Gepsos Menilai Bansos Covid-19 Kurang Tepat Sasaran

Iustrasi foto: penyaluran bansos di DKI

BisnisNews.id - Gerakan Pengawal Bantuan Sosial (Gepsos) dirikan Posko Pengaduan dan pengawasan bagi masyarakat miskin dan terdampak pandemi Covid-19 yang tidak menerima bansos dari pemerintah.

Posko pengaduan Gepsos yang berada di Jalan Dempo 2 Masjid Matraman Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat itu diikawal oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Koordinator Gepsos, Adi Kurniawan dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (24/4/2020) mengatakan, pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah tidak berdasarkan data real. Banyak temuan di lapangan yang mengakibatkan pendistribusian tersebut tidak merata dan tidak  tepat sasaran.

"Gerakan ini dibentuk sebagai alat kontrol terhadap pendistribusian Bansos agar merata dan tepat sasaran," ujar Adi.

Berbagai masalah  ditemukan bahwa pendistribusian tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Sehingga kami putuskan untuk berperan dalam hal ini.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan anggaran sebesar 405,1 Triliun yang digelontorkan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini wajib diawasi karena berpeluang besar dikorupsi. Sehingga, kata Adi, dalam hal ini sejumlah lembaga antikorupsi seperti KPK dan KPK juga lembaga lainnya sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

"Apalagi, pemerintah sendiri menciptakan Perppu No.1 tahun 2020 tentang anggaran penanganan Covid-19 yang diduga kebal hukum jika terjadi penyelewengan pada pendistribusian anggaran tersebut," ucapnya.

Ia  juga mempertanyakan keberadaan peran KPK dalam mengawasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut. Sebab menurutnya, KPK seperti tak bersuara hingga diam seribu bahasa. "Dimana KPK? Kok nggak ada suaranya," kata Ketua Umum Baranusa.

Sebab itu, gerakan yang diprakarsai oleh Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Karang Taruna Kota DKI Jakarta, Masyarakat Peduli Keuangan Negara (MPKN) dan Laskar Anti Korupsi (LAKRI) ini mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan bencana wabah virus Corona yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik negara dan rakyat Indonesia ini bersatu. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah bertanggungjawab penuh pada nasib kehidupan masyarakat agar selamat dari ancaman Covid-19 dan kelaparan.

"Seluruh elemen harus bersatu kawal dan awasi pendistribusian Bansos dan anggaran Covid-19. Kami juga mendesak pemerintah agar bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan hidup rakyat," tegasnya.(Ari)