Kemenhub Didorong Mencari Pendanaan Alternatif Diluar APBN

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, alokasi anggaran  2018 senilai Rp. 48,20 Triliun belum mampu memenuhi seluruh biaya pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Kendati anggaran terbatas,  pembangunan harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti, termasuk juga pengembangan infrastruktur transportasi di kawasan Timur Indonesia. Solusinya kata Menhub Budi, mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),

“ Ini kami lakukan, sesuai arahan Bapak Presiden, kita didorong  mencari pendanaan alternatif diluar APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," jelas Menhub Budi,  usai membuka rapat  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 di kantor Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Sejumlah alternatif menarik investasi untuk menbiayai infrastruktur transportasi di kuar APBN ialah, meningkatkan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi.

“APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentries,” jelasnya.

Rapat yang juga dihadiri Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan  Menteri Keuangan Sri Mulyani  ungkap Menhub Budi fokus mendorong program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Menurut Menhub, penyusunan RKA 2019 juga merupakan tahapan awal proses perencanaan dan merupakan tahun pembangunan kelima sebagai perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanahkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman," jelas Menhub Budi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan fokus penggunaan APBN diutamakan untuk daerah-daerah yang belum berkembang dimana peranan private sektor masih minim.

“Untuk daerah perkotaan yang sudah baik dari sisi ekonomi maka seharusnya fokus dari anggaran lebih sebagai katalis atau katalisator. Tentu dalam hal ini Kemenhub adalah kementerian yang luar biasa penting peranannya bagi Indonesia membangun apa yang dibangun konektivitas, competiveness, efisiensi, juga low cost economy yang akan sangat berguna bagi perbaikan kemakmuran di seluruh pelosok. Untuk itu Kemenkeu siap untuk membantu dan berpartner secara kuat dengan Kemenhub,” ujar Sri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar  Panjaitan berpendapat rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran peranan Kemenhub dalam membangun konektivitas dan bagaimana swasta dapat diundang untuk masuk dalam program pemerintah.

“Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa pelabuhan dikerjasamakan yang tujuannya jangan sampai bergantung kepada APBN saja. APBN maksimun 25-30 persen bisa mengcover semua program infrastruktur, sisanya kita harus kreatif dengan melihat pembiayaan alternatif,” kata Luhut.

Guna mencapai target pembangunan transportasi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi. (Syam S)