Indonesia - Jepang Tingkatkan Kerjasama Maritim Hadapi China
Minggu, 15 Januari 2017, 22:02 WIBBisnisnews.id - Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe hari ini menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam keamanan maritim dan pertahanan, karena permusuhan dengan China atas wilayah laut.
Abe dalam tur regionalnya di Australia, Filipina, Indonesia dan Vietnam, mengatakan kedua negara sepakat memproritaskan kerjasama maritim.
"Jepang secara aktif mendorong kerja sama keamanan maritim dan mendorong pengembangan pulau-pulau terpencil di Indonesia," katanya di Istana Bogor.
Indonesia tidak berargumen dengan China atas kepemilikan terumbu atau pulau di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Tapi klaim ekspansif China telah tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, perairan sekitar Kepulauan Natuna. Untuk melindungi kedaulatannya dari gangguan asing, Indonesia telah meledakkan beberapa kapal penangkap ikan, termasuk beberapa dari Cina.
Berbeda dengan Jepang yang memiliki sengketa wilayah dengan China atas pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur, telah memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.
Abe telah berulang kali menekankan bahwa sengketa maritim harus ditangani menurut hukum.
Bulan lalu, Indonesia dan Jepang meluncurkan kesepakatan yang bertujuan sebagian untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam mempertahankan perbatasan lautnya.
Para menteri pertahanan dan luar negeri Jepang dan Indonesia akan bertemu tahun ini untuk membahas pendalaman "kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan", Abe menambahkan.
Widodo mengatakan, investasi Jepang di Indonesia telah hampir 2 kali lipat dibanding 2015, sekitar hampir Rp 5 miliar di 2016. Kedua pemimpin membahas peluang proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk jalur rel kecepatan menengah dan pelabuhan.
Jokowi sendiri dalam konferensi persnya di Istana Bogor hari ini mengatakan bahwa Indonesia memiliki 4 permintaan yaitu dibukanya akses produk pertanian dan perikanan Indonesia, penyelesaian 'review' perjanjian penghindaran pajak berganda; peningkatan akses dan kapasitas keperawatan Indonesia untuk pasar di Jepang dan dimulainya 'general review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement' pada tahun ini. (Marloft)