Ini Tiga UPT Ditjen Hubla Peraih Nilai Tertinggi Dalam Penetapan BMN 2019
Sabtu, 10 Agustus 2019, 16:42 WIB
BinsisNews.id -- Pemerintah melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Arif Toha memberikan penghargaan dalam hal penyelesaian penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2019. Sedikitnya ada tiga unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Hubla yang meraih penghargaan tertinggi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) disusul dua UPT lain di Tanah Air.
Penghargaan dimaksud kepada Kepala BKKP, dr. Hesti Ekawati pada acara Pembinaan Administrasi Dalam Rangka Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Hotel Grand Keisha Yogyakarta, kemarin. BKKP merupakan UPT Ditjen Perhubungan Laut untuk wilayah DKI Jakarta, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Jambi, Gorontalo, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah
"Balai Kesehatan Kerja Pelayaran meraih tingkat capaian penyelesaian sebesar 99,78% disusul oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang dengan tingkat capaian penyelesaian 99,71% dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan tingkat capaian penyelesaian 98,04%," ujar Arif Toha.
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut atas upaya UPT untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
"Pelaksanaan kegiatan ini tentunya memperhatikan asas manfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas penatausahaan BMN khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga nantinya penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lebih tertib dan akuntabel," jelas Arif.
Pemahaman Pengelolaan Aset
Untuk itu, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap pengelolaan aset-aset BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terutama guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Widi Supriyanto mengatakan bahwa waktu penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8 sampai 10 Agustus 2019.
Widi mengatakan berikutnya kegiatan serupa akan dilaksanakan di tiga lokasi yang berbeda yaitu Banjarmasin, Surabaya dan Bali dengan masing-masing kota akan dilakukan juga pemberian penghargaan bagi UPT yang berhasil menyelesaikan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(helmi)
