Salah satu lokasi  layanan publik yang rawan pungli ialah jembatan timbang.Dikatakan, yang ditulis berbagai media menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan tempat yang seharusnya dapat berfungsi mengawasi tonase kendaraan besar kerapkalibdijadikan ajang pungli.

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika Jembatan Timbang tidak dikelola dengan baik, seperti : kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan besar yang melebihi muatan, terjadinya kecelakaan pada kendaraan yang melebihi muatan, dan membahayakan para pengemudi kendaraan yang berada disekitarnya. Pada ujungnya, kerusakan jalan juga dapat mengakibatkan terhambatnya arus distribusi barang dan berdampak pada naiknya harga-harga barang.

"Salah satu opsi untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang adalah penyerahan pengoperasian jembatan timbang kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten serta didukung oleh sistem dan integritas" kata Menhub Selasa (25/10/2016) pada forum  Perhubungan.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berinisiatif untuk mengumpulkan para pemangku  kepentingan dari berbagai unsur baik dari Pusat, Daerah, Legislatif dan pelaku usaha untuk berdiskusi dan merapatkan barisan guna bersama-sama memberantas keberadaan pungli di Jembatan Timbang yang cukup meresahkan.

Pembicara lain yang hadir dalam acara tersebut yaitu : Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pengamat Ekonomi Faisal Basri, Mantan wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana, dan Sesjen Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan.

Menhub Budi mengungkapkan, akan menyiapkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menghilangkan praktek pungli. " Tidak dengan cara kasar. Tetapi secara sistemik demi terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat," ujarnya.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di tempat penimbangan kendaraan bermotor diantaranya : revisi regulasi, melakukan penataan kelembagaan/organisasi, meningkatkan prasarana, mengoptimalkan pelayanan dengan pemanfaataan teknologi informasi, peningkatan fungsi kontrol dengan sistem reward & punishment, serta bekerja sama dengan stakeholder terkait.

" Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan kompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga sperti : Surveyor, SPS dan lain-lain," ucap Menhub Budi.