BisnisNews.id -- Pelaku perkebunan kelapa sawit mengajukan relaksasi terkait  penerapan kebijakan Indonesia bebas kendaraan ODOL tahun 2023 mendatang.  Usulan relaksasi ini secara resmi sudah disampaikan GAPKI ke Pemerinttah melalui Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Darat.

Kebijakan Indonesia bebas ODOL tahun 2023  ini  menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi, lantaran dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 22 provinsi, dimana 13 provinsi di Tanah Air.

Perkebunan kelapa sawit di  diantaranya menguasai 95% sentra produsen sawit terbesar Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan-kecuali Kaltara, Bangka-Belitung), dengan produksi crude palm oil (CPO) total mencapai 40,6 juta ton.

Selama periode 2019-2020, terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan (logistik), semisal hambatan penerbitan & perpanjangan Keur (Truk Kebun & Jalan Raya) berdampak pada 13 provinsi, hambatan permintaan normalisasi truk berdampak pada 13 provinsi dengan potensial biaya normalisasi mencapai Rp2,1 triliun.

“Ongkos angkut kelapa sawit atau CPO berpotensi meningkat hingga dua kali lipat atau setara dengan Rp32 triliun per tahun,” kata  Agung Wibowo dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI), dalam webinar “Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah langkah Strategis untuk Mewujudkan Program bebas Truk ODOL”, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Dikatakan Agung, hambatan lainnya berupa hambatan denda tilang, hambatan larangan masuk jalur tol truk CPO, dan di 2021 muncul relaksasi Zero ODOL sampai awal tahun 2023. Dan, kebijakan ini akan berdampak kepada peremajaan truk mencapai sekitar 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun), dengan potensi budget yang dibutuhkan sejumlah Rp10 triliun. Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap 1.625 perusahaan kelapa sawit di Tanah Air.

Ini Strategi GAPKI

Namun demikian, papar Agung,  GAPKI akan tetap melakukan persiapan menuju bebas Truk ODOL tersebut, dengan beragam strategi. Misalnya, mempersiapkan tambahan jumlah truk menjadi 2 kali dari saat ini. Lantas, mempersiapkan tambahan jumlah supir menjadi 2 kali dari saat ini.

Kemudian, mempersiapkan dana tambahan untuk kebutuhan investasi tambahan, modifikasi dan operasional tambahan. Termasuk mempersiapkan proses tambahan (loading  dan unloading) sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. 

“Termasuk meminta persiapan penambahan lebar jalan maupun kelas jalan sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi,” tandas Agung.(hlm/helmi)