Dirjen Perhubungan Darat Optimalkan Seluruh Aset Milik Negara
Kamis, 11 Januari 2018, 11:12 WIB
Bisnisnews.id - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, ada tiga aset atau barang milik negara yang segera dioptimalkan. Tahap awal dilakukan di Terminal terpadu Merak, Tirtonadi Solo, Jembatan Timbang Watudodol dan Cekik dengan mekanisme Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
Penandatanganan dokumen dan serahterima KSP aset-aset negara kepada pemerinah daerah (Pemda) ditargetkan sudah terealisasi pada kwartal I/2018. Saat ini seluruh dokumen dan administrasi terkait tengah dipersiapkan untuk mendukung terlaksananya KSP.
Aset-aset negara itu, Ungkap Dirjen Budi harus dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing pihak. Sekarang ini yang menjadi prioritas Kementerian Perhubungan adalah Terminal Merak Banten dan Tirtonadi Solo.
Khusus Terminal Terpadu Merak Banten, diakui Dirjen Budi masih terbentur administrasi kepemilikan, yaitu soal pemecahan sertifikat. Pihaknya kin telah meminta bantuan kepada Pemda Cilegon untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya.
Penyelesaian status aset, menjadi bagian penting yag harus diselesaikan."Hal itu harus segera dilaksanakan, karena rencana KSP belum bisa diproses apabila status aset belum jelas," ungkap Dirjen Budi.
Terhadap perusahaan BUMN yang akan melaksanakan KSP, Dirjen Budi meminta agar membuat usulan pemanfaatan Terminal terpadu Merak, Watudodol dan Cekik tersebut. "Kami juga akan segera melakukan kunjungan ke Cilegon untuk berkoordinasi dengan Pemda Cilegon dan BPN untuk melakukan pengukuran ulang lahan-lahan dimaksud," tuturnya.
Terminal Tirtonadi-Solo
Dirjen Budi mengemukakan, sebelum persyaratan administrasi pengajuan KSP dilengkapi maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan tidak dapat mengeluarkan izin KSP untuk TTM dan lokasi lainnya.
Dengan adanya KSP, nantinya sesuai pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan ada serah terima personel, pendanaan, sarana prasarana serta dokumen terkait.
"Diharapkan dengan dimulainya nanti kerja sama ini maka akan lebih mengoptimalkan pelayanan pada penumpang dan meningkatkan serta mengembangkan prasarana yang ada," ujar Dirjen Budi. (Syam S)
