Tol Laut: Langkah Selanjutnya ?
Selasa, 02 Maret 2021, 17:35 WIB
BisnNews.id -- Program Tol Laut merupakan salah satu program strategis prioritas nasional tahun 2021 yang menjalankan 32 rute salah satunya rute lingkar Papua (T-19). Rute ini dilayani melalui penugasan kepada PT Pelni yaitu dengan KM Logistik Nusantara 2. Dan untuk pertama kalinya berhasil sandar di Pelabuhan Depapre, Jayapura, Papua.
Pelabuhan Depapre dibangun tahun 2009 dan tahun 2021 bisa beroperasi. Sasaran pembangunan pelabuhan kargo dan petikemas di Kabupaten Jayapura tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan perkembangan aktivitas pelabuhan. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan pengembangan usaha menurut tahun-tahun target pembangunan.
KM Logistik Nusantara 2 ini melayani trayek T-19 melalui Merauke-Kokas-Sorong-Supriori/ Biak -Depapre/ Jayapura. Rute ini belum pernah ada sebelumnya baik tol laut maupun komersil. Dengan beroperasinya Pelabuhan Depapre merupakan sesuatu yang sangat spesial karena beraporasi dari Papua ke Papua.
Latar belakang beroperasinya tol laut di Pelabuhan Depapre adalah Inpres No 10 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Surplus beras di wilayah Merauke yang selama ini mendistribusikan ke Papua Utara harus melalui Surabaya dan mendukung swasembada beras di Papua dan Papua Barat, serta untuk membuka Pelabuhan baru yaitu Kokas di Fak-fak, Korido di Supriori dan Depapre di Jayapura.
Dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal yang menjadi catatan penting diantaranya adalah masalah akses jalan. Akses jalan yang masih banyak kerusakan dan menjadi permasalahan serius terutama trucking atau perpindahan muatan dari Pelabuhan Depapre ke wilayah Sentani atau Jayapura dan sekitarnya.
Di pelabuhan sudah tersedia tetapi akses jalan menuju pelabuhan masih perlu perbaikan, ini merupakan masalah yang sangat urgent dimana jalan yang dilewati merupakan kelas jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi Papua bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
Untuk selanjutnya adalah distribusi barang. Kemana barang-barang nantinya akan di distribusikan tentunya melalui konektivitas antarsimpul transportasi. Kementerian Perhubungan memiliki program tol laut sudah berjalan hampir lima tahun, mencatat capaian berupa terciptanya konektivitas baru pada daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan dimana telah memiliki beberapa trayek tol laut yang saling terhubung antara satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain yang menyebar di seluruh Indonesia.
Program Tol Laut mempunyai misi membangun konektivitas antar wilayah sehingga daerah 3TP dapat berkembang karena didukung dengan akses transportasi laut berupa kapal yang rutin dan terjadwal. Misi tersebut sesuai dengan komitmen Presiden untuk membangun dari pinggiran. Dalam rangka menunjang program tol laut, beberapa instrumen kebijakan dalam pelaksanaan program tol laut telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan diantaranya adalah pemberian subsidi.
Namun program tol laut belum mampu menurunkan disparitas harga di beberapa wilayah yang lokasinya jauh dari pelabuhan karena masih diperlukan moda lanjutan untuk menuju penerima barang. Permasalahannya adalah, barang-barang yang sudah diturunkan ke pelabuhan-pelabuhan tersebut harus dibawa ke wilayah pedalaman dengan menggunakan kapal sungai dan penyeberangan dan pesawat perintis jembatan udara.
Pelabuban Penyangga Dan Muatan Balik
Pelabuhan Depapre yang diharapkan dapat menjadi pelabuhan penyanggah program multimoda sebagaimana yang telah di laksanakan di Timika. Program tol laut dapat melayani hingga daerah terpencil hingga Pegunungan Papua. Dari Depapre akan langsung di trucking program subsidi angkutan jalan ke Bandara Sentani Jayapura dan dibawa oleh pesawat ke wilayah pegunungan oleh program jembatan udara.
Seperti barang dari Tanah Merah untuk menembus wilayah pegunungan bintang, maka digunakan pesawat perintis menuju bandar udara Oksibil. Pelaksanaan subsidi angkutan barang di laut dengan pengiriman langsung jalan darat ke wilayah pegunungan seperti Yahukimo, Wamena , Krau, dll.
Muatan balik dari Pelabuhan Depapre juga perlu dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan dan perinduatrian, BUMN, BUMD. Dimana potensi di Kabupaten Jayapura sangat melimpah dan menjadi komoditas unggulan diantaranya hutan kayu, kakao, perikanan, penghasil sagu terbaik wilayah pertanian yang potensial.
Rencana industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Jayapura adalah industri-industri yang mengolah hasil pertanian dan agroindustri, perikanan kakap putih. Selain itu juga perlu dikembangkan industri pengolahan kayu dan produksi barang-barang dari kayu. Industri rumah tangga dan industri kecil juga memerlukan perhatian dan perlu dikembangkan dengan pola kemitraan dengan industri besar yang sudah mapan.
Selain berfungsi sebagai pelabuhan penyanggah program multimoda, Pelabuhan Depapre diharapkan dapat berfungsi sebagai penyeimbang/ membantu Pelabuhan Jayapura yang sudah padat dan mengganggu aktivitas Kota Jayapura. Serta dapat memeratakan pembangunan karena masuk dalam daerah kategori 3 TP (Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan) inilah bukti nyata bahwa pemerintah turut hadir untuk kesejahteraan masyarakat.
*Dr. Cris Kuntadi, Staf Ahli Menhub Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan/hlm
