Birokrasi Sebabkan Perekonomian Indonesia Membusuk
Rabu, 12 April 2017, 08:48 WIB
Bisnisnews.id - Birokrasi perlahan-lahan telah mencekik peluang pertumbuhan Indonesia. Pengaturan yang terlalu banyak sehingga proses pengambilan keputusan terlalu lama, menghalangi investasi asing dan menyebabkan meluasnya ketimpangan.
Indonesia adalah negara terburuk di Asia Tenggara untuk memulai usaha, kata Bank Dunia. Birokrasi yang tidak efisien merupakan hambatan yang besar untuk investor asing dan investasi langsung ke Indonesia dari luar negeri menjadi stagnan.
Indonesia menduduki peringkat 109 dalam analisa Bank Dunia. Izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak dan penegakan kontrak merupakan masalah yang tidak ada solusi perbaikan cepat.
Kategori skor terburuk
Perusahaan di Indonesia menghabiskan 50 persen lebih terkait logistik dibanding Thailand, dan 2 kali lipat dari Malaysia. Hal ini telah memberikan kontribusi stagnan untuk investasi asing dan penyusutan sektor manufaktur. Padahal kedua sektor ini menyumbang 24 persen dari total PDB Indonesia pada 2013, turun dari 29 persen di tahun 2001.
Proyek infrastruktur besar juga terhambat pertikaian birokrasi. Jalur kereta api bandara senilai 2 miliar dolar menderita penundaan lama karena kurangnya kerjasama antar kementerian. Hampir setengah dari proyek negara antara tahun 2014 dan 2015 telah dilumpuhkan penundaan.
Bukan hanya proyek-proyek besar yang menderita karena birokrat Indonesia. Seorang ayah dan putrinya kebangsaan Australia bertahun-tahun terdampar di Bali setelah paspornya berakhir ketika berlibur di 2012.
Uang bisa membeli akses dan sistem
Orang kaya memiliki akses istimewa ke birokrasi pemerintah dan sistem. Kombinasi antara desentralisasi dan pejabat, memungkinkan elit dan pemilik usaha memonopoli birokrasi lokal dan perusahaan.
Layanan sipil juga membuat peluang korupsi merayap ke dalam pemerintahan. Sepuluh kepala daerah dan gubernur ditangkap pada tahun 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan korupsi.
Paket kebijakan ekonomi untuk masalah birokrasi
Paket kebijakan ekonomi ke-12 yang diluncurkan tahun lalu, secara khusus dirancang untuk merampingkan administrasi birokrasi. Dimulai dengan mengurangi jumlah prosedur dari 13 menjadi 7, mengurangi waktu rata-rata dari 47 sampai 10 hari. Izin Konstruksi dibuat sederhana, hanya membutuhkan 14 prosedur bukannya 17.
Presiden RI, Jokowi mengumumkan rencana untuk memberhentikan 300.000 pegawai negeri sipil antara tahun 2017 dan 2019. Hal ini dimaksudkan agar struktur pemerintahan di bawah kontrol. Warga yang menganggur jelas beresiko. Hal ini membahayakan popularitas Jokowi dalam jangka pendek, tetapi jika penyakit birokrasi sistematis itu dapat diatasi maka akan sangat berharga dalam jangka panjang.
Penilaian kinerja PNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kelebihan 1 juta PNS. "Angka ini harus dikurangi melalui kebijakan rasionalisasi dan redistribusi," katanya. Ini termasuk penilaian apakah pejabat memenuhi syarat untuk pekerjaan dan tanggung jawab mereka.
Akar masalah sebenarnya struktur pemerintahan tidak perlu besar dan kompleks. Tanggung jawab kantor kementerian sering tumpang tindih dan mungkin tidak berjalan sesuai fungsi utama. Departemen administrasi berjalan independen satu sama lain dan kurang koordinasi. Ini berarti izin proyek konstruksi jalan perlahan, menghabiskan 256 hari sampai turun.
Membangun hubungan antara proses dan hasil untuk mereformasi sistem sangatlah vital. Layanan sipil membutuhkan budaya kerja keras yang memberikan hasil nyata dan bermanfaat.
Langkah-langkah reformasi terbukti sangat tidak efektif
Indonesia masih dalam cengkeraman epidemi birokrasi setelah hampir setahun pengenalan reformasi oleh Jokowi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud mengatakan, "Belum ada perubahan signifikan dalam birokrasi. Itu masih birokrasi sampah."
Dia menyalahkan pemberian posisi menteri untuk pejabat politik. "Jika birokrat ingin karir lebih, menjadi direktur jenderal misalnya, mereka harus bermain bersama," katanya.
Kebijakan saja tidak cukup
Banyak yang percaya sistem birokrasi Indonesia dibajak untuk kantong politisi dan partainya. Tidak ada jumlah perubahan kebijakan bisa terbukti efektif sampai masalah mendasar ini diselesaikan.
Sistem gaji berdasar kinerja akan membuat kemajuan nyata untuk mengakhiri mimpi buruk birokrasi di Indonesia. Birokrasi, seperti penyakit, bisa sulit untuk disembuhkan bila mengakar. Mengutip Asean Today yang mengupas wawasan politik, ekonomi dan bisnis di ASEAN dikatakan bahwa birokrasi rumit telah menyebar di seluruh sistem jabatan publik. (marloft/syam)
