Menelisik Perdebatan Jabatan Rangkap Ketum Golkar

Bisnisnews.id - Rangkap jabatan tidak masalah sepanjang kinerjanya baik.  Karena itu posisi rangkap jabatan yang sekarang ini terjadi pada Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto tidak perlu diperdebatkan.

Namun menurut peneliti dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, idealnya Presiden Jokowi menggeser posisi Airlangga. Karena akan berpengaruh dalam kinerja di pemerintahan.

Posisi rangkap jabatan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Airlangga Mundur" di Jakarta, Sabtu, (6/1/2018). Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain menegaskan, rangkap jabatan itu tidak masalah. Dikatakan, Airlangga telah mempersiapkan tim solid dan profesional, baik di Kementerian Perindustrian maupun internal Golkar.

Sekarang ini tidak perlu berdebat soal rangkap jabatan tapi bagaimana menyelesaikan kerja dengan baik. Waktu pemerintahan Kabinet Kerja sudah tidak banyak lagi terutama menjelang tahapan Pilpres 2019 pada Agustus dan September mendatang sehingga posisi Airlangga dalam dua jabatan tidak perlu diperdebatkan.

" Tidak ada masalah itu, jangan kita sebarkan, Airlangga telah membentuk tim solid dan profesional sehingga tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Perindustrian dan parpo,"  kata Happy.

Banyak program Kementerian Perindustrian yang dicetuskan Airlangga harus dilanjutkan sustainable sehingga sangat disayangkan jika program tersebut menjadi terkendala akibat perombakan kementerian.

Happy memaparkan setelah Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto pada Rapat Pleno DPP Partai Golkar pertengahan Desember lalu, survei dari partai berlambang pohon beringin tersebut meningkat tiga persen dari 9,5 persen menjadi 12,5 persen dalam satu bulan, berdasarkan survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC).

Sirojudin Abbas dalam diskusi itu mengatakan publik bisa berkaca pada kinerja Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo yang juga merangkap sebagai Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Capaian Kabinet Kerja sesuai Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dapat terealisasi dengan baik meskipun Eko memiliki jabatan penting dari partai politiknya.

"Program andalan pemerintah, yakni membangun desa dari pinggiran, mengalami akselerasi luar biasa, pengentasan kemiskinan juga masuk dari jalur desa. Tidak ada efek langsung akibat posisi sebagai bendahara partai dengan kinerja dia," ungkap Abbas.

Airlangga mencerminkan figur menteri yang dibutuhkan Jokowi, yakni inovatif, menghasilkan karya baru, memperkuat kebijakan yang dirancang Presiden serta program yang dihasilkan dapat dirasakan langsung ke masyarakat. (Adhitio)