Berantas Mafia Kartel, Domestik dan ASEAN, KPPU Perkuat Pengawasan

Ketua KPPU Syarkawi Rauf ANTARA FOTO/SAHRUL MANDA TIKUPADANG

Bisnisnews.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  segera meningkatkan perannya dalam pertumbuhan perekonomian domestik maupun tingkat regional.

Ini dilakukan untuk memberantas mafia kartel yang telah menyudutkan banyak pihak dan perly dilakukan lenegakan hukum dalam bidang monopoli.

Wasit anti monopoli ini berencana menjadi insiator, membantu pembentukan dan pengembangan kelembagaan  penegakan hukum persaingan usaha di negara-negara kawasan Asia Tenggara (Asean).

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, setelah lembaganya resmi berusia 17 tahun yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijanjikan akan melakukan pengawasan lebih baik lagi.

"Kami berharap,  dapat meningkatkan peran lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, saat ini tantangan penegakan hukum untuk dapat memberantas para mafia kartel dan monopoli semakin besar," jelasnga,  Jumat (14/7/2017) dalam sambutannya pada peringatan perayaan ulang tahun KPPU ke 17 di kantor pusat KPPU Jakarta.

Kata Syarkawi, KPPU sudah waktunya berperan aktif. "Sekarang ini, 17 tahun setelah KPPU dibentuk, kami harus bisa berperan lebih aktif, dan ada dua peran strategis yang akan kami fokuskan," tegasnya.

Pertama, KPPU berharap dapat mengambil peran lebih baik lagi dalam pengembangan penegakan hukum anti monopoli dan kartel di tingkat internasional khususnya di Kawasan Asean. Menurut Syarkawi, implementasi hukum persaingan usaha yang sehat di Asia Tenggara belum berjalan dengan baik, bahkan sebagian negara masih dalam tahap pembentukan lembaga otoritas persaingan usaha.

Negara-negara tersebut antara lain, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar. Bahkan, negara tetangga lain seperti Kamboja masih dalam tahap penyusunan regulasi UU Persaingan Usaha.

"Seharusnya KPPU juga harus bisa naik kelas seperti otoritas persaingan usaha di Jepang yang mampu membantu negara lain. Kami berharap pada tahun ini, negara-negara lain seperti Myanmar, Papua Nugini dan lainnya akan bisa berkumpul di Jakarta untuk kita bantu dalam implementasi penegakan hukum persaingan usaha, sehingga KPPU juga akan mampu menjadi terdepan dalam penegakan hukum persaingan usaha," ujarnya.

Syarkawi menjelaskan, kerjasama otoritas persaingan usaha di masing-masing negara Asean merupakan keniscayaan. Sebab, perkembangan bisnis dan ekonomi dilakukan secara lintas negara semakin pesat, sehingga KPPU dan wasit anti monopoli di negara juga harus bersiap diri menghadapi para pelaku usaha yang melakukan monopoli atau kegiatan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Selain peningkatan peran di dunia internasional, Syarkawi juga berharap, di usia yang ke 17 tahun ini KPPU meningkatkan peran dan fungsinya di dalam negeri.

"Kami secara internal bertekad untuk memperbaiki integritas dan kompetensi, kami ingin terus menjadi lembaga yang menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan strategis nasional," jelasnya.

Saat ini, KPPU telah menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga dan kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian, Kepolisian RI, serta Dekopin. Dengan pelaksanaan kerja sama ini tentu  memudahkan KPPU untuk mengawal tegaknya persaingan usaha yang sehat di sejumlah sektor strategis.

Syarkawi berharap, ke depan, KPPU dapat terus memperkuat kerjasama sehingga lembaganya dapat terlibat aktif dalam penyusunan regulasi serta menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan strategis nasional.(Syam S)