Kemenbub Gandeng ADB Dorong Skema PPP

ilustrasi Dok BN

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema kerjasama Public Private Partnership (PPP) dengan pihak swasta telah dilakukan banyak negara maju di dunia.

Bahkan negara maju seperti Amerika dan Inggris ungkap Menhub Budi, sudah melakukan lebih dahulu dimana pola kemitraan ini justru meningkatkan daya saing yang kompetitif. 

"Skema PPP itu tidak ada kaitannya dengan menjual aset tetapi lebih banyak manfaatnya antara lain anggaran APBN lebih efisien, maintenance aset menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan yang paling penting level of service itu meningkat," jelas Menhub saat menyaksikan penandatanganan MoU oleh Sekjen Kemenhub Sugihardjo dan Country Director  Asian Development Bank (ADB) Winfried Wicklein pada Rabu (22/11/2017).

Kerjasama dengan ADB ini, ungkapnya diharapkan dapat memberikan konsep dalam bentuk transfer knowledge terkait skema kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur di negara lain.

"Dengan MoU ini diharapkan dapat ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan dengan leluasa kita bisa tanya bagaimana mengelola PPP di negara lain, baik proyek yg kecil maupun proyek yang besar,"sebutnya.

Skema PPP itu, lanjut Menhub Budi tidak ada kaitannya dengan menjual aset.  "Tetapi lebih banyak manfaatnya antara lain anggaran APBN lebih efisien, maintenance aset menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan yang paling penting level of service itu meningkat," jelas Menhub.
 
Pada kesempatan yang sama Wakil Presiden Direktur ADB Bambang Susantono mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta akan meningkatkan pelayanan transportasi ke masyarakat.

"Dengan adanya kerjasama pemerintah-swasta ini kita harapkan bahwa level pelayanan ke masyarakat akan ditingkatkan sehingga nantinya masyarakat akan bisa menikmati layanan services yang lebih," ujar Bambang. (Syam S)