Kadishub Jakarta Syafrin Liputo Tegaskan Motor Tak Kena Pembatasan Gage
Senin, 26 Agustus 2019, 19:50 WIB
BisnisNews.id -- Sepeda motor memang menempati proporsi jumlah paling banyak dan menyumbang kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun Pemprov DKI Jakarta tidak akan menerapkan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua dalam perluasan ganjil-genap (gage) Ibukota Jakarta. Sesuai rencana, kebijakan gage yang diperluas akan diberlakukan 9 September 2019 mendatang.
Faktor biaya dan efektivitas menjadi kendala penerapan kebijakan tersebut terhadap sepeda motor.
"Jika kebijakan ganjil-genap diterapkan ke sepeda motor, sisi biaya sumber daya akan lebih besar daripada pembuatan kebijakan. (Gage untuk sepeda motor) ini tidak akan bisa dicapai secara optimal," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat diskusi di restoran Beautika, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Menurutnya, dari sisi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengawasi sepeda motor biayanya lebih besar daripada membuat kebijakan itu sendiri. "Dengan begitu, secara optimum tidak akan bisa tercapai dan ini yang kita ambil," kata Syafrin dalam diskusi yang dipandu Direktur Instrans Darmaningtyas dan dihadiri sejumlah tokoh termasuk mantan Dirjen Hubdat dan Ketua DKTJ Iskandar Abubakar tersebut.
Selain itu, menurut alumni STTD Bekasi itu, kebijakan ganjil-genap tidak bisa diterapkan kepada sepeda motor lantaran menyulitkan pihak kepolisian. Dia menyebutkan, jika polisi kesulitan, kebijakan menjadi tidak implementatif atau sulit terimplementasikan.
"Kita tidak ada pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor, jika sepeda motor dilakukan pembatasan bisa dibayangkan gimana polisi nanti. Jika mendekat di satu jalan (ganjil-genap), itu motor tidak puluhan tapi ratusan bahkan bisa luar biasa, ratusan motor polisi harus bedakan mana ganjil mana genap, bisa juling itu," ungkap Syafrin lagi.
"Kalau misal polisi punya keterbatasan dalam mengawasi yang terjadi kebijakan itu tidak implementatif ya. Kami tidak mau keluarkan kebijakan yang tidak implementatif. Lebih baik kita simulasi seluruhnya dan mana yang paling efisien, ekonomis, dan implementatif," papar Syafrin.
Kanalisasi Sepeda Motor
Selanjutnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liouto menegaskan pihaknya sudah meyiapkan kebijakan rekayasa lain untuk menangani sepeda motor. Kebijakan tersebut yakni kanalisasi yang akan diterapkan untuk sepeda motor. Kebijakan itu akan diuji coba tahun ini.
"Kita berharap paralel dengan perluasan ganjil-genap, ini kita akan lakukan kanalisasi sepeda motor, semua sepeda motor di jalan wajib menggunakan lajur kiri.
Kanalisasi rencana (diberlakukan) tahun ini paralel akan dilakukan. Kalau cari keadilan, ya semuanya memang tidak adil. Ini opsi paling optimum, dan pasti tidak akan memuaskan semua pihak," tegas Syafrin.(helmi)
