Dan Sektor Swasta Pun Tertinggal Dalam Pembangunan Infrastruktur ...
Jumat, 20 Oktober 2017, 23:50 WIB
Bisnisnews.id - Segera setelah Presiden Joko Widodo mulai menjabat pada tahun 2014, dia memerintahkan para menterinya untuk memberikan proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan bagi perusahaan swasta terlebih dahulu, sampai biasanya malah disambar oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Tiga tahun kemudian, sektor swasta diperkirakan hanya menangani satu dari lima proyek, memicu alarm bahwa dominasi BUMN menahan investasi ekstra miliaran dolar yang dapat membantu memperbaiki infrastruktur buruk.
Sekarang, bahkan orang dalam pemerintah pun mempertanyakan status quo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada forum Bank Dunia bulan ini untuk menilai apakah BUMN benar-benar efisien dalam berinvestasi di bidang infrastruktur.
"Kami akan melihat dominasi macam apa, perilaku macam apa yang menjadikan sektor swasta tersisihkan," kata Sri Mulyani.
Kegagalan mendapatkan perusahaan swasta menjadi risiko lain bagi pemerintah pada saat konsumsi lesu dan tingkat suku bunga telah terpangkas dua kali berturut-turut untuk mendorong pertumbuhan yang cenderung tinggi.
Lebih dari 2.600 km jalan dan tujuh bandara baru telah dibangun. data pemerintah menunjukkan. Meskipun target tak terpenuhi dalam hal listrik, kereta api, air dan perumahan, survei independen oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional menunjukkan bahwa masyarakat optimis presiden akan memperbaiki infrastruktur.
BUMN didorong untuk melakukan lebih banyak lagi. Empat BUMN bersiap menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah pertama di Indonesia, dimana Jokowi juluki sebagai obligasi komodo untuk mengumpulkan dana proyek infrastruktur.
Berbagi Kue
Johannes Suriadjaja, CEO perusahaan konstruksi swasta Surya Semesta Internusa, mengatakan perusahaannya mencoba memenangkan pekerjaan infrastruktur selama bertahun-tahun tanpa banyak keberhasilan.
"Sulit karena semuanya terlalu terkonsentrasi pada pemerintah atau BUMN," kata Suriadjaja. BUMN siap mengambil tender yang tidak dapat diambilnya karena rendahnya profitabilitas, katanya dikutip dari Reuters.
Tapi Rainier Haryanto, direktur program Komite Pemerintah untuk Prioritas Percepatan Infrastruktur, membantahnya.
"Kami melakukan hal-hal melalui tender terbuka dan yang menawarkan harga terbaik akan menang. Jika pemain swasta tidak kompetitif dan mereka tidak menang, jangan salahkan pemerintah dan BUMN," katanya.
Tiga tahun yang lalu, Jokowi menggarisbawahi kebutuhan investasi 450 miliar dolar di bidang infrastruktur pada tahun 2019. Dia memperkirakan 37 persen akan berasal dari perusahaan swasta, naik dari rata-rata hanya 9 persen pada tahun 2011-2015.
Dia ingin bagian pembiayaan investasi BUMN dikurangi menjadi 22 persen, dari 33 persen pada 2011-2015, dan sisanya berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Tapi ia tidak berada di dekat target itu. Andi Rukman Karumpa, sekretaris jenderal Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional memperkirakan 80 persen proyek publik masih ditangani oleh BUMN, dengan menggunakan dana sendiri atau anggaran negara.
Kereta dan Link Bandara
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan pada bulan Juli, BUMN memiliki keuntungan lewat dukungan pemerintah dan navigasi birokrasi. "Tapi bagi Indonesia untuk ekonomi berkembang terus, perlu secara aktif mendorong keterlibatan sektor swasta."
Bank Dunia dalam tinjauan ekonomi bulan Oktober mengatakan bahwa Indonesia perlu mengeluarkan 1,5 triliun dolar untuk mengejar ketinggalan dengan negara berkembang lainnya. Bahkan jika berinvestasi pada tingkat bunga yang dijanjikan, dibutuhkan 20 tahun untuk mencocokkan rata-rata permbangunan infrastruktur pasar negara berkembang, kata Bank Dunia.
Pemerintah mengalokasikan sekitar 72 miliar dolar untuk belanja infrastruktur hingga 2017, termasuk suntikan modal ke BUMN, dan ingin DPR menyetujui 30 miliar lebih tahun depan.
Meskipun Indonesia telah mendapatkan dana dari kreditur multinasional seperti Bank Dunia, China dan Jepang, proyek tersebut sebagian besar masuk ke BUMN. Termasuk jaringan rel kereta api berkecepatan tinggi senilai 4,5 miliar dolar yang didanai oleh China Development Bank, yang akan dibangun oleh konsorsium BUMN China dan lokal.
Andi Karumpa dari Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional ingin pemerintah melipatgandakan ukuran proyek minimum yang bisa diambil BUMN menjadi 100 miliar rupiah, sehingga perusahaan swasta setidaknya dapat mengambil alih proyek-proyek publik yang lebih kecil.
Setelah serangkaian penundaan, Indonesia sebagai negara G20 akhirnya memiliki sistem angkutan cepat massal pertama (MRT) pada tahun 2019 dan jalur kereta api ke bandara direncanakan diluncurkan tahun depan.
Dari Reuters, perusahaan Jepang, termasuk Obayashi Corp bekerja sama dengan Wijaya Karya dan perusahaan swasta PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama di MRT. Sedangkan kereta api bandara dibangun oleh dua BUMN, PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura II. (Syam S)
