Dirjen Aan Apresiasi Pemkot Batam, Terkait Pengambangan BRT

BISNISNEWS.id - Pemerintah Kota Batam  mendapatkan  apresiasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atas komitmennya dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026.

Bus Trans Batam  metupakan bagian dari pengembangan program Bus Rapid Transit (BRT)  pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) yang merupakan  langkah strategis mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

Apresiasi itu disampaikan melalui  Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan yang dinilainya  sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

“Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy The Service (BTS) ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucap  Dirjen Aan.

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

“Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Dirjen Aan.

Dia menilai, penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. Jika tersedia transportasi publik yang efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi.

“Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan,” ungkapnya.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025-2029. Ia mengatakan, program ini bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Dirjen Aan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Ditjen Hubdat juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur. (Mut)