluang terbuka luas dan kita harus berubah menjadi lebih baik dan mandiri. Selain itu, kita semua perlu terus membangun hidup dengan semangat dan optimisme yang tinggi. Kata pepatah "jika mau, jalan pasti ada." Dan "jika sungguh-sungguh akan berhasil".(iskandar helmi)