Mahfud MD: Dibutuhkan Penegakkan Hukum Untuk Menciptakan Pemilu Demokratis di 2024.

BISNISNEWS.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

Sejalan dengan itu, kata Mahfud mengatakan,  dalam  memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme.

Yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama. Karena dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, kata Mahfud, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut.

Namun, ungkap Mahfud dibutuhkan penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024. 

Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh. 

Ungkapan itu disampaikan  Mahfud  saat menjadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).

Dikatakan, materi kuliah umum tentang kepemiluan penting disampaikan kepada publik, khususnya kalangan mahasiswa. Agar Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.

Sebelum menyampaikan materi soal Kepemiluan, Mahfud menegaskan, dirinya hadir sebagai Menko Polhukam. Bukan  Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sehingga, tak akan ada kampanye Pilpres 2024, karena kuliah umum ini bukan politik praktis.

"Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024," tegas Mahfud MD 

Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia. Di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.

"Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diiinginkan bersama," ujar Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.

Namun, Mahfud menekankan, jangan menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas. Apalagi politik identitas untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain.

Mahfud juga mengajak, publik ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Ia tidak ingin pemilih, terutama pemilih cerdas, seperti mahasiswa, apatis dan golput. Sebab, jika pemilih rasional tak mencoblos, bisa jadi yang menang adalah pemimpin yang track recordnya buruk.

Apalagi pemilih usia muda terbilang cukup besar pada Pemilu 2024 yakni 115,6 juta orang. Artinya satu suara anak muda sangat penting dan dapat menentukan arah nasib bangsa. Memang, lanjut Mahfud, sulit mencari calon pemimpin yang sempurna. Sebab, dia menjamin tidak ada calon pemimpin yang sempurna di segala bidang.

"Jangan golput dengan beralasan muak melihat proses Pemilu ini, karena melihat kondisi politik di tingkat elite," ingatnya.

Soal pengawasan Pemilu, Mahfud mengajak mahasiswa ikut memantau jalannya proses demokrasi lima tahunan nanti. Bila ada melihat kecurangan jangan menutup mata, ssgera laporkan. Jika perlu, viralkan di berbagai platform media sosial.

"Pemilu ini pesta demokrasi, sehingga harus dilakukan secara netral dan bermartabat. Jika ada yang curang, viralkan saja," ajaknya.

Rektor Unand Yuliandri menyampaikan, kehadiran Mahfud MD pada kuliah umum kali ini, upaya mengajak mahasiswa ikut berpartisipasi menciptakan Pemilu yang damai dan bermartabat.(Valen)