Awas Politik Adu Domba Asing,  TNI, Polri dan BIN Dibikin Gaduh

ilustrasi

Bisnisnews.id-Suhu politik dalam negeri mulai memanas, menyusul gencarnya peredaran informasi melalui media sosial. Padahal sebelumnya sudah dikatakan, ini soal komunikasi yang belum lancar, namun informasi itu terus menyebar sehigga menimbulkan polemik berkepanjangan.

Pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib dalam keteranga tertulisnya mengatakan, ada fenomena lain dengan politik adu domba. Dia menilainya, ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara TNI, Polri dan institusi BIN.

"Berdasarkan penelusuran, dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos," kata Ridlwan, Rabu (27/9/2017).

Dijelaskan, pada 23 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, muncul tagar atau hastag di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter.

Baca juga 

-Menelisik Arisan OTT kepala Daerah oleh KPK

- Raja Salman Cabut Larangan  Wanita Menyetir Mobil dan masuk Show Musik

- JAS Terpilih Co-Branding Wonderful Indonesia

"Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun-akun asli,"jelas alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Menurutnya, tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. "Setelah saya cek, website itu dihosting dari luar negeri," katanya.

Ridlwan pun menyebutkan, website www.perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. "Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Ridlwan, pada pagi hari tanggal 24 September 2017, isu makin memanas karena beredar berita melalui aplikasi media sosial WhatsApp Group yang mengutip situs perangbintang.com.

"Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah-olah Kepala BIN diwawancarai, padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan," ujarnya.

Selain BIN, Ridlwan menyampaikan, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah-olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar-gambar hoax.

Ridlwan pun mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut-sebut milik Polri.

"Setelah ditelusuri di internet, itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman tahun 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax," katanya tegas.

Ridlwan menilai, isu ini adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam Kepolisian, BIN dan TNI.

"Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik-baik saja," ujarnya.

Untuk itu, Ridlwan pum meyakini, pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. "Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu, sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya," katanya.

Ridlwan juga menilai, respon Menkopolhukam Wiranto dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. "Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai," ungkapnya.

Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mengimbau, masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. "Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu,"kata Ridlwan.

Ridlwan menambahkan, masing-masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri sendiri. "Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur," katanya.

Ridlwan mengingatkan, dalam tugas intelijen, berlaku single user atau pengguna tunggal. "Intelijen negara usernya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer/Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN, sama-sama bertanggungjawab pada satu pengguna yakni Presiden,"jelasnya. (Adhitio/Syam S)