Dialog Publik-Privat Dorong Percepatan Investasi
Rabu, 06 September 2017, 00:36 WIB
Bisnisnews - Keterlambatan Indonesia dibanding negara-negara tetangga (ASEAN) dalam menjalin perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara investor membuat Indonesia semakin tidak kompetitif dan terancam tidak dipercaya.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong saat membuka acara Dialog Publik-Privat (PPD) mengenai perdagangan Internasional di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Senin (4/9/2017).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Luar Negeri RI M. Fachir serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat dan perwakilan bisnis asing dan lokal.
Lembong memberi contoh produk barang dan jasa Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di pasar Eropa. "Vietnam yang sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa tidak dikenakan pajak bea masuk (nol persen) atas produk barang dan jasanya, sedangkan kita dikenakan 10 - 17 % sehingga kita tidak kompetitif," ujarnya.
Menurut Lembong, perlu adanya keterbukaan yang dilandasi semangat revolusi mental dengan dunia internasional agar hambatan-hambatan investasi di Indonesia segera teratasi.
Menjawab pertanyaan wartawan, menurut Lembong, ada lima faktor yang membuat Indonesia kurang diminati investor asing dibandingkan Vietnam dan Thailand. Antara lain masalah regulasi, ketenagakerjaan, pertanahan/ perijinan, perpajakan dan infrastruktur.
Tampil sebagai pembicara dalam diskusi publik terbatas ini Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perekonomian Rizal Affandi Lukman, mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri, Chief Investment Officer International Finance Corporation, a World Bank Group Mr. Shobana Venkataraman dan President Director PT.HM Sampoerna Tbk. Mindaugas Trumpaitis.
Public-Private Dialogue yang diselenggarakan KADIN Indonesia dinilai sebagai wadah dan mekanisme yang tepat dalam membantu para pemangku kepentingan untuk saling memahami dan bekerja sama bagi kebutuhan negara dan masyarakat Indonesia guna mencapai kemajuan ekonomi berkelanjutan.
Rapat Kerja ini juga diharapkan menjadi sarana bagi KADIN Indoneaia Bidang Hubungan Internasional dalam berperan lebih baik, sebagai jembatan antara pemerintah dan pengusaha lokal maupun internasional. (Gunawan Tarigan)
