Keuangan BPJS Defisit, Presiden Jokowi: Pengelolaannya Belum Maksimal

Bisnisnews.id  - Presiden Joko Widodo mengatakan,  pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum maksimal. Ini terlihat dari  defisitnya keuangan  dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  yang dikelolanya.

Urusan keuangan BPJS  kirang pantas bila harua diselesaikan presiden. Tapi bcukup diatasi oleh Dorektur Utama BOJS dan Menteri Kesehatan dan tidak perlu  naik  sampai ke presiden.

Mengurus ribuan rumah sakit  di tanah air bukan perkara mudah diperlukan tenaga  profesional.  Kata Presiden,  kalau BPJS  memiliki  kemampuan manajemen yang baik di internal, tentu masalah keuangam bisa diatasi.

Ungkapan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta Cenvention Center, Rabu (17/10/2018).

Pemerintah, ungkap Presiden Jokowi  telah menggunakan dana cadangan dari APBN 2018 untuk menutup defisit JKN sebesar Rp4,9 triliun. Namun,  belum dana  itu belum  cukup  mengatasi masalah keuangan yang dihadapi BPJS Kesehatan.

Pemerintah kasih dana cadangan tapi itu bukan jalan keluar. Diperlukan sistem manajemen yang jelas sehingga rumah sakit mendapat kepastian pembayaran.

Fefisit JKN, lanjut Presiden bukan terjadi tanpa sebab. Tetapi  imbas dari beberapa waktu sebelumnya. Karena itu, Presiden berharap BPJS Kesehatan segera melakukan pembenahan pengelolaan sehingga defisit keuangan program JKN tidak kembali terulang. (Ismadi/Syam)